BAB
I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penerapan
etika bisnis dalam suatu organisasi yang bertujuan memperoleh laba dengan cara
menghimpun dana dari masyarakat merupakan isu yang sering dikaji secara
mendalam. Secara teoretis penerapan etika merupakan suatu hal yang mudah
dilakukan dan diterapkan.
Secara
teoretis isu etika dapat dilihat dari berbagai macam aspek dan sudut pandang
yang mampu melihat suatu masalah secara komprehensif. Beberapa peneliti telah
memberikan pandangan dan pendapat mengenai konsep dasar etika dan
keterkaitannya dengan penerapan di lingkungan bisnis.
Etika
dalam akuntansi keuangan dan manajemen merupakan suatu bidang keuangan yang
merupakan sebuah bidang yang luas dan dinamis. Bidang ini berpengaruh langsung
terhadap kehidupan setiap orang dan organisasi. Ada banyak bidang yang dapat
dipelajari, tetapi sejumlah besar peluang karir tersedia di bidang keuangan.
Manajemen keuangan dengan demikian merupakan suatu bidang keuangan yang
menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalam sebuah organisasi untuk menciptakan
dan mempertahankan nilai melalaui pengambilan keputusan dan manajemen sumber
daya yang tepat.
Akuntansi
manajemen adalah disiplin ilmu yang berkenaan dengan penggunaan informasi
akuntansi oleh para manajemen dan pihak-pihak internal lainnya untuk keperluan
penghitungan biaya produk, perencanaan, pengendalian, evaluasi serta
pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen mempunyai peran penting dalam
menunjang tercapainya tujuan perusahaan, dimana tujuan tersebut harus dicapai
melalui cara yang legal dan etis, maka para akuntan manajemen dituntut untuk
bertindak jujur, terpercaya dan etis.
Akuntansi
keuangan merupakan bidang akuntansi yang mengkhususkan fungsi dan aktivitasnya
pada kegiatan pengolahan data akuntansi dari suatu perusahaan dan penyusunan
laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak, yaitu pihak internal
dan pihak eksternal. Oleh karena tujuan akuntansi keuangan adalah menyediakan
informasi kepada pihak yang berkepentingan, maka laporan keuangan harus
bersifat umum sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.
Laporan keuangan yang dimaksud harus mampu menunjukkan keadaan keuangan dan
hasil usaha perusahaan.
Banyaknya
penyimpangan etika profesi dan bisnis yang terjadi pada perusahaan terkemuka
terkait bidang akuntansi keuangan dan manajemen maka penulis akan mengkaji
beberapa kasus dengan bermacam motif serta latar belakang. dengan demikian,
pada akhirnya kajian ini sekaligus berdampak positif bagi etika dan profesi
Akuntansi.
1.2 Rumusan Masalah
a. Apa
tanggung jawab akuntan keuangan dan akuntan manajemen?
b. Bagaimana
etika akuntansi keuangan?
c. Apa
kriteria standar perilaku akuntan manajemen?
d. Bagaimana
etika profesional akuntansi manajemen?
e. Bagaimana
etika dalam praktik akuntansi keuangan?
f. Apa
saja kasus dan latar belakang dalam akuntansi keuangan?
g. Apa
saja kasus dan latar belakang dalam akuntansi manajemen?
h. Bagaimana
sikap profesional yang seharusnya dilakukan?
1.3 Tujuan
a. Meningkatkan
pengetahuan dan pemahaman mahasiswa atas berbagai teori dan isu etika dalam
bisnis dan profesi.
b. Sebagai
bekal pengetahuan dan pemahaman yang memadai untuk meningkatkan kesadaran etis
mahasiswa.
c. Mahasiswa
diharapkan mampu mengambil keputusan bisnis dan profesi secara rasional dan
intuitif.
1.4 Manfaat Pembuatan Makalah
Manfaat dari pembuatan makalah ini adalah agar para pembaca
khususnya para calon pebisnis memiliki dan mengerti akan wawasan yang utuh
mengenai prinsip-prinsip, tujuan, serta peran etika bisnis sehingga dapat
mengaplikasikannya dalam kegiatan bisnis yang riil di
masyarakat pada umumnya.
1.5 Metode Pembuatan Makalah
Kami membuat makalah ini dengan
beberapa metode antara lain :
a.
Kepustakaan yaitu mencari buku-buku yang
berkaitan dengan materi yang kami bahas.
b.
Pencarian ilmu dan teori yang berkaitan
dengan materi yang kami bahas melalui Internet.
