MAKALAH
PERANAN PROGRAM
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL
MAAL WAT TAMWIL (KJKS BMT) DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH DI
KOTA PADANG
OLEH :
RIZKI AFRI
MULIA, S.Sos.,M.AP
SEKOLAH TINGGI
ILMU SOSIAL DAN POLITIK
PADANG 2018
KATA PENGANTAR
Puji
syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas terselesaikannya makalah yang
judul Peranan Program Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) Dalam
Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Padang dalam bentuk
maupun isinya yang sangat sederhana. Semoga makalah ini dapat dipergunakan
sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca.
Harapan
penulis semoga makalah ini dapat membantu menambah pengetahuan dan pengalaman
bagi para pembaca, sehingga dapat memperbaiki bentuk maupun isi makalah ini
sehingga kedepannya dapat lebih baik.
Dalam
penulisan makalah ini, penulis menyadari bahwa makalah ini masih belum
sempurna, baik dari teknik penulisan maupun materi karena pengalaman yang
kurang. Kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan untuk
penyempurnaan makalah selanjutnya.
Padang, 23
November 2018
Penulis
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Proses pemberdayaan menekankan pada proses memberikan kemampuan
kepada masyarakat akan menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar
mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya.
Orientasi usaha pemberdayaa ini bisa tertuju pada sektor usahanya, dengan
memberikan motivasi atau dukungan dan peluang usaha serta tertuju kepada
individu sendiri dengan memberikan pendidikan dan keterampilan atau pelatihan
untuk memulai suatu usaha. BMT merupakan bagian dari lembaga keuangan mikro
telah lama menjadi sarana yang efektif untuk mengembangkan perekonomian rakyat
dan memberdayakan rakyat miskin. Pada saat intermediasi perbankan belum
berfungsi secara optimal, maka keberadaan LKM atau BMT semakin penting dalam
menegakkan sektor riil (Fitri Raya 2013).
Tugas utama pemerintah sebagai organisasi sektor Publik terbesar
adalah untuk menciptakan kesejahteraan
masyarakat. Dalam suatu pemerintahan yang demokrasi, hubungan antara
pemerintah dan masyarakat dapat digambarkan sebagai hubungan keagenan dalam hal
ini pemerintah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan
kewajiban tertentu oleh masyarakat sebagai prinsipal Mahmudi (2015:8).
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 bahwa
Koperasi baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha
berperanan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur
berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalamtata perekonomian
nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan
dan demokrasi ekonomi.
Yulhendri (2006) menyebutkan, keberadaan koperasi suatu wilayah
akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan aktivitas ekonomi secara
keseluruhan yang akhirnya bisa meningkatkan pendapatan anggota jika mampu bergerak
di bidang unit usaha unggulan untuk, mewujudkan hal tersebut Yulhendri
mensyaratkan, unit usaha (koperasi) selain mempunyai keterkaitan yang besar
terhadap sumber daya lokal juga mempunyai prospek pengembangan di masa depan.
Praktek usaha koperasi yang dikelola secara syariah telah tumbuh
dan berkembang di masyarakat serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan
ekonomi masyarakat. Di masyarakat telah bermunculan BMT yang bernaung dalam
kehidupan payung hukum koperasi. Hal inilah yang mendorong pemerintah dalam
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah
No16/Per/M.KUKM/IX/2015bahwa dalam rangka memperluas kesempatan berusaha bagi
masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif, perlu mengembangkan pelaksanaan
kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi yang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip syariah, agar
masyarakat memperoleh manfaat dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya.
BMT merupakan lembaga keuangan syariah bukan Bank yang berdiri
berdasarkan prinsip syariah Islam, dengan bergerak dalam upaya
memberdayakan umat. Baitul Maal berarti
lembaga sosial yang bergerak dalam bidang menggalang Zakat, Infaq, Sodaqoh dan
dana sosial lainnya sedangkan Baitul Tamwil ini bergerak dalam penggalangan
dana masyarakat yang berupa simpanan serta menyalurkan kembali dalam bentuk
pembiayaan usaha dengan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa (Ridwan,2005).
