Makalah|Proposal|Semua Ada: hak asasi manusia
selamat datang di situs kumpulan makalah dan tugas

Google adsense

inarticle

Saturday, January 5, 2019

hak asasi manusia


BAB IV
HAK-HAK ASASI MANUSIA
DALAM PANCASILA
A.     PENGERTIAN DAN PERKEMBANGAN PEMIKIRAN
Menurut Prof. Mr. Koentjoro Poerbopranoto (1976) hak asasi adalah yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya, sehingga bersifat suci. Jadi hak asasi dapat dikatakan sebagai hak dasar yang dimiliki oleh pribadi manusia yang merupakan anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir, sehingga hak asasi itu tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri.
Menurut G. J. Wolhoff, hak-hak asasi manusia adalah sejumlah hak yang seakan-akan berakar dalam tabiat setiap pribadi manusia justru karena kemanusia-annya yang tak dapat dicabut oleh siapapun, karena bila dicabut akan hilang kemanusiaannya.
Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup seorang diri, melainkan hams hidup bersama dan berkelompok, oleh karena itu manusia mempunyai sifat ketergantungan satu sama lain. Karena mempunyai sifat ketergantungan satu sama lain, maka manusia tidak dapat lepas dari suatu masyarakat. Jadi manusia adalah bagian dari masyarakat.
Manusia sebagai bagian dari masyarakat pasti merupakan bagian juga dari bangsa dan negara. Kesadaran manusia akan harkat dan martabatnya dalam hubungannya dengan orang lain dalam masyarakat, bangsa, dan negara akan merupakan suatu proses perkembangan kepribadiannya. Makin dewasa seseorang, makin berkembang tingkat kesadarannya dan semakin menghayati martabat dan hak-hak asasinya.
Secara mendasar hak-hak asasi manusia itu antara lain meliputi hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak untuk memiliki sesuatu. Karena hak itu kodrat manusia, yaitu hak yang diberikan oleh Tuhan, oleh sebab itu siapa pun tidak boleh mengganggu dan hams dilindungi oleh negara.
Tetapi walaupun demikian batas-batas tetap harus ada dan pembatasan ini hams ditentukan oleh negara sesuai dengan pandangan hidup, tingkat kemajuan kebudayaan, dan dasar dari negara itu.
Di dalam hubungan orang dengan orang lain, antara orang dengan masyarakat yang lain dibuat suatu petunjuk hidup. Petunjuk hidup itu dimaksudkan agar tidak terjadi pertentangan dan untuk memelihara perdamaian di antara sesama.
Petunjuk hidup itu disebut kaidah, dan kaidah ini terdapat dalam hukum, kebiasaan, adat istiadat, kesusilaan, agama, dan sebagainya.
Secara eksistensial semua dan setiap manusia memiliki martabat yang sama, sekalipun secara kondisional berbeda-beda. Setiap orang, karena itu adalah manusia, maka secara asasi berhak untuk dihormati dan diperlakukan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.
Hak asasi ini sangat penting, bukan saja untuk kehidupan bersama dalam suatu masyarakat atau negara tertentu, tetapi juga di dalam kehidupan dan pergaulan antar bangsa dan antar negara.
Sejarah rnemperlihatkan bahwa kesadaran manusia akan hak-hak asasi akan meningkat apabila terjadi tantangan, yaitu adanya perbudakan, penjajahan atau ketidakadilan. Oleh karena itu dalam sejarah umat manusia sejak awal jaman Mesir Kuno ( ± 6000 tahun) telah terjadi perjuangan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia.
Perjuangan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia dari berbagai bangsa dan negara telah di tuangkan dalam berbagai konvensi, konstitusi, perundang-undangan, teori serta hasil-hasil pemikiran yang sempat hadir pada abad ini.
Dalam perjuangan terhadap hak-hak asasi manusia, Socrates dan Plato (filosof dan negarawan Yunani) dapat dipandang sebagai pelopor dan peletak dasar di alutinya hak-hak asasi manusia. Mereka mengajarkan untuk mengeritik pemerintalt yang tidak berdasarkan dan kebijaksanaan.
Perjuangan hak-hak asasi manusia tidak pernah padam bila terjadi hal-hal yang merendalikan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.
Secara berturut-turut dalam sejarah lahir beberapa piagam tentang hak-hak yang mendasari kehidupan manusia yang bersifat universal dan asasi, antara lain ialah :
1. Magna Charta (1215), 2. Petition of Rights (1689), 3. Habeas Corpus Act (1679), 4. Bill of Rights (1689), 5. La Declaration des Droits de Fhomme et du citoyen (1789).
Dalam Perang Dunia II (1939-1945) hak-hak asasi manusia banyak dilanggar dan sangat tidak dihargai, sehingga Presiden Amerika Serikat pada waktu itu Franklin D. Roosevelt mencetuskan "Empat Kebebasan" (The Four Freedoms) yang meliputi :
1.      kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat ( freedom of speech and expression),
2.      kebebasan beragama ( freedom of religion),
3.      kebebasan dari rasa takut ( freedom from fear),
4.      kebebasan dari kemelaratan (freedom from want).
Setelah Perang Dunia II berakhir timbul keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi manusia itu dalam suatu naskah internasional. Akhirnya pada tanggal 10 Desember 1948 berhasil di rumuskan "Pernyataan Sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia" (Universal Declaration of Human Rights) olch negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