BAB
II
PEMBAHASAN
2.1 Tanggung
Jawab Akuntansi Keuangan dan Manajemen
Etika dalam akuntansi keuangan dan manajemen merupakan
suatu bidang keuangan yang merupakan sebuah bidang yang luas dan dinamis.
Bidang ini berpengaruh langsung terhadap kehidupan setiap orang dan organisasi.
Ada banyak bidang yang dapat dipelajari, tetapi sejumlah besar peluang karir
tersedia di bidang keuangan. Manajemen keuangan dengan demikian merupakan suatu
bidang keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalam sebuah organisasi
untuk menciptakan dan mempertahankan nilai melalui pengambilan keputusan dan
manajemen sumber daya yang tepat
Akuntansi keuangan adalah bagian
dari akuntansi yang berkaitan dengan penyiapan laporan keuangan untuk pihak
luar, seperti pemegang saham, kreditor, pemasok, serta pemerintah. Prinsip
utama yang dipakai dalam akuntansi keuangan adalah persamaan akuntansi dimana
aktiva adalah harta yang dimiliki suatu perusahaan digunakan untuk operasi
perusahaan dalam upaya untuk menghasilkan pendapatan. Sedangkan modal yaitu
selisih antara aktiva dikurang hutang. Akuntansi
keuangan berhubungan dengan masalah pencatatan transaksi untuk suatu perusahaan
atau organisasi dan penyusunan berbagai laporan berkala dari hasil pencatatan
tersebut. Laporan ini yang disusun untuk kepentingan umum dan biasanya
digunakan pemilik perusahaan untuk menilai prestasi manajer atau dipakai
manajer sebagai pertanggungjawaban keuangan terhadap para pemegang saham. Hal
penting dari akuntansi keuangan adalah adanya Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
yang merupakan aturan- aturan yang harus digunakan di dalam pengukuran dan
penyajian laporan keuangan untuk kepentingan eksternal. Dengan demikian,
diharapkan pemakai dan penyusun laporan keuangan dapat berkomunikasi melalui
laporan keuangan ini, sebab mereka menggunakan acuan yang sama yaitu SAK. SAK
ini mulai diterapkan di Indonesia pada 1994, menggantikan Prinsip-prinsip
Akuntansi Indonesia tahun 1984.
Akuntansi manajemen adalah disiplin
ilmu yang berkenaan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh para manajemen
dan pihak-pihak internal lainnya untuk keperluan penghitungan biaya produk,
perencanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pengambilan
keputusan. Definisi akuntansi manajemen menurut Chartered Institute of Management Accountant, yaitu Penyatuan
bagian manajemen yang mencakup, penyajian dan penafsiran informasi yang
digunakan untuk perumusan strategi, aktivitas perencanaan dan pengendalian,
pembuatan keputusan, optimalisasi penggunaan sumber daya, pengungkapan kepada
pemilik dan pihak luar, pengungkapan kepada pekerja, pengamanan asset.
Bagian integral dari manajemen yang
berkaitan dengan proses identifikasi penyajian dan interpretasi/penafsiran atas
informasi yang berguna untuk merumuskan strategi, proses perencanaan dan
pengendalian, pengambilan keputusan, optimalisasi keputusan, pengungkapan
pemegang saham dan pihak luar, pengungkapan entitas organisasi bagi karyawan,
dan perlindungan atas aset organisasi. Akuntansi Manajemen (Managerial Accounting) berhubungan
dengan pengidentifikasian dan pemilihan yang terbaik dari beberapa alternatif
kebijakan atau tindakan dengan menggunakan data historis atau taksiran untuk
membantu pimpinan.
Persamaan akuntansi keuangan dan
akuntansi manajemen prinsip akuntansi yang diterima baik dalam akuntansi dalam
akuntansi keuangan kemungkinan besar juga merupakan prisnsip pengukuran yang
relevan dalam akuntansi manajemen dan menggunakan sistem informasi operasi yang
sama sebagai bahan baku untuk menghasilkan informasi yang disajikan kepada
pemakainya.
2.2 Etika Akuntansi Keuangan
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang merupakan
aturan-aturan yang harus digunakan di dalam pengukuran dan penyajian laporan
keuangan untuk kepentingan eksternal.
