RESUME PANCASILA
BAB
1
PENDAHULUAN
A. Visi, Misi dan
Kompetensi Pendidikan Pancasila
Visi mata kuliah pendidikan Pancasila
terkait dengan visi matakuliah pengembangan kepribadian (Pendidikan Agama, dan
Pendidikan Kewarganegaraan), yaitu menjadi sumber nilai dan pedoman bagi
penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa. Visi ini pada
hakikatnya merupakan upaya untuk memberikan dasar-dasar kecapakan hidup secara
sosial kepada mahasiswa yang merupakan intelektual muda sehingga tidak
kehilangan jati diri sebagai warga bangsa, negara dan masyarakat Indonesia.
Sejalan dengan visi tersebut, misi mata
kuliah Pendidikan Pancasila adalah membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan
nilai-nilai dasar Pancasila serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam
menerapkan ilmunya, dengan penuh rasa tanggung jawab, baik kepada sesama
manusia maupun kepada Tuhan. Secara singkat, misi perkuliahan ini adalah
membantu mahasiswa agar menjadi manusia dan warga negara yang berkepribadian
Pancasila, yaitu manusia yang religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan
adil. Mata kuliah Pendidikan Pancasila diharapkan dapat semakin mendewasakan
warganegara, bahkan menjadi wahana pencerahan, bukan sebagai upaya pemblengguan
atau pembodohan.
Kompetensi Mata Kuliah Pendidikan
Pancasila adalah dikuasainya kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis,
berpandangan luas sebagai manusia intelektual dan agamis. Jadi dapat
disimpulkan bahwa kompetensi yang ingin dicapai dalam perkuliahan Pendidikan
Pancasila menekankan eksistensi manusia sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk
multi dimensi yang religius-etis, rasional-kritis, komprehensif dalam memandang
berbagai persoalan kehidupan, khususnya kehidupan berbangsa-bernegara.
B.
Metode Pembelajaran Pendidikan Pancasila
Upaya untuk mewujudkan visi dan misi
tersebut diatas dilakukan dalam suatu proses pembelajaran dengan pendekatan
humanistik. Pendekatan perkuliahan Pendidikan Pancasila di era sekarang ini
disesuaikan dengan tuntutan jaman, menggunakan berbagai metode pembelajaran.
Metode monologi yang lebih bersifat searah, apalagi yang bersifat indoktrinatif
berusaha untuk diminimalkan.
Dengan demikian metode pembelajaran yang
tepat untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila adalah metode kritis-analitis,
induksi, deduksi, reflektif-hermeneutik melalui dialog kreatif yang bersifat
partisipatoris untuk meyakinkan kebenaran substansi materi kajian.
C.
Landasan Pendidikan Pancasila
Pendidikan Pancasila memiliki landasan
yuridis, landasan historis, landasan kultural dan landasan filosofi.
1. Landasan Historis
Nilai-nilai yang ada dalam adat-istiadat
masyarakat sejak zaman Kutai sampai Majapahit semakin mengkristal pada era
sejarah perjuangan bangsa yang ditandai dengan perumusan Pancasila sebagai
dasar negara oleh para pendiri negara. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa
merupakan jati diri bangsa yang menunjukkan adanya ciri khas, sifat, karakter bangsa
yang berbeda dengan bangsa lain.
2. Landasan Yuridis
Pendidikan Pancasila memiliki landasan
yuridis yang dapat dilihat dasar rasionalnya dimulai dari tujuan negara
Indonesia yang termuat di dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan
bangsa. Sebagai konsekuensi dari adanya tujuan negara tersebut, maka negara
berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam suatu
sistem pendidikan nasional untuk warga negaranya.
Pendidikan Indonesia bersumber pada
Pancasila, maka tujuan pendidikan nasional juga mencerminkan terwujudnya
nilai-nilai Pancasila dalam diri mahasiswa sebagai warga negara Indonesia.
3. Landasan Filosofis
Terdapat tiga landasan filosofis yang
meliputi landasan ontologis, landasan epistemologis dan landasan aksiologis.
Landasan ontologis artinya adalah dasar keberadaan pengetahuan ilmiah
(substansi keilmuan). Landasan epistemologis berkaitan dengan sumber dan metode
dan kriteria kebenaran untuk memperoleh pengetahuan. Landasan aksiologis
berkaitan dengan nilai-nilai etik dan estetik yang melandasi pengetahuan.
D.
Materi Pokok Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi Indonesia.
Secara umum Pendekatan yang dipakai
untuk mencapai kompetensi Pendidikan Pancasila sebagaimana tersebut diatas
adalah : historis, yuridis, dan filosofis. Pendekatan historis berkaitan dengan
kontinuitas masa lalu, masa kini dan masa akan datang. Pancasila dapat dilihat
dalam persektif sejarah, khususnya tentang rumusan dan penetapan Pancasila
serta bagaimana perannya sebagai paradigma pembangunann bangsa pada saat ini.
Pendekatan yuridis terhadap Pancasila ditujukan untuk mengkaji Pancasila
sebagai dasar negara yang menjadi sumber tertib hukum Indonesia. Pendekatan
filosofis ditunjukan untuk menggali makna terdalam (hakikat) Pancasila.
Materi-materi yang diberikan disusun dengan pokok bahasan sebagai berikut :
1.
Pendahuluan
2.
Kajian Ilmiah Filosofis
tentang Pancasila
3.
Sejarah Perjuangan Bangsa
Indonesia
4.
Pancasila sebagai
Ideologi Negara.
5.
Undang-undang Dasar 1945
dan Amandemen
6.
Pancasila sebagai Sistem
Filsafat dan Sistem Nilai
7.
Pancasila sebagai
Paradigma Pembangunan Bangsa
BAB 2
KAJIAN ILMIAH TERHADAP PANCASILA
A.
Pengetahuan, Ilmu Empiris dan Filsafat
Manusia adalah makhluk berpikir.
Aristoteles menyatakan dengan istilah animal rationale. Oleh karena kemampuan
berpikir ini manusia dapat memahami dan menghasilkan pengetahuan. Pengetahuan
ini diperoleh karena adanya interaksi antara manusia sebagai subjek yang
mengetahui dan objek yang diketahui. Ilmu filsafat adalah pengetahuan yang
bersifat radikal (mendasar) dan umum menyangkut masalah-masalah hakikat tentang
manusia, alam dan Tuhan.
Pancasila sebagai pengetahuan manusia
merupakan pengetahuan yang relatif, bukan pengetahuan spontan. Proses penemuan pengetahuan
Pancasila ini diperoleh melalui kajian empiris dan filosofis terhadap berbagai
ide atau gagasan, peristiwa dan fenomena sosial-kultural religius masyarakat
Indonesia. Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah-filosofis dapat dipahami dari
sisi verbalis, konotatif, denotatif. Pengetahuan verbalis dimaksudkan upaya
memahami Pancasila dari aspek rangkaian kata-kata yang diucapkan.
B.
Kebenaran ilmiah dalam Pancasila
Ada beberapa kriteria tentang kebenaran
yang sejak dulu dijadikan acuan para ilmuan dalam mendapatkan pengetahuan.