Sebelum adanya lembaga simpan pinjam syariah, masyarakat kecil dan
menengah dalam menambah modal usahanya dengan cara meminjam kepada rentenir
atau lembaga simpan pinjam konvensional yang beban bunganya cukup tinggi serta
cara mengakses sumber pendanaan dari bank yang terlalu sulit bagi
masyarakat menengah kebawah. Hal ini
disebabkan terbentur pada sistem dan prosedur pembiayaan yang berlaku terkesan
rumit, sehingga masyarakat tidak mampu memenuhi prosedur perbankan tersebut.
Mengetahui fenomena tersebut Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) merasa
prihatin terhadap usaha kecil dan menengah, sehingga mulai merumuskan sistem
keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha kecil dan sesuai dengan prinsip
syariah Islam. Menurut Sudarsono (2005) alternatif tersebut adalah dengan
terealisasinya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di kalangan masyarakat.
Berpijak dari kenyataan tersebut di atas, Pemerintah Kota Padang
bermaksud mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Baitul Maal Wat Tamwil untuk
memberikan akses bagi UMKM dalam memperoleh sumber-sumber permodalan dan
pendampingan dari KJKS-BMT dalam bidang manajemen usaha, sosial maupun moral,
akhlak, dan etika bisnis pelaku usaha hal ini diperkuat dengan Peraturan
Walikota Nomor 4.A tahun 2013 tentang Program Penanggulangan kemiskinan melalui
pengembangan Koperasi jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Kelurahan.
Sebelum adanya lembaga simpan pinjam syariah, masyarakat kecil dan
menengah dalam menambah modal usahanya dengan cara meminjam kepada rentenir
atau lembaga simpan pinjam konvensional yang beban bunganya cukup tinggi serta
cara mengakses sumber pendanaan dari bank yang terlalu sulit bagi
masyarakat menengah kebawah. Hal ini
disebabkan terbentur pada sistem dan prosedur pembiayaan yang berlaku terkesan
rumit, sehingga masyarakat tidak mampu memenuhi prosedur perbankan tersebut.
Mengetahui fenomena tersebut Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) merasa
prihatin terhadap usaha kecil dan menengah, sehingga mulai merumuskan sistem
keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha kecil dan sesuai dengan prinsip
syariah Islam. Menurut Sudarsono (2005) alternatif tersebut adalah dengan
terealisasinya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di kalangan masyarakat.
Berpijak dari kenyataan tersebut di atas, Pemerintah Kota Padang
bermaksud mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Baitul Maal Wat Tamwil untuk memberikan
akses bagi UMKM dalam memperoleh sumber-sumber permodalan dan pendampingan dari
KJKS-BMT dalam bidang manajemen usaha, sosial maupun moral, akhlak, dan etika
bisnis pelaku usaha hal ini diperkuat dengan Peraturan Walikota Nomor 4.A tahun
2013 tentang Program Penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan Koperasi
jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Kelurahan.
Oleh karena itu penulis berminat untuk melakukan penelitian dengan
judul “Perananan Program Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil
(KJKS BMT) dalam PemberdayaanPelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Padang”.
B.
Identifikasi
Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi
masalah-masalah yang terkait dengan Pengelolaan Program Baitul Maal Wat Tamwil
(BMT) dalam Pemberdayaan Pelaku UMKMdiKota Padang adalah sebagai berikut:
1.
Tidak
maksimalnya persiapkan KJKS BMT dalam menjalankan usaha simpan pinjam untuk itu
KJKS BMT.
2.
Tidak
maksimalnya penerapan akuntabilitas untuk meningkatkan kinerja kelembagaan
koperasi dalam rangka mendukung peningkatan usaha dan pelayanan terhadap
anggota dan masyarakat.