Berikut
tabel persamaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen :
|
Persamaan
Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen
|
|
|
·
Prinsip
akuntansi yang lazim diterima baik dalam akuntansi keuangan kemungkinan besar
juga merupakan prinsip pengukuran yang relevan dalam akuntansi manajemen
|
Menggunakan
Sistem informasi operasi yang sama sebagai bahan baku untuk menghasilkan
informasi yang disajikan kepada pemakainya
|
Berikut
tabel perbedaan akuntansi keuangan dan manajemen :
|
No.
|
Unsur
Perbedaan
|
Akuntansi
Keuangan
|
Akuntansi
Manajemen
|
|
1.
|
Dasar pencatatan
|
Prinsip Akuntansi yang lazim
|
Tidak terikat dengan Prinsip
Akuntansi yang lazim
|
|
2.
|
Fokus Informasi
|
Informasi masa lalu
|
Informasi masa lalu dan masa
yang akan datang.
|
|
3.
|
Lingkup Informasi
|
Secara keseluruhan
|
Bagian perusahaan
|
|
4.
|
Sifat laporan yang dihasilkan
|
Berupa ringkasan
|
Lebih rinci dan unsur taksiran
lebih dominan.
|
|
5.
|
Keterlibatan dalam perilaku
manusia
|
Lebih mementingkan pengukuran
kejadian ekonomi
|
Lebih bersangkutan dengan pengukuran
kinerja manajemen.
|
|
6.
|
Disiplin Sumber yang Melandasi
|
Ilmu Ekonomi
|
Ilmu Ekonomi dan Ilmu Psikologi
Sosial.
|
2.3 Kriteria Standar Perilaku
Akuntan Manajemen
Ada beberapa standar etika
untuk akuntansi manajemen yaitu :
·
Competence
(Kompetensi)
Auditor harus menjaga kemampuan dan
pengetahuan profesional mereka pada tingkatan yang cukup tinggi dan tekun dalam
mengaplikasikannya ketika memberikan jasanya, diantaranya menjaga tingkat
kompetensi profesional, melaksanakan tugas profesional yang sesuai dengan hukum
dan menyediakan laporan yang lengkap dan transparan.
·
Confidentiality (Kerahasiaan)
Auditor harus dapat menghormati dan
menghargai kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pekerjaan dan hubungan
profesionalnya, diantaranya meliputi menahan diri supaya tidak menyingkap
informasi rahasia, menginformasikan pada bawahan (subordinat) dengan
memperhatikan kerahasiaan informasi, menahan diri dari penggunaan informasi
rahasia yang diperoleh.
·
Integrity
(Kejujuran)
Auditor harus jujur dan bersikap
adil serta dapat dipercaya dalam hubungan profesionalnya. Meliputi menghindari
konflik kepentingan yang tersirat maupun tersurat, menahan diri dari aktivitas
yang akan menghambat kemampuan, menolak hadiah, bantuan, atau keramahan yang akan
mempengaruhi segala macam tindakan dalam pekerjaan, mengetahui dan
mengkomunikasikan batas-batas profesionalitas, mengkomunikasikan informasi yang
baik maupun tidak baik, menghindarkan diri dalam keikutsertaan atau membantu
kegiatan yang akan mencemarkan nama baik profesi.
·
Objectivity of Management Accountant (Objektivitas Akuntan Manajemen)
Auditor tidak boleh berkompromi
mengenai penilaian profesionalnya karena disebabkan prasangka, konflik
kepentingan dan terpengaruh orang lain, seperti memberitahukan informasi dengan
wajar dan objektif dan mengungkapkan sepenuhnya informasi relevan.
·
Whistle Blowing
Merupakan Tindakan yang dilakukan
seorang atau beberapa karyawan untuk membocorkan kecurangan perusahaan kepada
pihak lain. Motivasi utamanya adalah moral. Whistle blowing sering disamakan
begitu saja dengan membuka rahasia perusahaan.
·
Creative Accounting
Creative
Accounting adalah semua proses dimana beberapa pihak menggunakan kemampuan
pemahaman pengetahuan akuntansi (termasuk di dalamnya standar, teknik) dan
menggunakannya untuk memanipulasi pelaporan keuangan (Amat, Blake dan Dowd,
1999). Pihak-pihak yang terlibat di dalam proses creative accounting, seperti manajer dan akuntan. Creative accounting melibatkan begitu
banyak manipulasi, penipuan, penyajian laporan keuangan yang tidak benar,
seperti permainan pembukuan (memilih penggunaan metode alokasi, mempercepat
atan menunda pengakuan atas suatu transaksi dalam suatu periode ke periode yang
lain).