Pengetahuan manusia merupakan proses panjang yang dimulai purwa-madya-wasana
(awal-proses-akhir). Akhir proses pengetahuan manusia diungkapkan melalui
pernyataan-pernyataan yang benar. Dari kriteria ini diperoleh empat macam teori
kebenaran :
1. Teori
kebenaran koherensi
2. Teori
kebenaran korespondensi
3. Teori
kebenaran pragmatisme
4. Teori
kebenaran konsensus
Kebenaran koherensi ditandai dengan
pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain saling berkaitan, konsisten,
dan runtut (logis). Pernyataan yang satu dengan yang lain tidak boleh
bertentangan. Kebenaran korespondensi ditandai dengan adanya kesesuaian antara
pernyataan dan kenyataannya. Kebenaran pragmatis berdasarkan kriteria bahwa
ernyataan-pernyataan yang dibuat harus membawa kemanfaatan bagi sebagian besar
umat manusia. Pernyataan harus dapat ditindaklanjuti dalam perbuatan (dapat
dilaksanakan) dan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kebenaran
konsensus didasarkan pada kesepakatan bersama. Suatu pernyataan dikatakan benar
apabila disepakati oleh masyarakat atau komunitas tertentu yang menjadi bagian
dari proses konsensus.
C.
Ciri-ciri Berpikir Ilmiah-Filsafati dalam Pembahasan Pancasila
Poedjawijatna
menyebutkan sebagai syarat ilmiah (Kaelan, 1998) yaitu :
1.
Berobjek
Syarat pertama bagi suatu kajian
ilmiah adalah berobjek. Objek dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu objek
material dan objek formal. Objek material atau sasaran kajian adalah bahan yang
dikaji dalam pencarian kebenaran ilmiah. Objek formal adalah pandangan
pendekatan (perspektif) atau titik tolak dalam mendekati objek material.
2.
Bermetode
Setiap ilmu harus memiliki metode, yaitu
seperangkat cara atau sistem pendekatan dalam rangka pembahasan objek
materialnya untuk mendapatkan kebenaran yang objektif. Metode analisis-sintesis
adalah menguraikan dan memerinci pernyataan-pernyataan sehingga jelas makna
yang terkandung di dalamnya untuk kemudian disimpulkan (sintesis) menjadi suatu
pengetahuan yang baru. Metode induksi adalah metode berikir yang dimulai dari
hal-hal yang bersifat khusus, kejadian atau peristiwa khusus dan kejadian
berulang-ulang untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode
deduksi adalah metode berikir yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat
umum atau pernyataan umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode
hermeneutika merupakan metode manafsirkan. Objek materialnya adalah pernyataan-pernyataan,
teks, dan simbol.
3.
Bersistem
Syarat bersistem yang dipenuhi oleh
Pancasila menunjukkan bahwa Pancasila merupakan hasil pemikiran para pendahulu
negara yang dirumuskan dengan kecermatan yang tinggi dan bersifat logis.
Sila-sila Pancasila tersusun secara logis sehingga membentuk suatu pemikiran
yang sistematis. Notonegoro mengatakan bahwa sila-sila Pancasila tersusun
secara hierarkis piramidal dan bersifat majemuk-tunggal. Hierarkis piramidal
maksudnya sila-sila Pancasila ditempatkan sesuai dengan luas cakupan dan
keberlakuan pengertian yang terkandung di dalam sila-silanya.
4.
Bersifat umum/universal
Kebenaran suatu pengetahuan ilmiah relatif
berlaku secara universal, artinya kebenarannya tidak terbatas oleh ruang dan
waktu. Demikian pula, kajian terhadap pancasila dapat ditemukan bahwa
nilai-nilai terdalam yang terkandung dalam masing-masing sila Pancasila
bersifat universal, yaitu : ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan
keadilan. Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang berlaku universal, Pancasila
juga memiliki nilai-nilai yang berlaku hanya untuk rakyat Indonesia yang
berwujud Undang-Undang Dasar 1945.
D.
Bentuk dan Susunan Pancasila
1.
Bentuk Pancasila
Bentuk Pancasila di dalam pengertian
ini diartikan sebagai rumusan Pancasila sebagaimana tercantum di dalam alinea
IV Pembukaan UUD 1945, Pancasila sebagai suatu sistem nilai mempunyai bentuk
yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
a) Merupakan
kesatuan yang utuh
b) Setiap
unsur pembentuk Pancasila merupakan unsur mutlak yang membentuk kesatuan, bukan
unsur yang komplementer.
c) Sebagai
satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah atau dikurangi.
2.
Susunan Pancasila
Susunan sila-sila pancasila merupakan
kesatuan yang organis, satu sama lain membentuk suatu sistem yang disebut
dengan istilah majemuk tunggal. Majemuk tunggal artinya Pancasila terdiri dari
5 sila tetapi merupakan satu kesatuan yang berdiri sendiri secara utuh.
Pancasila sebagai satu kesatuan sistem nilai, juga membawa implikasi bahwa
antara sila yang dengan sila yang lain saling mengkualifikasi. Hal ini berarti
bahwa antara sila yang satu dengan yang lain, saling memberi kualitas, memberi
bobot isi.
E. Refleksi terhadap Kajian Ilmiah tentang
Pancasila di Era Globalisasi
Di era global dengan ciri dunia tanpa batas,
dunia datar (dunia maya) secara langsung maupun tidak langsung banyak ideologi
asing yang gencar menerpa masyarakat Indonesia. Hal ini terkadang tidak
disadari oleh masyarakat kita, bahkan mereka banyak yang menganggap bahwa
nilai-nilai dan ideologi asing justru menjadi pandangan hidup seperti
materialisme, hedonisme, konsumerisme. Dengan adanya tersebut semakin
diperlukan sebuah kajian kritis terhadap Pancasila sebagai sumber nilai bagi
kehidupan masyarakat Indonesia. Diharapkan masyarakat kita semakin kritis dalam
menentukan pilihan-pilihan pandangan hidup, sikap dan gaya hidupnya yang
selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai bagiandari budaya bangsa. Dengan
demikian, masyarakat Indonesia memiliki prinsip-prinsip hidup yang kokoh,
orientasi hidup yang jelas dalam bersikap dan berperilaku sehingga tidak
terombang-ambing mengikuti arus global.
BAB 3
SEJARAH LAHIRNYA
PANCASILA
A. Latar Belakang
Sejarah
Masuknya agama-agama besar di Nusantara
menandai dimulainya kehidupan beragama pada masyarakat. Agama merupakan sistem
atau prinsip kepercayaaan kepada Tuhan atau dewa atau yang lain dengan ajaran
kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.
Bagaimana agama-agama merubah kehidupan dan pandangan masyarakat dapat dilihat
pada sistem sosial-ekonominya. Penyelenggaraan perdagangan di kota-kota
pelabuhan menimbulkan komunikasi terbuka, sehingga terjadi mobilitas sosial
baik horizontal maupun vertikal serta perubahan gaya hidup dan nilai-nilai.
Toleransi yang ada memungkinkan beberapa sistem kepercayaan saling
bereksistensi secara berdampingan. Menganut kepercayaan baru dapat dilakukan
dengan timbulkan konflik sosial yang minimal. Pada saat Indonesia menjadi
negara merdeka maka kelima agama yaitu Hindu, Budha, Islam, Katolik dan Kristen
menjadi agama yang diakui dan disyahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setelah
reformasi agama Kong Hu Chu juga diterima dan menjadi agama keenam yang diakui
negara.