3.
Masih adanya
masyarakat yang belum memahami bahwa KJKS BMT hanya lembaga yang menyalurkan
pembiayaan bukan lembaga yang juga berfungsi untuk penyimpanan uang yang mangakibatkan
KJKS kurang berkembang dalam hal permodalan.
4.
Masih adanya
masyarakat dalam penambahan modal usahanya meminjam kepada rentenir dikarenakan
Administrasi KJKS yang masih berbelit-belit.
5.
Tidak
terjadinya pendampingan yang efektif terhadap pengelola KJKS
6.
Sistim
pengendalian dan autorisasi terhadap penerimaan dan pengeluaran KJKS yang
kurang efektif.
C.
Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.
Bagaimana Upaya
Program KJKS BMT dalam Pemberdayaan Pelaku UMKM di Kota Padang ?
2.
Bagaimana
Peranan Program KJKS BMT untuk Pemberdayaan Pelaku UMKM di Kota Padang?
3.
Apa saja
Kendala-kendala Program KJKS BMT untuk Pemberdayaan Pelaku UMKM di Kota Padang?
D.
Tujuan
Penelitian
Berdasarkan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1.
Mengetahui
upaya memaksimalkan peranan Program KJKS BMT dalam Pemberdayaan UMKM di Kota
Padang.
2.
Mengetahui
peranan Program KJKS BMT dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Padang.
3.
Mengetahui
kendala-kendala peranan Program KJKS BMT dalam Pemberdayaan UMKM di Kota
Padang.
E.
Manfaat
Penelitian
Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang
diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.
Melihat peranan
Progam KJKS BMT dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Padang.
2.
Berguna sebagai
salah satu informasi dan untuk mengetahui efektifitas Pengelolan KJKS BMT dalam
Pemberdayaan UMKM Di Kota Padang.
3.
Bagi peneliti
diharapkan dapat menambah pengetahuan serta dapat digunakan sebagai landasan
atau pangkal tolak bagi penelitian di bidang yang sama di masa yang akan
datang.
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A.
Kajian Teori
1.
Pemberdayaan
dan Pemberdayaan Masyarakat
a.
Pemberdayaan
Pemberdayaan pada dasarnya merupakan serangkaian aktivitas untuk
memperkuat dan atau mengoptimalkan daya dari suatu kelompok sasaran, yaitu
masyarakat yang kurang berdaya (Chabib, 2014: 6). Pemberdayaan adalah
peningkatan atau pengembangan potensi atau daya individu dan masyarakat atas
dasar aspirasi dan kebutuhannya dan bertumpu pada kemampuan dan perkembangan
individu dan masyarakat yang bersangkutan (Agus, 2006: 152).
Menurut Aprilia dkk (2014: 117) istilah pemberdayaan dapat
diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu,
kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan
pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya
termasuk aksesbilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya,
aktivitas sosial. Selain itu Swift dan Levin dalamAprilia dkk (2014: 116)
mengemukakan bahwa pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya
kelompok rentan dan lemah untuk (1) memiliki akses terhadap sumber-sumber
produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan
memperoleh barang-barang dan jasa yang
mereka perlukan, (2) berpatisipasi dalam proses pembangunan dan
keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.