·
Fraud Accounting
Fraud sebagai suatu tindak
kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan
salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam bahasa yang
lebih sederhana, fraud adalah penipuan yang disengaja. Hal ini termasuk berbohong,
menipu, menggelapkan dan mencuri. Yang dimaksud dengan penggelapan disini
adalah merubah asset/kekayaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya secara
tidak wajar untuk kepentingan dirinya.
·
Fraud Auditing ( Kecurangan Audit )
Upaya
untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan dalam transaksi-transaksi komersial.
Untuk dapat melakukan audit kecurangan terhadap pembukuan dan transaksi
komersial memerlukan gabungan dua keterampilan, yaitu sebagai auditor yang
terlatih dan kriminal investigator.
2.4 Perilaku Profesi Akuntan
Etika
dalam akuntansi seringkali disebut sebagai suatu hal yang klasik. Hal tersebut
dikarenakan pengguna informasi akuntansi menggunakan informasi yang penting
serta membuat berbagai keputusan. Profesi dalam akuntansi keuangan memegang
rasa tanggung jawab yang tinggi kepada publik. Tindakan akuntansi yang tidak
benar, tidak hanya akan merusak bisnis, tetapi juga merusak auditor perusahaan
yang tidak mengungkapkan salah saji. Kode etik yang kuat dan tingkat kepatuhan
terhadap etika dapat menyebabkan kepercayaan investor sehingga mengarah kepada
hal yang kepastian dan merupakan hal yang keamananbagi para investor.
Para
akuntan dan auditor dapat menghindari dilema etika dengan memiliki pemahaman
yang baik tentang pengetahuan etika. Hal tersebut memungkinkan mereka dapat
membuat pilihan yang tepat. Mungkin hal itu tidak berdampak baik bagi
perusahaan tetapi dapat menguntungkan masyarakat yang bergantung pada akuntan
atau auditor. Aturan kode etik yang ada menjadi panutan bagi akuntan dan
auditor untuk mempertahankan standar etika dan memenuhi kewajiban mereka
terhadap masyarakat profesi dan organisasi yang mereka layani. Beberapa bagian
kode yang disoroti adalah integritas dan harus jujur dengan transaksi mereka,
objektivitas dan kebebasan dari konflik kepentingan, kebebasan auditor dalam
penampilan dan kenyataan, penerimaan kewajiban dan pengungkapan kerahasiaan
informasi non luar, kompetensi serta memiliki pengetahuan dan keterampilan
untuk melakukan pekerjaannya.
BAB III
STUDI KASUS
3.1 Kasus
Akuntansi Keuangan pada PT KAI Tahun 2006
Transparasi serta kejujuran dalam pengelolahan lembaga
yang merupakan salah satu derivasi amanah reformasi ternyata belum sepenuhnya
dilaksanakan oleh salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Kereta
Api Indonesia. Dalam laporan kinerja keuangan tahunan yang diterbitkannya pada
tahun 2005, pihak KAI mengumumkan bahwa keuntungan sebesar Rp 6,90 Milyar telah
diraihnya. Padahal apabila dicermati, sebenarnya ia harus dinyatakan menderita
kerugian sebesar Rp 63 Milyar.
Kerugian ini terjadi karena PT
Kereta Api Indonesia telah tiga tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga.
Tetapi dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai
pendapatan. Padahal berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, ia tidak dapat
dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau aset.
Komisaris PT KAI (Kereta Api
Indonesia) mengungkapkan bahwa ada manipulasi laporan keuangan dalam PT KAI
yang seharusnya perusahaan mengalami kerugian tetapi dilaporkan mendapatkan
keuntungan. Komisaris PT KAI mengetahui bahwa ada sejumlah pos-pos yang
seharusnya dilaporkan sebagai beban bagi perusahaan tetapi malah dinyatakan
sebagai aset perusahaan. Jadi disini ada permainan atau trik-trik akuntansi yang
sedang dijalankan.
Di lain pihak PT Kereta Api
Indonesia memandang bahwa kekeliruan pencatatan tersebut hanya terjadi karena
perbedaan persepsi mengenai pencatatan piutang yang tidak tertagih, terdapat
pihak yang menilai bahwa piutang pada pihak ketiga yang tak tertagih itu bukan
pendapatan. Sehingga sebagai konsekuensinya, PT KAI seharusnya mengakui
menderita kerugian.