B. Sejarah
Pergerakan Indonesia
Sebelum negara Indonesia terbentuk pada 17
Agustus 1945, bentuk pemerintahan adalah kerajaan-kerajaan baik besar maupun
kecil yang tersebar di Nusantara. Sejarah Indonesia selalu menyebutkan bahwa
ada dua kerajaan besar yang melambangkan kemegahan dan kejayaan masa lalu yaitu
Sriwijaya dan Majapahit. Pada abad ke-13 Sriwijaya masih menguasai wilayah
sebagian besar Sumatra, dan Semenanjung Malaka serta sebagian Barat pulau Jawa
atau Sunda. Majapahit merupakan kerajaan terbesar kedua yang wilayahnya
meliputi ampir seluruh Nusantara, yaitu di daerah-daerah Sumatra bagian Barat
sampai ke daerah-daerah Maluku dan Irian di Bagian Timur. Awal abad ke-16
bangsa Eropa mulai masuk ke Nusantara dan terjadilah perubahan olitik kerajaan
yang berkaitan dengan hegemoni. Belanda telah meletakkan dasar-dasar militernya
pada tahun 1630an guna mendapat hegemoni perdagangan atas perniagaan laut di
Indonesia. Kekuasaan Belanda dimulai memang dari Indonesia bagian Timur sebagai
pusat rempah-rempah yaitu di Maluku, kemudian ke Sulawesi, Nusa Tenggara sampai
Jawa. Karena sejak abad XIX Belanda menjadikan koloninya, kekuasaan itu terus
berlangsung hingga Jepang merebutnya pada tahun 1942.
C. Menuju
Kemerdekaan
Kontak dengan bangsa Eropa telah membawa
perubahan-perubahan dalam pandangan masyarakat yaitu dengan masuknya
paham-paham baru, seperti liberalisme, demokrasi, nasionalisme. Paham-paham
tersebut sebenarnya telah muncul abad 18 di Eropa tetapi masuk dan berkembang
di Indonesia baru abad XX awal, kecuali liberalisme. Pada 1870 Belanda telah
membuat kebijakan untuk daerah koloninya yang disebut Hindia Belanda ini dengan
“liberalisasi”. Ide-ide liberalisasi yang berkembang di Nederland telah memberi
pengaruh kuat terutama dalam bidang ekonomi. Sesudah 1900 sifat perlawanan
mengalami perubahan yaitu, perlawanan bersifat nasional, perlawanan positif
dengan senjata, teknik modern, diplomasi. Perlawanan juga diorganisir lebih
baik, juga mulai memikirkan masa depan bangsa. Sementara itu Jepang mengalahkan
Sekutu di Pearl Harbour pada 8 Desember 1941 dan kemudian mengambil alih
kekuasaan Belanda di Indonesia pada tahun 1942. Janji Jepang akan membebaskan
Indonesia dari penjajahan dan memajukan rakyat Indonesia.
D. Perumusan
Pancasila
Sebagai realisasi janji Jepang maka pada
hari ulang tahun Kaisar Hirohito tanggal 29 April 1945 Jepang memberi semacam
“hadiah ulang tahun” kepada bangsa Indonesia yaitu janji kedua dari pemerintah
Jepang berupa “kemerdekaan tanpa syarat”. Tindak lanjut janji tersebut
dibentuklah suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan
kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan nama BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia).
Ketua : Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat
Ketua
Muda : Ichubangase (seorang anggota
luar biasa)
Ketua
Muda : RP. Soeroso ( Merangkap ketua)
1.
Sidang Pertama BPUPKI
BPUPKI
mulai bekerja pada tanggal 28 Mei 1945, dimulai upacara pembukaan dan pada
keesokan harinya dimulai sidang-sidang (29 Mei- 1 Juni 1945). Yang menjadi
pembicaranya adalah Mr. Muh. Yamin, Mr. Soepomo, Drs. Moh. Hatta, dan Ir.
Soekarno.
a.
Isi Pidato Mr. Muh Yamin
Rancangan
usulan dasar negara sebagai berikut :
1. Peri
Kebangsaan
2. Peri
Kemanusiaan
3. Peri
Ketuhanan
4. Peri
Kerakyatan
5. Kesejahteraan
Rakyat
b.
Isi Pidato Mr. Soepomo
Menurut Soepomo, di dalam ilmu negara yang
beberapa aliran pikiran tentang negara yaitu :
Pertama, aliran pikiran perseorangan
(individualis) sebagaimana diajarkan oleh Thomas Hobbes, Jean Jacques Rousseau,
Herbert Spencer dan Harold J Laski. Negara ialah masyarakat hukum yang disusun
atas kontrak seluruh orang dalam masyarakat itu.
Kedua, aliran pikiran tentang negara
berdasar teori golongan sebagaimana diajarkan Karl Max, Engls dan Lenin. Negara
dianggap sebagai alat dari suatu golongan untuk menindas kelas yang lain.
Ketiga, aliran pikiran lainnya : teori
integralistik yang diajarkan Spinoza, Adam Muller, dan Hegel. Menurut pikiran
itu negara tidak menjamin kepentingan seseorang atau golongan tetapi
kepentingan masyarakat seluruhnya.
c.
Isi Pidato Ir. Soekarno
Pada hari keempat sidang pertama BPUPKI,
tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno mendapat giliran menyampaikan gagasannya
mengenai dasar-dasar bagi Indonesia merdeka. Ir. Soekarno mengusulkan kepada
sidang bahwa dasar bagi Indonesia merdeka itu disebut Pancasila, yaitu :
1. Kebangsaan
(nasionalisme)
2. Kemanusiaan
(internasionalisme)
3. Musyawarah,
mufakat, perwakilan
4. Kesejahteraan
sosial
5. Ketuhanan
yang berkebudayaan
Kemudian, dibentuklah suatu panitia
kecil berjumlah delapan orang untuk menyusun dan mengelompokkan semua usulan,
panitia delapan terdiri dari :
1. Ir.
Soekarno
2. Drs.
Moh Hatta
3. Sutardjo
4. K.H.
Wachid Hasyim
5. Ki
Bagus Hadikoesomo
6. Oto
Iskandardinata
7. Moh.
Yamin
8. Mr.
A.A Maramis
Hukum
dasar, alinea keempat dalam rumusan dasar negara sebagai berikut :
1. Ketuhanan
dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan
yang adil dan beradab.
3. Persatuan
Indonesia.
4. Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Moh
Yamin mempopulerkan kesepakatan tersebut dengan nama Piagam Jakarta.
2.
Sidang Kedua BPUPKI
Pada sidang kedua BPUPKI tanggal 10 Juli
1945 Ir. Soekarno diminta menjelaskan tentang kesepakatan tanggal 22 Juni 1945
(Piagam Jakarta). Sidang BPUPKI kedua ini juga berhasil menentukan bentuk
negara jika Indonesia merdeka. Bentuk negara yang disepakati adalah republik
dipilih oleh 55 dari 64 orang yang hadir dalam sidang. Wilayah negara
disepakati bekas Hindia Belanda ditambah Papua dan Timor Portugis.