B.     PERNYATAAN SEDUNIA TENTANG HAK-HAK ASASI MANUSIA (10 Desember 1948).
Dengan dicantumkannya hak-hak asasi manusia dalam Pernyataan Sedunia tentang hak-hak asasi manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang diterima dalam Sidang Umum PBB di Paris tanggal 10 Desember 1948, kemudian diterima Pula "Covenants on Human Rights" pada Sidang PBB pada tanggal 16 Desember 1966. Sekarang masalah hak asasi manusia telah diakui dalam hukum internasional.
Tanggal 16 Desember 1966 pada Sidang Umum PBB ke XXI itu telah diputuskan untuk mengesahkan tiga traktat internasional yang menyangkut hak-hak asasi manusia, yaitu:
1.      The International Covenant on Civil an Political Rights : Covenant ini antara lain memuat hak-hak sipil dan hak-hak politik, misalnya persamaan hak antara pria dan wanita dan sebagainya.
2.      Optional Protocol :
Dengan Optional protocol ini dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan setiap orang untuk mengajukan kepada The Human Rights Committee di PBB terhadap pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan telah berupaya melalui peradilan yang ada di negaranya.
3.      The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights : Covenant ini antara lain berisi syarat-syarat dan nilai-nilai bagi sistem demokrasi ekonomi, sosial, dan budaya.
Dengan disetujuitiya 3 traktat internasional tersebut, maka jumlah pasal yang mengatur liak-hak asasi manusia dalam piagam PBB menjadi bertambah, ialah 30 pasal dari Universal Declaration of Human Rights, 53 pasal dari The International Covenant on Civil and Political Rights, 14 pasal dan Optional Protocol clan 31 pasal dari The International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights.
Mengenai Pernyataan Scdunia tentang Hak-hak Asasi Manusia lihat lanjut lainpiran Bab ini !
C.     HAK-HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI-KONSTITUSI NEGARA KITA
Pada waktu Rancangan Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Badan Penyelidik) masalah hak-hak asasi menjadi bahan perdebatan. Di antara anggota BPUPKI ada yang mengusulkan agar hak-hak asasi dimasukkan ke clalam Undang-Undang Dasar, tetapi ada juga yang menolaknya.
Pada akhirnya antara yang pro clan kontra tentang hak-hak asasi manusia dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar dicapai suatu kesepakatan, yaitu hanya beberapa pasal saja (27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34).
Negara Republik Indonesia yang lahir bersamaan dengan berakhirnya Perang Dunia II mencantumkan hak-hak asasi manusia tidak dalam piagam yang terpisah melainkan secara hakiki terdapat clalam Pembukaan dan dalam pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945 seperti disebutkan di atas.
Hak hak asasi yang tercantum dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 itu sangat dipengaruhi oleh hak-hak asasi yang dimilat dalam Pembukaan Konstitusi Perancis yang dikenal dengan "La Declaration des Droits de I'homme et ducitoyen" (Hak-hak asasi manusia dan warga negara).
Oleh karena itu dalam pandangan bangsa Indonesia hak-hak asasi manusia lebih dititik-beratkan pada tujuan untuk memelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Dalam Pembukaan UUD 1945 hak-hak asasi manusia diakui :
Dalam alinea I dinyatakan :
“……..kemerdekaan ialah hak segala bangsa………”
Alinea ini menunjukkan pengakuan atas hak asasi berupa hak kebebasan atau kemerdekaan dari segala bentuk penjajahan atau penindasan oleh bangsa lain. Pandangan lebih menitikberatkan pada tekanan hak kemerdekaan bangsa dari pada kebebasan incividu. Kebebasan individu diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa dan negara.
Dalam alinea II dinyatakan :
". . . . mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, aclail dan makmur……".