3.2 Kasus
Akuntansi Keuangan pada PT Indofarma, Tbk Pada Tahun 2005
PT. Indofarma (Persero)
Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah Departemen
Kesehatan. Indofarma memproduksi obat – obat esensial dan merupakan produsen
obat generik berlogo terbesar di Indonesia. Diawali dengan melihat tinjauan keuangan kurun
waktu 1999-2003, kondisi perusahaan memiliki growth sales yang sangat baik akan tetapi pencapaian yang baik
tidak diimbangi oleh laba yang dihasilkan. Terbukti adanya kerugian yang sangat
ekstrim di periode 2002-2003 yang tak luput sebagai akibat kesalahan-kesalahan
direksi dalam pelaporan keuangannya.
Sebut
saja, overstated pada penilaian
persediaan barang “work in process”.
Kejadian ini merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasar Modal
(UUPM dan peraturan Bapepam) dan Pedoman Standar Akuntan Akuntansi Keuangan
(PSAK). Berdasarkan peraturan Bapepam Nomor VIII.G7 tentang Pedoman Penyajian
Laporan Keuangan yang bertanggung jawab dalam penyajian Laporan Keuangan adalah
manajemen dari Emiten atau Perusahaan Publik (Direksi). Oleh karenanya tindakan
ini sepenuhnyamerupakan tanggung jawab dari Direksi yang menjabat pada saat
Laporan Keuangan tersebut dikeluarkan.
Sanksi yang
diberikan oleh Bapepam merupakan kewajiban dari Direksi yang menjabat pada
waktu itu secara bersama-sama (tanggung renteng). Tidak jelas apa yang menjadi
latar belakang dari Bapepam hanya memberikan sanksi administrative berupa
membayar denda pada kasus ini. Dalam press
release-nya, Bapepam hanya menyebutkan bahwa telah terjadi penilaian barang
yang lebih tinggi dari harga seharusnya. Dengan demikian tidak diketahui apakah
tindakan tersebut merupakan suatu kesengajaan atau tidak dari manajemen untuk
memberikan Laporan Keuangan dengan kinerja yang bagus kepada publik. Sehingga
publik akan menanamkan atau tidak modalnya terhadap perusahaan farmasi
tersebut. Kalau tindakan ini merupakan satu hal yang disengaja dan diketahui
oleh manajemen Indofarma jelas merupakan suatu kejahatan di Pasar Modal.
3.3 Kasus Kredit Macet BRI Cabang Jambi Tahun 2010
Seorang akuntan publik yang menyusun
laporan keuangan Raden Motor yang bertujuan mendapatkan hutang atau pinjaman
modal senilai Rp. 52 miliar dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jambi pada
tahun 2009 diduga terlibat dalam kasus korupsi kredit macet. Terungkapnya hal
ini setelah Kejati Provinsi Jambi mengungkap kasus tersebut pada kredit macet
yang digunakan untuk pengembangan bisnis di bidang otomotif tersebut.
Ada 4 aktivitas data pada laporan
keuangan tersebut yang tidak disajikan dalam laporan oleh akuntan publik
sehingga terjadi kesalahan dalam proses kreditnya dan ditemukan dugaan
korupsinya
Kasus kredit macet itu terungkap,
setelah pihak kejaksaan menerima laporan tentang adanya penyalah-gunaan kredit
yang diajukan oleh tersangka Zein Muhamad sebagai pemilik Raden Motor.
3.4
Kasus PT Asian Agri Group
PT. Asian Agri
Group merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit,
cokelat dan karet yang memilik lahan 150 ribu hektar. Perusahaan tersebut pada
awal tahun 2007 diduga telah melakukan
transfer pricing. Berawal dari kejahatan yang dilakukan oleh Vincentius
Amin Sutanto dalam melakukan penggelapan uang perusahaan senilai US$3,1 juta
dengan cara membuat surat fiktif perintah transfer ke bank Fortis (Singapura)
berasal dari rekening Asian Agri Abadi Oils & Facts Ltd (Britis Virgin
Island) di bank itu.
Merasa terancam oleh pemilik perusahaan karena
perbuatannya, kemudian Vicentius menyebarkan informasi bahwa telah terjadi
upaya bertahun-tahun dari kelompok usaha Raja Garuda Mas untuk memanipulasi
pembayaran pajak ke negara. Jumlahnya tak kecil, jika ditotal sejak 2002, konon
jumlah pajak yang tak dibayarkan mencapai sekitar Rp 1,1 Triliun. Angka ini
didapat dari perhitungan jumlah pajak penghasilan (PPh) badan Asian Agri sebesar
30% dari profit perusahaan yang sengaja ditransfer ke luar negeri.