3.
Pembentukan PPKI
Pada tanggal 7 Agustus 1945 Jendral
Terauchi menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
yang bertugas melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan segala sesuatu yang
diperlukan karena akan diadakan pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada bangsa
Indonesia. Anggota PPKI terdiri dari 21 orang dengan ketua Ir. Soekarno dan
wakil Ketua Drs. Moh. Hatta.
E. Lahirnya Negara
Indonesia
Dalam pelaksanaan proklamasi sendiri
ternyata terdapat perbedaan antara golongan tua dan golongan muda tentang kapan
pelaksanaan pernyataan kemerdekaan Indonesia. Atas desakan pemuda dan massa,
akhirnya Soekarno-Hatta bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada
tanggal 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia.
Proklamasi
Kami bangsa Indonesia dengan ini
menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan
lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang
sesingkat-singkatnya.
Jakarta, 17 Agustus Tahun 45
Atas nama bangsa Indonesia
Soekarno-Hatta
F. Sidang Pertama
PPKI tanggal 18 Agustus 1945
Sidang pertama PPKI dilaksanakan setelah
Proklamasi Kemerdekaan, Dipimpin oleh ketua Ir. Soekarno dan wakil Ketua Drs.
Moh Hatta dan dihadiri anggota sejumlah 25 orang. Agenda sidang mengenai
pengesahan Undang-Undang Dasar. Ir. Soekarno sebagai ketua meminta agar anggota
sidang mengikuti garis-garis besar yang telah dirancang dalam sidang kedua
BPUPKI.
Pada sesi kedua, Ir. Soekarno meminta
Mr. Soepomo menjelaskan tentang pemandangan umum, yaitu tentang opzet (rencana)
Undang-Undang Dasar ini. Soepomo menjelaskan pokok-pokok pikiran untuk UUD
sebagai berikut :
1. Kedaulatan
negara ada di tangan rakyat, penjelmaan rakyat di dalam badan MPR.
2. MPR
menetapkan UUD, mengangkat presiden dan wakil presiden, menetapkan GBHN
3. Presiden
dan wakil presiden berada di bawah MPR
4. Disamping
Presiden ada DPR yang bersama Presiden membentuk Undang-Undang
5. Presiden
dibantu oleh wakil Presiden dan menteri-menteri negara.
6. Menteri-menteri
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
7. Untuk
tingkat pusat, selain DPR ada DPA yang memberikan pertimbangan kepada pemerintah
(presiden dan wakil presiden)
8. Di
bawah pemerintah pusat ada pemerintah daerah dan permerintah asli tetap
dihormati, misalnya Sultanat-sultanat, Koti-koti, desa.
BAB
4
PANCASILA
SEBAGAI SISTEM NILAI
A. Pengertian
Nilai
Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau
kualitas yang melekat pada suatu objek. Jadi, Bukan objek itu sendiri yang
dinamakan nilai. Suatu itu mengandung nilai artinya ada sifat atau kualitas
yang melekat pada sesuatu itu. Menilai berarti menimbang, artinya suatu kegiatan
manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, kemudian untuk
selanjutnya diambil keputusan. Keputusan itu merupakan keputusan nilai yang
dapat menyatakan bahwa sesuatu itu berguna, benar dan salah, baik atau buruk,
indah atau jelek, suci atau berdosa. Nilai bagi manusia dipakai dan diperlukan
untuk menjadi landasan alasan, motivasi dalam segala sikap, tingkahlaku dan
perbuatannya.
B.
Macam-Macam Nilai
Welter
G. Everet menggolongkan nilai-nilai manusiawi menjadi delapan kelompok, yaitu :
1. Nilai-nilai
ekonomis (ditunjukkan oleh harga pasar dan meliputi semua benda yang dapat
dibeli).
2. Nilai-nilai
kejasmanian (mengacu pada kesehatan, efisiensi, dan keindahan badan).
3. Nilai-nilai
hiburan (nilai-nilai permainan dan waktu senggang yang dapat menyumbang pada
pengayaan kehidupan).
4. Nilai-nilai
sosial (berasal mula dari berbagai bentuk perserikatan manusia).
5. Nilai-nilai
watak (keseluruhan dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan).
6. Nilai-nilai
estetis (nilai-nilai keindahan dalam alam dan karya seni).
7. Nilai-nilai
intelektual (nilai-nilai pengetahuan dan pengajaran kebenaran)
8. Nilai-nilai
keagamaan (nilai-nilai yang ada dalam agama)
Notonagoro
membagi nilai menjadi tiga, yaitu :
1. Nilai
material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia.
2. Nilai
vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan
kegiatan atau aktivitas.
3. Nilai
kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.
Dalam konteks hidup bernegara, maka
Pancasila sebagai dasar negara dan asas kerohanian negara merupakan nilai dasar.
Nilai dasar ini dijabarkan lebih lanjut dalam nilai instrumental, yaitu berupa
UUD 45 sebagai hukum dasar tertulis yang berisi norma-norma sebagai parameter
dalam mengatur penyelenggaraan negara.
C.
Sistem Nilai dalam Pancasila
Sistem secara sedderhana dapat diartikan
sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dengan
yang lain. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai apa
yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat
tentang apa yang dipandang baik, berharga, penting dalam hidup. Pancasila
sebagai nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan,
persatuan, kerakyatan, keadilan. Kelima nilai ini merupakan satu kesatuan yang
utuh, tak terpisahkan mengacu kepada tujuan yang satu.
Kualitas nilai-nilai Pancasila bersifat
objektif dan subjektif. Nilai-nilai dasar Pancasila yaitu : ketuhanan,
kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan yang bersifat universal, objektif
artinya nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara-negara lain,
walaupun tentunya tidak diberi nama Pancasila. Pancasila bersifat subjektif
artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu terletak pada pembawa dan pendukung
nilai Pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.
Nilai-nilai Pancasila itu bagi bangsa Indonesia menjadi landasan, dasar, serta
motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam
kehidupan kenegaraan.
D.
Makna Sila-sila Pancasila
1.
Arti dan Makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa
· Pengakuan
adanya kausa prima yaitu Tuhan Yang Maha Esa
· Menjamin
penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya.
· Tidak
memaksa warga negara untuk beragama
· Atheisme
dilarang hidu dan berkembang di Indonesia
· Menjamin
berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat dan
dalam beragama.
· Negara
memberi fasilitator bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan
menjadi mediator ketika terjadi konflik antara agama.
2.
Arti dan Makna Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
· Menempatkan
manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan.
· Menjunjung
tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa.
· Mewujudkan
keadilan dan peradaban yang tidak lemah.
3.
Arti dan Makna Sila Persatuan Indonesia
· Nasionalisme
· Cinta
bangsa dan tanah air
· Menggalang
persatuan dan kesatuan bangsa
· Menghilangkan
penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit.
· Menumbuhkan
rasa senasib dan sepenanggungan.
4.
Arti dan Makna Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan
· Hakikat
sila ini adalah demokrasi
· Permusyawaratan
artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan
tindakan bersama.
· Dalam
melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama.