Alinea ini mengakui hak asasi di bidang politik berupa kedaulatan dan ekonomi berupa kemakmuran yang berkeadilan.
Dalam alinea III dinyatakan :
. . . alas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas ..".
Alinea ini mengakui bahwa semua itu adalah berkat anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa.
Dalam alinea IV di nyatakan :
". . . . melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia . . . . memajukan kesejahteraan umum . . . . mencerdaskan kehidupan bangsa, . . . . melaksanakan ketertiban dunia
Dalam alinea ini dirumuskan juga dasar filsafat negara Pancasila yang sarat dengan hak-hak asasi manusia.
Dalam Batang Tubuh UUD 1945 hak-hak asasi manusia/warga negara diatur dalam berbagai pasal, antara lain :
1.      hak alas kedudukan yang sama dalam hukum (pasal 27 ayat 1);
2.      hak alas pengliidupan yang layak (pasal 27 ayat 2);
3.      hak alas kebebasan berserikat (pasal 28);
4.      hak alas kebebasan berkumpul (pasal 28);
5.      hak alas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat (pasal 28);
6.      hak alas kebebasan beragama (pasal 29 ayat 1);
7.      hak alas pengajaran (pasal 31).
Dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara terdapat kecenderungan terjadinya persaingan untuk mengejar pemenuhan kepentingan pribadi. Dalam persaingan itu biasanya terjadi tindakan-tindakan yang dapat mengaldbatkan tergesernya hak atau kepentingan orang lain. Oleh kerena itu negara harus menjaga agar tidal( terjadi pergeseran atau perlombaan yang mengurangi atau bahkan merampas hak orang lain.
Untuk menjamin agar kepentingan masing-masing orang tidak dikurangi atau dirampas, maka perlu dijamin pelaksanaan dan perwujudan hak-hak asasi itu. Jadi di balik hak-hak asasi itu terdapat kewajiban asasi bagi setiap anggota masyarakat atau warga negara. Warga negara adalah orang seorang yang sadar sebagai bagian dan kehidupan bernegara.
Yang dimaksud kewajiban asasi adalah kewajiban setiap pribadi untuk berbuat agar eksistensi negara atau masyarakat dapat dipertahankan, sebaliknya agar negara memiliki kemamptian menjamin hak asasi warga negara.
Jadi di sampIng hak-hak asasi manusia yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, terdapat juga kewajiban asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yaitu hal-hal atau perbuatan yang harus dilakukan agar negara tetap mampu menjamin dan mewujudkan hak-hak asasi warga negaranya.
Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila tidak menganut faham individualisme atau totaliterisme. Dalam negara liberal kebebasan individu lebih menonjol. Segala sesuatu mengacu pada kepentingan individu. Sebaliknya, dalam negara totaliter maka kepentingan dan kekuasaan negara sangat menonjol, artinya segala sesuatu selalu bertolak demi kepentingan dan kekuasaan negara.
Negara Indonesia menganut faham kekeluargaan (integralistik), yaitu adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama.
Artinya, kepentingan pribadi tidak botch merusak kepentingan bersama dan sebaliknya kepentingan bersama tidak boleh mematikan kepentingan pribadi.
Dalam masyarakat kekeluargaan seperti Indonesia, individu tidak dipandang sebagai individu semata, mclainkan dalatn hubungannya sebagai makhluk sosial dan makhluk Tuhan. Sehingga individu tidak pula mempunyai kebebasan mutlak tnenurut faham liberalisme atau scbaliknya tidak pula sebagai obyek semata-mata seperti dalam faham totaliterisine.
Demikian juga hubungan hak dan kewajiban warga negara menurut UUD 1945 terjadi secara timbal balik, serasi, selaras, clan seimbang (bandingkan Alhaj, 1986).
Ketiga konsti tusi yang pernah berlaku di Indonesia, ialah Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 menegaskan adanya hak-hak asasi manusia.