Manipulasi pajak dilakukan lewat transfer keuntungan ke
perusahaan afiliasi Asian Agri diluar negeri seperti Hongkong, British Virgin
Island, Makao dan Mauritius dengan menggunakan tiga pola, yaitu: pembuatan
biaya fiktif, transaksi hedging fiktif dan transfer
pricing.
Langkah yang
paling sering digunakan oleh PT Asian Agri adalah dengan mengenakan biaya
fiktif lengkap dengan bon-bon fiktif untuk kepentingan auditor. Setiap
tahunnya, jumlah biaya fiktif ini mencapai US$10-20 juta. Mekanisme lain adalah
melalui mekanisme transfer pricing. Yaitu
menjual produk ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga rendah,
sebelum menjualnya kembali ke pembeli rill dengan harga pasar sesungguhnya.
Berbicara
mengenai transfer pricing, secara
Standar Akuntansi Keuangan hanya didasarkan pada PSAK no 7 mengenai
“Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi” ataupun IAS 24 terkait “Related Parties Disclosure”. Akan
tetapi, di Indonesia tidak hanya IAI saja yang mengeluarkan aturan dalam
kaitannya transfer pricing, melainkan peraturan perpajakan turut mengaturnya,
seperti berikut ini:
1.
Undang-Undang
no. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan jo. Undang-Undang no. 36 tahun 2008,
pasal 18 ayat (4) terkait hubungan istimewa.
2.
Pasal
18 ayat (3a) UU PPh, mengatur tentang kesepakatan harga transfer (advance
pricing agreement/APA) , yaitu kesepakatan antara Wajib Pajak dengan
Direktur Jenderal Pajak mengenai harga jual wajar produk yang dihasilkannya
kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Keuntungan dari
kesepakatan ini adalah memberi kepastian hukum dan kemudahan penghitungan pajak
serta tidak dilakukan koreksi bagi Wajib Pajak yang melakukan kesepakatan.
3.
Kewajiban
dokumen, pelaporan dan pembukuan transfer pricing (PP 80 Tahun 2007
Pasal 16 ayat (2) , Pasal 19 PER 43/PJ/2010)
4.
Perjanjian
penghindaran pajak berganda (tax treaty), melakukan pertukaran informasi
dan melakukan renegosiasi tax treaty.
5.
Pemeriksaan
transfer pricing, pedoman khusus pemeriksaan transfer pricing:
Surat Edaran Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor : S-153/PJ.04/2010 dan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-04/PJ.7/1993
6.
PER-43/PJ/2010,
penerapan prinsip kewajaran dan kewajiban usaha (arm’s length price) karena
penentuan harga tidak wajar dengan melakukan analisis kesebandingan, menentukan
metode transfer pricing yang tepat dan keharusan mendokumentasikan serta
menyimpan buku dan catatan.
3. Skandal Manipulasi Laporan Keuangan PT. Kimia Farma Tbk.
PT Kimia Farma adalah salah satu
produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Pada audit tanggal 31
Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp
132 milyar, dan laporan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa
(HTM). Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih
tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit
ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali
(restated), karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada
laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56
miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal
yang dilaporkan.
Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan
Baku yaitu kesalahan berupa overstated penjualan sebesar Rp
2,7 miliar, pada unit Logistik Sentral berupa overstated persediaan
barang sebesar Rp 23,9 miliar, pada unit Pedagang Besar Farmasi berupa overstated persediaan
sebesar Rp 8,1 miliar dan overstated penjualan sebesar Rp 10,7
miliar. Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena
nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma,
melalui direktur produksinya, menerbitkan dua buah daftar harga persediaan (master
prices) pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002.
Daftar harga per 3 Februari ini
telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada
unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Sedangkan kesalahan penyajian
berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas
penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak
disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi. Berdasarkan
penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT
Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi
kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu
manajemen melakukan kecurangan tersebut.