· Perbedaan
secara umum demokrasi di barat dan di Indonesia yaitu terletak pada
permusyawaratan
5.
Arti dan Makna Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
· Kemakmuran
yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan mengingkat.
· Seluruh
kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut
potensi masing-masing.
· Melindungi
yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat berjalan sesuai dengan
bidangnya.
Jika
manusia pribadi dihubungkan dengan keseluruhan masyarakat, setidak-tidaknya
terlihat tiga macam keadilan :
a. Keadilan
legalis artinya keadilan yang arahnya dari pribadi ke seluruh masyarakat.
b. Keadilan
distributif adalah keseluruhan masyarakat wajib memperlakukan manusia pribadi
sebagai manusia yang sama martabatnya.
c. Keadilan
komunikatif artinya tak lain warga masyarakat wajib memperlakuka warga lain
sebagai pribadi yang sama martabatnya.
BAB 5
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA
A.
Hubungan Antara Filsafat dan Ideologi
Pengertian filsafat secara etimologi
berasal dari kata Yunani philosophia (dari
philein berarti mencintai atau philia berarti cinta, dan sophia berarti kearifan, kebenaran) yang
melahirkan kata Inggris “philosophy” yang biasanya diartikan dengan “cinta
kearifan”. Pengertian filsafat secara konseptual adalah ilmu yang menyelidiki
tentang hal ada sebagai hal ada yang berbeda dengan bagian-bagiannya yang satu
atau lainnya. Filsafat sebagai hasil berpikir dapat dipakai acuan, orientasi,
atau dasar dalam kehidupan pribadi ataupun kelompok karena ia meyakini
kebenaran yang terkandung di dalam pemikiran filsafat.
Pengertian ideologi pada awalnya berarti
ilmu tetntang terjadinya cita-cita, gagasan atau buah pikiran. Menurut Marxisme
ideologi diartikan sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan
kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau
sosial. Ideologi secara praktis diartikan sebagai sistem dasar seseorang
tentang nilai-nilai dan tujuan-tujuan serta sarana-sarana pokok untuk
mencapainya. Jika diterapkan untuk negara, maka ideologi diartikan sebagai
kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap
menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik sebagai individu, sosial
maupun dalam kehidupan bernegara.
B.
Perbandingan Antara Ideologi Liberalisme, Komunisme, dan Pancasila
1. Liberalisme
Ciri-ciri liberalisme adalah
a.
memiliki kecenderungan
untuk mendukung perubahan
b.
mempunyai kepercayaan
terhadap nalar manusiawi
c.
bersedia menggunakan
pemerintah untuk meningkatkan kondisi manusiawi
d.
mendukung kebebasan
individu
e.
bersikap ambivalen
terhadap sifat manusia.
Liberalisme merupakan paham yang pertama kali menyuarakan hak-hak asasi
manusia, yaitu hak-hak yang melekat pada manusia karena kemanusiaannya sendiri,
yang diberikan kepadanya oleh sang pencipta dan oleh karena itu tidak dapat
dirampas oleh siapapun juga termasuk negara.
2. Komunisme
Tiga ciri negara komunis adalah
a.
berdasarkan ideologi
Msrxisme-leninisme, artinya bersifat materialis, ateis, dan kolektivistik.
b.
merupakan sistem
kekuasaan satu partai atas seluruh masyarakat
c.
ekonomi komunis bersifat
etatisme
Ideologi komunisme bersifat absolutisasi dan determinis-men, karena
memberi perhatian yang sangat besar kepada kolektivitas atau masyarakat,
kebebasan individu, hak milik pribadi tidak diberi tempat dalam negara komunis.
Pancasila sebagai ideologi memberi
kedudukan yang seimbang kepada manusia sebagai makhluk individu dan makhluk
sosial. Pancasila bertitik tolak dari
pandangan bahwa manusia secara kodrat bersifat monopluralis, yaitu manusia yang
satu tetapi dapat dilihat dari berbagai dimensi dalam aktualisasinya.
C.
Pancasila sebagai Ideologi Terbuka
Beberapa
pemikiran mengatakan bahwa Pancasila merupakan :
1. Driyakarya
dalam tulisannya Pancasila dan Religi (1957) berpendapat bahwa Pancasila berisi
dalil-dalil filsafat.
2. Soediman
Kartohadiprodjo dalam bukunya beberapa perkiraan sekitar pancasila mengemukakan
bahwa : Pancasila itu adalah filsafat bangsa Indonesia. Kelima sila itu
merupakan inti-inti, soko guru dari pemikiran yang bulat.
3. Notonegoro,
dalam berbagai tulisannya berpendapat bahwa kedudukan Pancasila dalam negara RI
sebagai dasar negara dalam pengertian filsafat.
4. Dardji
Darmodihardjo, mengemukakan bahwa Pancasila dapat dikatakan sebagai filsafat
yang idealistis, theis dan praktis.
5. Soerjanto
Poespowardojo, mengemukakan bahwa Pancasila sebagai orientasi kemanusiaan, bila
dirumuskan negatif adalah
a.
Pancasila bukan materialisme
Manusia
menurut materialisme tidak berbeda dengan objek-objek lainnya. Subjektivitas
manusia itu tidak masuk akal. Kepribadian manusia itu nonsens (tidak berguna),
karena pada dasarnya yang menentukan segala-galanya adalah benda atau materi.
b.
Pancasila bukan pragmatisme
Pragmatisme
merupakan paham yang menitiberatkan atau meletakkan kriteria tindakan manusia
pada pemanfaatan atau kegunaan. Pandangan pragmatisme kalau ditarik lebih jauh
akan bermuara pada tindakan-tindakan yang inhuman.
c.
Pancasila bukan spiritualisme
Paham
ini dalam kenyataan telah dipakai untuk melegitimasi tindakan otoriter dan
tidak demokratis dari penguasa. Penguasa dapat saja memberi pembenaran terhadap
tindakan yang sewenang-wenang sebagai tindakan roh yang sedang mewujudkan diri
dalam realita atau kenyataan.
Sedangkan
jika dirumuskan positif, Pancasila mempunyai ciri-ciri :
a.
Integral
Dalam
arti pancasila mengajarkan ajaran kemanusiaan yang integral.
b.
Etis
Etis
berasal dari kata etika, yaitu filsafat yang berkaitan dengan tindakan manusia
yang dapat dikenai ukuran baik atau buruk. Baik dan buruknya tindakan manusia
berhubungan dengan moral.
c.
Religius
Religius
merupakan hal yang berkaitan dengan yang adikodrati yang bersifat supranatural
dan transedental. Adikodrati berarti di atas yang kodrat, di atas yang natural
yang mengaatasi segala sesuatu.
Pancasila jika dilihat dari nilai-nilai
dasarnya, dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka. Dalam ideologi terbuka
terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang mendasar, bersifat tetap dan tidak
berubah. Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka memiliki dimensi
idealitas karena memiliki nilai-nilai yang dianggap baik, benar oleh masyarakat
Indonesia. Rumusan-rumusan Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat umum,
universal sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
BAB 6
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
1.