Walaupun UUD 1945 hanya secara pokok-pokok saja mengatur tentang hak-hak asasi manusia, tetapi pelaksanaannya telah dijabarkan dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan di Indonesia.
Menurut Prof. Darji Darmodiharjo, S.H. demokrasi adalah merupakan cara untuk mempertemukan hak asasi melalui masyarakat, karena hanya dengan demokrasi akan terbina masyarakat damai dan tcntram, sebab dalam demokrasi orang memiliki kedudukan yang sama dalam mengcluarkan pendapat dan menghorinati pendapat orang lain. Jelas bahwa demokrasi adalah cara yang paling tepat dalam melaksanakan hak-hak asasi manusia.
Bangsa Indonesia mempunyai konsepsi sencliri dalam memandang "kebebasan" sebagai bagian dan hak-hak asasi manusia, yaitu "kebebasan yang bertanggung jawab". Artinya kebebasan tidak hanya dilihat sebagai tujuan, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama. Oleh karena itu dalam melakukan kebebasan maka barns senantiasa memperhatikan nilai-nilai, norma dan kesusilaan, adat istiadat dan hukum negara. Lebih dan pada itu hak kebebasan yang dilakukan itu harus dapat dipertanggung-jawabkan terhadap sesatna manusia, masyarakat dan negara, serta pada akhirnya pada Tuhan Yang Malta Esa.