Selanjutnya diikuti dengan
pemberitaan di harian, yang menyatakan bahwa Kementerian BUMN memutuskan
penghentian proses divestasi saham milik Pemerintah di PT KAEF setelah melihat
adanya indikasi penggelembungan keuntungan (overstated) dalam laporan
keuangan pada semester I tahun 2002. Dimana tindakan ini terbukti melanggar
Peraturan Bapepam No.VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan poin 2
– Khusus huruf m – Perubahan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar poin 3) Kesalahan
Mendasar, sebagai berikut:
“Kesalahan mendasar mungkin timbul
dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan
akuntansi, kesalahan interpretasi fakta dan kecurangan atau kelalaian. Dampak
perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan mendasar harus diperlakukan
secara retrospektif dengan melakukan penyajian kembali (restatement)
untuk periode yang telah disajikan sebelumnya dan melaporkan dampaknya terhadap
masa sebelum periode sajian sebagai suatu penyesuaian pada saldo laba awal
periode. Pengecualian dilakukan apabila dianggap tidak praktis atau secara
khusus diatur lain dalam ketentuan masa transisi penerapan standar akuntansi
keuangan baru”.
Kasus Akuntansi Keuangan Dan Manajemen
Internasional
3.6 Kasus WorldCom
Perusahaan
telekomunikasi terbesar kedua di Amerika Serikat,
mengakui telah Melakukan skandal akuntansi
yang menyebabkan perdagangan sahamnya di bursa
NASDAQ terhenti. Beberapa minggu kemudian,
WorldCom menyatakan diri bangkrut. Perusahaan telah memberi gambaran yang salah
tentang kinerja perusahaan dengan cara memalsukan milyaran
bisnis rutin sebagai belanja modal, sehingga
labanya overstated sebesar $11 milyar pada awal 2002.
Perusahaan juga meminjamkan uang
lebih dari $400 juta kepada Chief Executive Officer (CEO)-nya
waktu, Bernard Ebbers, untuk menutupi
kerugian perdagangan pribadinya. Ironisnya meski
di dakwa telah melakukan pemalsuan,
konspirasi dan laporan keuangan yang salah,
mantan CEO WorldCom tersebut mengaku tidak
bersalah (Mehta, 2003; Klayman, 2004; Reuters, 2004).
3.7 Kasus Enron
Corp
Perusahaan terbesar ketujuh di AS
yang bergerak di bidang industri energi, para
manajernya memanipulasi angka yang menjadi dasar
untuk memperoleh kompensasi moneter yang besar. Praktik kecurangan
yang dilakukan antara lain yaitu di Divisi Pelayanan Energi,
para eksekutif melebih-lebihkan nilai kontrak yang
dihasilkan dari estimasi internal. Pada
proyek perdagangan luar negerinya misal di
India dan Brasil, para eksekutif membukukan
laba yang mencurigakan. Strategi yang salah,
investasi yang buruk dan pengendalian keuangan
yang lemah menimbulkan ketimpangan neraca
yang sangat besar dan harga saham yang
dilebih-lebihkan. Akibatnya ribuan orang kehilangan
pekerjaan dan kerugian pasar milyaran dollar pada nilai pasar (Schwartz, 2001;
Mclean, 2001).
Kasus ini diperparah dengan
praktik akuntansi yang meragukan dan tidak
independennya audit yang dilakukan oleh
Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Andersen
terhadap Enron. Arthur Anderson, yang
sebelumnya merupakan salah satu “The big six”
tidak hanya melakukan memanipulasi laporan keuangan Enron tetapi
juga telah melakukan tindakan yang tidak
etis dengan menghancurkan dokumen-dokumen penting
yang berkaitan dengan kasus Enron.
Independensi sebagai auditor
terpengaruh dengan banyaknya mantan pejabat
dan senior KAP Arthur Andersen yang bekerja dalam department
akuntansi Enron Corp. Baik Enron maupun Anderson, dua raksasa
industri di bidangnya, sama-sama kolaps dan
menorehkan sejarah kelam dalam praktik akuntansi.
BAB IV
ANALISA STUDI KASUS
Dari pembahasan beberapa kasus tersebut, dapat dilihat
bahwa sebenarnya masing – masing permasalahan telah memiliki peraturan yang
jelas dalam pengaturannya. Seharusnya, perusahaan - peraturan terkait
menggunakan peraturan tersebut menjadi dasar bagi perusahaan dalam menjalankan
bisnisnya. Akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Di dalam kasus yang
terjadi, peran akuntan di dalam perusahaan sangat nyata bahwa mereka juga turut
ambil bagian pada operasi perusahaan yang tidak sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
Ketika menemui suatu permasalahan
terkait etika di dalam perusahaan, seharusnya akuntan baik secara individu
maupun bersama – sama dengan koleganya, baik secara formal maupun tidak formal,
wajib untuk mempertimbangkan banyak faktor dalam kaitan penyelesaian
permasalahan etika yang ada di perusahaan. Dan apabila dalam penyelesaiannya
tetap tidak menemukan jalan keluar, maka sebaiknya akuntan berkonsultasi dengan
perusahaan atau bahkan meminta nasihat profesional dari organisasi profesi yang
relevan bahkan penasihat hukum tanpa mengabaikan prinsip kerahasiaan sesuai
dengan yang telah diatur pada IFAC bagian 100.17 hingga 100.22.