Arti dan Makna Alinea-Alinea Pembukaan UUD 1945
Pembukaan UUD 1945 terdiri atas empat
bagian atau alinea. Secara rinci isi tiap bagian atau alinea tersebut adalah
sebagai berikut :
a. Alinea Pertama
Alinea pertama merupakan pernyataan hak
segala bangsa akan kemerdekaan. Pada bagian ini terdapat dua asas pikiran yaitu
perikemanusiaan dan perikeadilan.
1.
Tiap-tiap bangsa sebagai
kesatuan golongan manusia yang merupakan diri dan berdiri pribadi, memunyai hak
kodrat dan hak moril untuk berdiri pribadi atau hidup merdeka.
2.
Jika ada bangsa yang
tidak merdeka, berarti bertentangan dengan kodrat hakekat manusia. Karena itu
ada kewajiban kodrat dan wajib moril bagi penjajahan untuk menjadikan merdeka
atau membiarkan menjadi merdeka kepada yang bersangkutan.
b. Alinea Kedua
Alinea kedua Pembukaan UUD 1945 mengandung
pernyataan tentang berhasilnya perjuangan pergerakan kemerdekaan Rakyat
Indonesia. Isi alinea kedua Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dapat
disimpulkan sebagai berikut : bahwa bangsa Indonesia dari dalam terpaksa
berjuang untuk merealisasikan hak kodrat dan hak morilnya akan kemerdekaan,
atas kekuatan sendiri, berhasil membentuk Negara Indonesia yang dicita-citakan,
mempunyai sifat-sifat tertentu sebagai berikut :
1.
Negara sungguh bebas baik
di dalam negeri sendiri maupun terhadap negara-negara lain, berdiri pribadi
dengan menguasai seluruh dirinya sendiri.
2.
Negara berdasarkan
persatuan, baik dalam bentuknya maupun dalam keutuhan bangsa, yaitu meliputi
seluruh bangsa dalam batas-batas daerah negara, didukung oleh seluruh rakyat
dan memelihara kepentingan seluruh rakyat dalam pertalian kekeluargaan atau
kerjasama.
3.
Negara berpedoman dan
melaksanakan keadilan dalam seluruh lingkungan dan tugas negara baik di dalam
negara maupun terhadap dunia luar.
4.
Negara menjadi tempat
hidup bagi seluruh rakyat, yaitu bahwa tiap-tiap orang dapat memenuhi kebutuhan
hidunya, baik yang berkebutuhan maupun yang kerohanian layak bagi kemanusiaan.
c. Alinea Ketiga
Alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 merupakan
pernyataan kemerdekaan rakyat Indonesia. Isi bagian ketiga ini dapat
disimpulkan bahwa Bangsa Indonesia menyatakan Kemerdekaan Indonesia itu atas
kekurangan bangsa Indonesia sendiri, didukung oleh seluruh Rakyat. Lagi pula
merupakan tindakan kerohanian yang saleh dan suci, karena melaksanakan hak
kodrat dan hak moril akan kemerdekaan. Segala sesuatu itu dimungkinkan karena
diridhoi/dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa.
d. Alinea Keempat.
Alinea keempat Pembukaan berisi pokok
kaidah negara yang fundamental. Berisi hal-hal yang sangat mendasar bagi keberadaan
negara Indonesia, yang meliputi tujuan negara, ketentuan akan adanya UUD,
bentuk negara dan dasar negara Pancasila.
1.
Pancasila merupakan asas
kerohanian.
2.
Pancasila menjadi basis
bagi asas kenegaraan berupa bentuk republik yang berkedaulatan rakyat.
3.
Kedua-duanya menjadi
basis bagi penyelenggaraan kemerdekaan bangsa Indonesia yang dicantumkan dalam
peraturan pokok hukum positif termuat dalam suatu Undang-Undang Dasar.
4.
Adanya Undang-Undang
Dasar sebagai basis berdirinya bentuk susunan pemerintahan dan seluruh
peraturan hukum positif yang mencakup segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dalam kesatuan pertalian hidup bersama, kekeluargaan dan
gotong royong.
5.
Segala sesuatu itu untuk
mencapai tujuan Bangsa Indonesia yaitu kebahagiaan nasional dan intrnasional
baik rohani maupun jasmani.
2.
Maksud/Tujuan Pembukaan UUD 1945
Dengan mengikuti susunan Pembukaan yang
terdiri atas empat alinea, dapat dibedakan adanya empat macam maksud dan atau
tujuan :
a.
Untuk mempertanggungjawabkan,
bahkan pernyataan kemerdekaan sudah selayaknya, karena berdasarkan atas hak
mutlak, hak kodrat dan hak moril bangsa Indonesia.
b.
Untuk menetapkan
cita-cita bangsa Indonesia yang ingin dicapai dengan kemerdekaannya.
c.
Untuk menegaskan bahwa
proklamasi kemerdekaan menjadi permulaan dan dasar hidup kebangsaan dan hidup
seluruh orang Indonesia yang luhur dan suci dalam lindungan Tuhan dan hukum
Tuhan.
d.
Untuk melaksanakan segala
sesuatu itu dalam perwujudan dasar-dasar tertentu sebagai ketentuan pedoman dan
pegangan yang tetap dan praktis.
3.
Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Undang-Undang Dasar (Batang Tubuh)
Diantara empat bagian dari Pembukaan UUD
1945, dapat diadakan garis pemisah mengenai isinya sebagai berikut :
a.
Bagian pertama, kedua dan
ketiga merupakan serangkaian pernyataan yang menyatakan tentang keadaan dan
peristiwa yang mendahului terbentuknnya Negara Indonesia.
b.
Bagian keempat merupakan
pernyataan mengenai keadaan setelah Negara Indonesia ada, dan mempunyai
hubungan kausal dan organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar.
c.
Bahwa UUD ditentukan akan
ada.
d.
Bahwa yang akan diatur di
dalam UUD adalah tentang pembentukan Pemerintahan Negara yang membentuk
berbagai syarat.
e.
Bahwa Negara Indonesia
berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat.
f.
Ditetapkannya dasar
Pancasila.
4.
Hakekat dan Kedudukan Pembukaan UUD 1945
Pembukaan Uud 1945 menurut hakekatnya
merupakan pokok Kaidah Negara yang fundamental atau Staatsfundamentalnorm dan
berkedudukan dua terhadap tertib hukum Indonesia :
a.
Sebagai dasar tertib hukum
Indonesia
b.
Sebagai ketentuan hukum
yang tertinggi
Karena itu mempunyai kedudukan yang tetap,
kuat tidak bisa diubah atau diganti oleh siapapun. Kedudukan yang tetap, kuat
tidak bisa diubah ini bisa ditinjau dari dua segi, yaitu segi formal dan segi
material.
1) Ditinjau dari segi formal
Pertama-tama harus dimaklumi lebih dulu
bahwa Pembukaan UUD 1945 alinea keempat adalah menentukan adanya UUD, sehingga
tidak termasuk di dalamnya, tetapi mempunyai kedudukan sebab terhadap UUD. Yang
kedua ialah bahwa mulai saat berlakunya Pembukaan UUD 1945, seolah-olah
berhentilah berlakunya tertib hukum yang lama, dan timbullah tertib hukum yang
baru ialah tertib hukum Indonesia.