RANGKUMAN
1.      Ada titik tolak yang berbeda-beda dalam melahirkan konsepsi tentang hak-hak asasi manusia.
2.      Berpikir tentang hak-hak asasi manusia hams berangkat dari harkat dan martabat manusia.
3.      Perjuangan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia terbentang dalam sejarah sebagai bangsa dan negara serta dalam berbagai kurun waktu.
4.      Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 mengandung pengakuan hak-hak asasi manusia.
5.      Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila menganut paham kekeluargaan (in-tergralistik), sehingga dan perwujudan hak-hak asasi manusia lebih dititik-beratkan pada pelaksanaan hak dan kewajiban warganegara.

TUGAS
Diskusikan topik-topik di bawah ini :
1.      Hubungan hak-hak asasi manusia dan kewajiban-kewajiban asasinya.
2.      Pemaliaman dan pengliayatan terhadap liak-hak asasi manusia berhubungan dengan nilai, norma, clan dasar negara!
















LAMPIRAN
PERNYATAAN SEDUNIA
TENTANG HAK-HAK ASASI MANUSIA
Pernyataan Sedunia tentang Hak-hak asasi manusia itu terdiri dan 30 pasal sebagai berikut :
Pasal 1
Setiap orang dilahirkan merdeka dan metnpunyai martabat dan hak-hak yang satna. Mereka dikarunia akal dan budi dan hendaknya bergaul sate sama lain dalam persaudaraan.
Pasal 2
1)      Setiap orang berhak atas seinua hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantuni dalam pernyataan ini clengan tak membedakan seperti misalnya bangsa, warga, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal mula kebangsaan kemasyarakatan, milik kelahiran ataupun kedudukan lain.
2)      Selanjutnya tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum ataupun kedudukan internasional dan negara atau dati daerah mana seseorang berasal, baik dari negara yang tidak merdeka, yang berbentuk trust, nonself¬governing awl yang di bawah pcmbatasan-pembatasan lain dari kedaulatan.
Pasal 3
Setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan pribadi.
Pasal 4
Tiada seorang juapun botch cliperbudak atau dipediambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang.
Pasal 5
Tiada seorang juapun botch dianiaya atau diperlaktikan secara kcjam, dengan tak berperi kemanusiaan ataupun dengan jalan perlakuan atau hukum yang menghinakan.
Pasal 6
Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap undang¬undang di mana saja is berada.
Pasal 7
Semua orang adalah berkedudukan sama di muka hukum dan berhak atas perlindungan hokum yang sama tanpa cliskriminasi. Semua orang berhak mendapat perlindungan yang sama terhadap setiap hastitan ke arah disktiminati itu.
Pasal 8
Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif °tell lialcim-lialciin nasional yang verwenang terhadap tindakan perkosaan, leak-liak dasar, yang diberikan kepadanya 3Ieh undang-undang dasar negara atau undang-undang.
Pasal 9
Tiada seorang juapun boleti ditangkap, ditahan awl dibuang secara sewenang-venang.
Pasal 10
Setiap orang berhak, dalam persamaan yang sepernitinya diclengarkan suaranya muka umum dan secara adil oleli pengadilan yang mcrdeka clan talc memihak, clalam sal menetapkan hak-hak dan kcwajiban-kewajibannya clan dalam setiap tuntutan yang itunjukkan terhadapnya.
Pasal 11
1)      Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan tindak pidana dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut undang-unclang dalam suatu sidang pengadilan yang tcrbuka, dan is di clalam sidang itu clibciikan segala jaminan yang perlu untuk pembelaannya.
2)      Tiada seorang jugapun boleti dipersalahkan melakukan pelanggaran pidana karma perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dlakukan. Juga tidak diperkenankan menjatulikan hukuman lebili bcrat claripada hukuman yang seharusnya dikenakan ketika tindak pidana itu dilakukan.
Pasal 12
Tiada seorang juapun dapat diganggu dengan sewenang-wenang dalam urusan pribaclinya, keluarganya, rumati-tangganya atau hubungan surat-menyurat, juga tak liperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang mendapat perlinclungan liukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran-pelanggaran demikian.
pasal 13
1)      Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam cli clalam lingkungan batas-batas tiap ncgara.
2)      Setiap orang bcrliak meninggalkan sesuatu negcri, termasuk negetinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.
Pasal 14
1)      Setiap orang berhak mencari dan mendapat suaka di negeri-negeri lain untuk menjauhi pengejaran.
2)      Hak ini tak dapat dipergunakan dalam pengejaran yang benar-benar timbul dari kejahatan-kejahatan yang bertentangan dengan politik dan tujuan-tujuan dan asas-asas Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pasal 15
1)      Setiap orang berhak atas sesuatu kewarga-negaraan.
2)      Tiada scorang juapun dengan semena-mena dapat dikeluarkan dari kewarga-negaraannya atau ditolak haknya untuk menggantt kewarga-negaraannya.
Pasal 16
1)      Orang-orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan, dengan tidak dibatasi olch kcbangsaan, kewargancgaraan atau agama, berhak untuk mencari jodoh dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalarn soal perkawinan, di dalatn perkawinan dan di kala perceraian.
2)      Perkawinan hams dilakukan hanya dengan cara suka sama suka dan kedua mempelai.
3)      Keluarga adalah kesatuan yang sewajarnya serta mendasar dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara.
Pasal 17