Meskipun demikian, akuntan perusahaan
mungkin menghadapi ancaman intimidasi dimana ada tekanan bahwa akuntan
perusahaan bekerja untuk perusahaan sehingga obyektifitasnya terpengaruhi. Hal
ini yang menjadi tantangan bagi akuntan internal perusahaan, terutama akuntan
yang terlibat di dalam perusahaan yang memiliki kasus seperti Indofarma dan
Asian Agri yang diangkat oleh penulis.
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Permasalahan etika terkait akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen
melibatkan pihak akuntan profesional di dalam internal perusahaan. Kode Etik
untuk akuntan yang bergerak pada bidang ini terdapat di dalam IFAC bagian C.
Akuntan yang berada di dalam internal perusahaan tentunya sangat berperan di
dalam budaya kerja perusahaan, bahkan disebutkan pula bahwa seharusnya akuntan
di dalam perusahaan bergerak aktif untuk mendorong pembangunan budaya kerja
yang memegang etika di dalam perusahaan. Akan tetapi akuntan profesional tidak
terlepas dari ancaman yang ada dengan bekerja di dalam perusahaan. Akuntan
profesional yang bekerja di dalam lingkungan internal perusahaan juga memikul
beban berat untuk memegang teguh prinsip dasar etika dan juga independensinya.
Apabila akuntan tidak dapat melakukannya, maka akuntan akan dapat dengan mudah
terlibat di dalam permasalahan yang ada pada perusahaan.
4.2 Saran
Akuntan yang bekerja di dalam lingkungan internal perusahaan harus
memberikan informasi kepada pihak perusahaan mengenai peraturan – peraturan
yang berlaku umum, sehingga perusahaan dapat menerapkan peraturan yang berlaku
pada operasi perusahaan secara keseluruhan. Dengan demikian, akuntan telah
berkontribusi dalam membangun budaya kerja yang beretika di dalam perusahaan.
Selain itu, akuntan juga perlu tegas di dalam menghadapi permasalahan terkait
etika yang ada di dalam perusahaan karena tingkah laku akuntan akan
mempengaruhi seluruh profesi akuntan.
DAFTAR PUSTAKA
Armein,
RizkaArdhianty. 2005. “Analisis Laporan Keuangan PT. Indofarma, Tbk”.
Bertens, K.
2000. Pengantar Etika Bisnis. Yogyakarta : Penerbit Kanisius
Gunadi.
1994. Transfer Pricing Suatu Tinjauan Akuntansi Manajemen dan Pajak. Jakarta:
Bina Rena Pariwar.
IFAC –
Kode Etik untuk Akuntan Profesional Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 tahun
2008 tentang Perubahan ke IV tentang Pajak Penghasilan. LN No. 133 tahun 2008.
Keraf, A. Sonny, dan Robert Haryono Imam. 1995. Etika Bisnis: Membangun Citra Bisnis sebagai
Profesi Luhur. Penerbit
Kanisius.
Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan
Ritonga,
Rolando. 2009. Pengaruh Transfer Pricing
Terhadap Penerimaan Negara (Studi Kasus Transfer
Pricing Asian Agri dan Dampaknya Bagi Penerimaan Pajak di Indonesia).
Jakarta : Universitas Indonesia.
http://www.rmol.co/read/2011/02/20/18755/PT-Indofarma-Servis-Bekas-Pejabat-2,6-Miliar-
http://www.merdeka.com/peristiwa/eks-direktur-pt-indofarma-tbk-dituntut-3-tahun.html
http://nichonotes.blogspot.co.id/2015/01/contoh-kasus-etika-profesi- akuntansi.html (Diunduh tanggal 10 November 2015)
http://memebali.blogspot.co.id/2013/05/etika-bisnis-dan-profesi-etika- dalam.html?showComment=1447136461947#c7919505745594098603 (Diunduh
Tanggal 10 November 2015)
https://www.academia.edu/8747154/Etika_dalam_Praktik_Akuntansi_Manajemen _dan_Akuntansi_Keuangan (Diunduh Tanggal 10 November 2015)