Yang dimaksud tertib hukum adalah
keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang memenuhi empat syarat :
a)
Ada kesatuan subjek yang
mengadakan peraturan-peraturan hukum itu.
b)
Ada kesatuan azas
kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan hukum.
c)
Ada kesatuan waktu, saat
peraturan-peraturan hukum itu berlaku.
d)
Ada kesatuan daerah, tempat
peraturan-peraturan hukum itu berlaku.
2) Ditinjau dari segi material
Pembukaan UUD 1945 adalah satu rangkaian
dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi ini sifatnya
einmalig atau sekali terjadi, tidak bisa terulang lagi. Yang terjadi pada saat
Proklamasi tak dapat terulang, hanya dapat satu kali itu saja dan isi materinya
terutama Pancasila sudah berabad-abad meresap dalam kalbu orang, rakyat, bangsa
Indonesia. Karena Pembukaan UUD 1945 itu terletak pada kelangsungan negara Proklamasi
17 Agustus 1945, maka mengubah Pembukaan UUD 1945 berarti membubarkan negara
Republik Indonesia, negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Oleh karena itu tak
dapat dan tidak boleh diubah oleh siapapun dan kapanpun, termasuk oleh MPR
hasil pemilihan umum.
5.
Terpisahnya Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945
Pembukaan UUD 1945 terpisah dengan Batang
Tubuh UUD 1945 dan kedudukannya serta hakekatnya lebih tinggi derajatnya
daripada Batang Tubuh UUD 1945, dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Dalam
rapat PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yang menentukan Pembukaan
b. Dalam
berita negara Republik Indonesia tahun II No 7 (Himpunan Kusnodirojo)
c. Dalam
ketentuan pada bagian keempat dari pembukaan akan adanya UUD
6.
Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945
Sifat hubungan antara Pembukaan UUD 1945
dengan Proklamasi adalah :
·
Pertama : Memberikan
penjelasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu menegakkan
hak kodrat dan hak moril setiap bangsa akan kemerdekaan dan demi inilah bangsa
Indonesia berjuang terus menerus sampai akhirnya dapat mengantarkan bangsa
Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan.
·
Kedua : Memberikan
pertanggungjawaban atau penegasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17
Agustus 1945, yaitu bahwa perjuangan gigih menegakkan hak kodrat dan hak moril
akan kemerdekaan.
·
Ketiga : Memberikan
pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu
kemerdekaan Bangsa Indonesia yang diperoleh disusunn dalam suatu UUD Negara
Indonesia.
B.
Dinamika Undang-Undang Dasar 1945
1. Isi Materi UUD 1945
Undang-Undang Dasar yang ditetapkan oleh
PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 itu terdiri atas tiga bagian :
a.
Pembukaan UUD 1945
b.
Batang Tubuh UUD 1945
terdiri atas 16 bab berisi 37 pasal Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan.
c.
Penjelasan UUD 1945
2. Pelaksanaan UUD 1945
a. Masa Awal Kemerdekaan (18 Agustus
1945-27 Desember 1949)
Sejak disahkan oleh PPKI pada tanggal 18
Agustus 1945 UUD 1945 belum dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya. Ada berbagai
gangguan yang menghambat pelaksanaan UUD 1945, diantaranya adalah masuknya
sekutu yang diboncengi Belanda untuk menjajah kembali, adanya pemberontakan PKI
Madiun 1948, PRRI Permesta dsan DI/TII. Hal ini semua membuat pemerintah dan
rakyat Indonesia memusatkan perhatian pada upaya mempertahankan NKRI.
b. Masa UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli
1959)
Sejak berlakunya UUD KRIS maka Indonesia menjadi
negara federal. Tetapi, semangat kesetian pada negara kesatuan RI mengakibatkan
negara-negara bagian ini satu persatu meleburkan diri dalam negara RI kembali.
Maka, pada tanggal 17 Agustus 1950 negara KRIS sudah sepenuhnya menjadi negara
RI dengan UUDS yaitu UUDS 1950 dan sistem Pemerintahannya masih tetap bersifat
perlementer.
3. Masa Orde Lama
Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, negara
Indonesia berdasarkan UUD 1945. Masa ini yang disebut masa Orde Lama banyak
pula terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. Sistem pemerintahan
dijalankan tidak sesuai dengan UUD 1945 itu sendiri. Masa ORLA berakhir dengan
adanya pemberontakan G 30 SPKI.
4. Masa Orde Baru
Setelah ORLA runtuh, pemerintahan baru
terbentuk yang diberi nama Orde Baru (ORBA). Tekad ORBA ialah melaksanakan
Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Untuk mewujudkan tekad itu
Sidang MPRS tahun 1966 mengeluarkan Ketetaan MPRS No. XX/MPRS/1966 yang
merupakan koreksi terhadap pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 dalam periode
1959-1965 yang dipimpin oleh Presiden Soekarno.
5. Masa Orde Reformasi
Orde baru seolah menaburkan perubahan UUD
1945, tetapi sebaliknya Orde Reformasi memandang sangat perlu perubahan UUD
1945 dalam bentuk amandemen untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara
Indonesia.
C.
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Dasar RI telah mengalami
proses amandemen (Perubahan-perubahan). Sejak Mei 1998 bangsa Indonesia
bertekad mereformasi berbagai bidang kehidupan kenegaraan. Salah satunya adalah
reformasi hukum dan sebagai realisasi dari reformasi hukum itu adalah perubahan
terhadap pasal-pasal di dalam UUD 1945.
Pada sidang MPR tahun 1999 seluruh anggota dan pemimpin
MPR telah sepakat bulat untuk mengamandemen UUD 1945 dengan catatan :
·
Amandemen tidak merubah
negara kesatuan RI
·
Amandemen tidak merubah
Pembukaan UUD 1945
·
Amandemen tetap
mempertahankan sistem presidensial
·
Amandemen dilakukan
secara adindum
·
Penjelasan UUD 1945 yang
bernilai Positif ditarik ke dalam batang tubuh.
Sejak tahun 1999 sampai tahun 2002 MPR RI
telah empat kali menetapkan perubahan pasal-pasal dalam UUD 1945 artinya ada
pasal-pasal yang dirubah dan ada pula pasal-pasal yang ditambah.
BAB 7
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN
BANGSA
A.
Pendahuluan
Manusia sebagai makhluk
Tuhan, tidak hanya berada di dunia, melainkan juga senantiasa membangun adanya,
dalam pertemuan dan pergaulannya dengan sesama dan dunia, serta dalam
hubungannya dengan Tuhan. Pembangunan yang sedang digalakkan perlu sebuah
paradigma, yaitu sebuah kerangka berpikir atau sebuah model mengenai bagaimana
hal-hal yang sangat esensial dilakukan. Pembangunan dalam persepektif pancasila
adalah pembangunan yang sarat muatan nilai yang berfungsi menjadi dasar
pengembangan visi dan menjadi referensi kritik terhadap pelaksanaan
pembangunan.
B.
Pancasila sebagai Orientasi dan Kerangka Acuan Pembangunan
1. Pancasila sebagai orientasi
Pembangunan.
Pada saat ini Pancasila
lebih banyak dihadapkan pada tantangan berbagai varian kapitalisme dari pada komunisme
atau sosialisme. Ini disebabkan perkembangan kapitalisme yang bersifat global.