1)      Setiap orang berhak mempunyai milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
2)      Seorang pun tidak boleti dirampas miliknya dengan semena-mena.
Pasal 18
Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsyafan bathin dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, beribadat baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik ditempat umum maupun yang tersendiri.
Pasal 19
Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas.
Pasal 20
1)      Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berapat.
2)      Tiada seorang juapun dapat dipaksa memasuki salah satu perkumpulan.
Pasal 21
1)      Setiap orang berhak turut scrta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
2)      Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintah negerinya.
3)      Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan yang harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan intnurut hak-hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menunit cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.
Pasal 22
Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak melakukan dengan perantaraan usaha-usaha nasional dan kerjasama internasional dan sesuai dengan organisasi-organisasi serta sumber-sumber kekayaan dari setiap negara, hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang perlu guna martabatnya dan kebebasan perkembangan pribadinya.
Pasal 23
1.      Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik dan atas perlindungan terhadap pengangguran.
2.      Setiap orang, dengan tidak ada perbedaan, berhak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama.
3.      Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas upah yang adil dan baik yang menjamin keltidupannya bersama dengan keluarganya, sepadan dengan martabat manusia, dan jika perlu ditambah dengan bantuan-bantuan sosial lainnya.
4.      Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat sekerja untuk melindungi kepentingannya.
Pasal 24
Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk juga pembatasan¬pembatasan jam bekerja yang layak dan hari-hari liburnya berkala dengan menerima upah.
Pasal 25
1)      Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk soal makanan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatannya, serta usaha-usaha sosial yang diperlukan dan berhak atas jaminan di waktu mengalami pengangguran, sakit, menjadi invalid, janda, lanjut usia atau mengalami kekurangan lain-lain karena keadaaan yang di luar kekuasaannya.
2)      Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, bark yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.
Pasal 26
1)      Setiap orang berhak mendapat pengajaran. Pengajaran harus dengan percuma, setidak-tidaknya dalam tingkatan sekolah rendah dan tingkatan dasar. Pengajaran sekolah rendah harus diwajibkan. Pengajaran teknik dan vak harus terbuka bagi semua orang dan pengajaran tinggi hams klapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang berdasarkan kecerdasan.
2)      Pengajaran harus ditujukan ke arah perkembangan pribacli yang seluas-luasnya untuk memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pengajaran hams mempertinggi pengertian, rasa saling menerima serta rasa persahábatan antara semua bangsa, golongan-golongan kebangsaan atau golongan penganut agama, serta hams memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian
3)      Ibu-bapak mempunyai hak utama untuk memilih macam pengajaran yang akan diberikan kepada anak-anak mcrcka.
Pasal 27
1)      Setiap orang berhak untuk turut serta dengan bebas dalam hidup kebudayaan masyarakat, untuk mengecap kenikmatan kesenian dan untuk turut scrta dalam kemajuan ihnu pengetahuan serta mendapat manfaatnya.
2)      Setiap orang berhak untuk dilindungi kepentingan-kepentingannya, moral dan matedil yang didapatnya sebagai hasil dad sesuatu produksi dalam lapangan ilmu pengetahuan, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakan sendiri.
Pasal 28
Setiap orang berhak atas suatu susunan sosial internasional di dalam mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam pernyataan ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.
Pasal 29
1)      Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap suatu masyarakat di mana is mendapat kemungkinan untuk mengembangkan pribadinya dengan penult dan bebas.
2)      Di dalam menjalankan hak-hak clan kebebasan-kebebasannya setiap orang hams tunduk hanya kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksucl semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenulti syarat-syarat yang tepat bagi moralitas, ketertiban umum serta keselamatan umum dalam suatu masyarakat demokratis.
3)      Hak-hak kebebasan-kebebasan ini clalam hal yang bagaimanapun tidak boleh dijalankan dengan cara yang bertentangan dengan tujuan-tujuan dan asas-asas Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pasal 30
Tidak sesuatupun dalam pernyataan ini boleh diartikan memberikan hak kepada Negara, golongan ataupun seseorang, untuk melakukan sesuatu kegiatan atau sesuatu perbuatan yang bertujuan untuk merusak salah sant hak dan kebebasan yang termaktub dalam pernyataan ini.








DAFTAR PUSTAKA
Darmodiharjo, Darsi.1988, Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi, Labiratorium
Pancasila IKIP, Malang
Kacian dan Achmad Zubaidi, 2007, Pendidikan Kwarganegaraan Paradigma,
Yogyakarta.

No comments:

Post a Comment

Followers