Fungsi Pancasila ialah memberi orientasi untuk terbentuknya struktur kehidupan
sosial-politik dan ekonomi yang manusiawi, demokratis dan adil bagi seluruh
rakyat.
2. Pancasila sebagai kerangka acuan
Pembangunan
Pancasila diharapkan
dapat menjadi matriks atau kerangka referensi untuk membangun suatu model
masyarakat atau untuk memperbaharui tatanan sosial-budaya. Pancasila sebagai
nilai-nilai dasar yang menjadi referensi kritis sosial-budaya dimaksudkan agar
proses perubahan sosial-budaya yang sangat cepat yang terutama diakibatkan oleh
perkembangan ilmu dan teknologi yang spektakuler, yang terjadi dalam derap dan
langkah pembangunan dalam era informasi ini, tetap didasari dan dijiwai
nilai-nilai Pancasila.
C.
Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Bangsa
1. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan
Pendidikan.
Pancasila pada hakikatnya adalah usaha
sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan/keahlian dalam kesatuan
organis harmonis dinamis, di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur
hidup.
Komponen Moral Knowing meliputi empat
unsur yaitu
a)
Moral awareness :
kesadaran moral atau kesadaran hati nurani.
b)
Knowing moral value :
pengetahuan tentang nilai-nilai moral.
c)
Perspectives-taking :
perspektif yang memikat hati.
d)
Moral reasoning :
pertimbangan-pertimbangan moral.
e)
Decision-making :
pengembalian keputusan
f)
Self-knowledge : mengenal
diri sendiri
Komponen-komponen Moral Feeling meliputi
enam unsur penting yaitu
a)
Conscience : kata hati
atau hati nurani
b)
Self-esteem : harga diri
c)
Empathy : empati
d)
Loving the good : cinta
pada kebaikan
e)
Self-control : kontrol
diri
f)
Humility : kerendahan
hati
Komponen-komponen Moral Action meliputi 3
unsur penting yaitu
a)
Competence : kompetrensi
moral
b)
Will : kemauan
c)
Habit : kebiasaan
2. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan
Ideologi
Pengembangan Pancasila
sebagai ideologi yang memiliki dimensi realitas, idealitas, dan fleksibelitas
menghendaki adanya dialog yang tiada henti dengan tantangan-tantangan masa kini
dan masa depan dengan tetap mengacu kepada pencapaian tujuan nasional dan
cita-cita nasional Indonesia.
3. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan
Politik
Untuk mengatasi
permasalahan di bidang politik, tidak ada jawaban lain kecuali bahwa kita harus
mengembangkan sistem politik yang benar-benar kita harus mengembangkan sistem
politik yang benar-benar demokratis. Demokratisasi merupakan upaya penting
dalam mewujudkan civil society. Tanpa proses demokratisasi tidak akan tercipta
civil society. Suatu masyarakat menjadi demokratik bukan karena memiliki
institusi-institusi tertentu seperti lembaga perwakilan dan adanya pemilihan
umum.
4. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan
Ekonomi
Pembangunan ekonomi
nasional harus juga berarti pembangunan sistem ekonomi yang kita anggap paling
cocok bagi bangsa Indonesia. Dalam penyusunan sistem ekonomi nasional yang
tangguh untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sudah semestinya
Pancasila sebagai landasan filosofisnya. Itulah yang disebut sistem ekonomi
pancasila. Sistem Ekonomi Pancasila bukanlah sistem ekonomi yang
liberal-kapitalistik, dan juga bukan sistem ekonomi yang etatitik atau serba
negara. Meskipun demikian sistem pasar tetap mewarnai kehidupan perekonomian.
5. Pancasila sebagai Paradigma
Pengembangan Sosial-Budaya
Melalui pendekatan
inklusif, artinya yang bersifat nondiskriminatif, pancasila memberikan suatu
kerangka di dalam mana semua kelompok di dalam masyarakat dapat hidup bersama,
bekerja bersama di dalam suatu dialog karya yang terus-menerus guna membangun suatu
masa depan bersama. Pancasila sendiri tidak merumuskan masa depan itu.
Pancasila membiarkan masa depan itu terbuka untuk ditentukan dan dibangun
secara bersama-sama oleh semua anggota masyarakat Indonesia. Dalam arti ini,
Pancasila mempertahankan baik kesatuan maupun kemajemukan Indonesia secara
dinamis.
6. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan
Ketahanan Nasional
Penyelenggaraan ketahanan
nasional itu dengan sendirinya berbeda-beda sesuai dengan letak dan kondisi
geografis serta budaya bangsa. Bangsa itu terpelihara persatuannya berkat
adanya seperangkat nilai pada bangsa yang dihayati bersama oleh para
warganegaranya. Kaitan Pancasila dan ketahanan nasional adalah kaitan antara
ide yang mengakui pluralitas yang membutuhkan kebersamaan dan realitas terintegrasinya
pluralitas. Dengan kata lain ketahanan nasional adalah perwujudan Pancasila
dalam kehidupan nasional suatu bangsa.
7. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan
Hukum
Melalui hukum manusia
hendak mencapai ketertiban umum dan keadilan. Meski harus disadari bahwa
ketertiban umum dan keadilam yang hendak dicapai melalui hukum itu hanya bisa
dicapai dan dipertahankan secara dinamis melalui penyelenggaraan hukum dalam
suatu proses sosial yang sendirinya adalah fenomena dinamis.
8. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan
Kehidupan Beragama
Salah satu prasyarat
terwujudnya masyarakat modern yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat
yang menghargai kemajemukan masyarakat dan bangsa serta mewujudkannya sebagai
suatu keniscayaan. Kemajemukan itu merupakan hukum alam. Dilihat dari segi
etnis, bahasa, agama, dan sebagainya, Indonesia termsuk salah satu negara yang
paling majemuk di dunia. Bila agama disalahgunakan, akibatnya bisa amat
destruktif dan mengerikan. Orang akan dengan mudah saling membunuh atas nama
Tuhan. Fenomena ini tidak saja terjadi antar pemeluk agama yang berbeda, tetapi
juga terjadi di kalangan intern pemeluk agama yang sama.
9. Pancasila sebagai Paradigma
Pengembangan Ilmu dan Teknologi
Pancasila mengandung hal-hal yang penting
dalam pengembangan ilmu dan teknologi
·
Sila pertama mengingatkan
manusia bahwa ia hanyalah makhluk yang mempunyai keterbatasan seperti
makhluk-makhluk yang lain, baik yang hidup maupun yang tidak hidup.
·
Sila kedua :
menyejahterakan manusia haruslah dengan cara-cara yang berperikemanusiaan.
Desain, eksperimen, uji coba dan penciptaan harus etis dan tidak merugikan
manusia.
·
Sila ketiga mengingatkan
kita untuk mengembangkan IPTEK tentang dan untuk seluruh tanah air dan bangsa.
·
Sila keempat meminta kita
membuka kesempatan yang sama bagi semua warga untuk dapat mengembangkan IPTEK
dan mengenyam hasilnya.
·
Sila kelima memperkuat
keadilan yang lengkap dalam alokasi dan perlakuan, dalam pemutusan,
pelaksanaan, perolehan hasil dan pemikulan resiko.
No comments:
Post a Comment