Menurut Eddy Ch Papilaya (dalam Zubaedi, 2013:24) Pemberdayaan
adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong,
memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi itu menjadi tindakan
nyata.Selain itu Jim Ife (dalam Zubaedi, 2013: 74) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah memberikan
sumber daya, kesempatan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat untuk
meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan
berpartisipasi dalam dan mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya, konsep
pemberdayaan memiliki hubungan erat dua konsep pokok yakni: konsep power (daya)
dan konsep disadvantaged (ketimpangan),
World Bank mengartikan pemberdayaan sebagai perluasan aset dan
kemampuan masyarakat miskin dalam menegosiasikan dengan mempengaruhi,
mengontrol, dan mengendalikan tanggung jawab lembaga-lembaga yang mempengaruhi
kehidupannya (dalam Zubaedi, 2013: 75). Adapun menurut Rahardjo (2011: 131)
mengemukakan pemberdayaan sebagai upaya peningkatan profesionalisme dan kinerja
pelaku pembangunan di daerah, termasuk aparatur, organisasi sosial
kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan anggota masyarakat
untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi serta merealisasikan aspirasi
dan harapan masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan
masyarakat. Menurut Payne (dalam Alfitri, 2011: 23) tujuan dasar pemberdayaan
adalah keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang
lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu
dan belajar melalui pengembangan langkah kecil guna tercapainya tujuan yang
lebih besar.
b.
Pemberdayaan
Masyarakat
Pemberdayaan berasal dari bahasa inggris empowerment, yang secara
harfiah bisa diartikan sebagai “pemberkuasaan” dalam arti pemberian atau
peningkatan kepada masyarakat lemah atau tidak beruntung. Rappaport dalam
Alfitri (2011:22) mengungkapkan pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana
rakyat mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.
Menurut Prijono dan Pranarka (1996, dalam Sopandi,2003) manusia
adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada
proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong
atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk
menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus
ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.
Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan
mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya
serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, upaya tersebut diikuti
dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.
Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas mengenai
pemberdayaan masyarakat dimana pemberdayaan masyarakat adalah segala macam atau
bentuk upaya yang dilakukan untuk meningkatkan harkat dan martabat baik itu
individu, kelompok atapun komunitas dari kondisi keterbelakangan dengan
berusaha mengontrol dan membentuk masa depan mereka sendiri sesuai dengan keinginan
dan tujuannya.
2.
Pemberdayaan
Masayarakat Sebagai Suatu Program dan Proses
Pemberdayaan sebagai suatu program, dimana pemberdayaan dilihat
dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan,yang biasanya sudah
ditentukan jangka waktunya. Misalnya program pemberdayaan ekonomi masyarakat
dengan jangka waktu 1,2 ataupun 5 tahun. Memberdayakan masyarakat memerlukan
rangkaian proses yang panjang (tidak seketika), agar mereka menjadi lebih
berdaya. Proses pemberdayaan cenderung dikaitkan sebagai unsur pendorong sosial
ekonomi dan politik. Pemberdayaan adalah suatu upaya dan proses bagaimana dan
agar berfungsi sebagai power dalam pencapaian tujuan yaitu pengembangan diri.
Sementara itu, kelompok yang lain ada pula yang melihat melihat pemberdayaan
sebagai suatu proses. Sebagai suatu proses, pemberdayaan merupakan proses yang
berkesinambungan sepanjang hidup seseorang (on going proces).
Dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan masyarakat sebagai program dan
sebagai proses yang berkelanjutan sebenarnya merupakan pemikiran yang juga
terkait dengan posisi agen pemberdaya masyarakat. Bila si agen pemberdayaan
masyarakat merupakan pihak eksternal (dari luar komunitas), program
pemberdayaan akan diikuti dengan adanya terminasi disangagement, sedangkan bila
agen pemberdaya masyarakat berasal dari internal komunitas, pemberdayaan
masyarakat akan dapat lebih diarahkan ke proses pemberdayaan masyarakat yang
berkelanjutan.
3.
Landasan dalam
Upaya Pemberdayaan Masyarakat
Dalam pandangan Kartasasmita (1997:11-12 dalam Alfitri 2011:25)
memberdayakan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat
yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap
kemiskinan dan keterbelakangan, dengan kata lain, memberdayakan adalah
memampukan dan memandirikan masyarakat.
Dapat disimpulkan bahwa memberdayakan adalah upaya meningkatkan
harkat dan martabat lapisan masyarakat yang tidak mampu melepaskan diri dari
kemiskinan dan keterbelakangan dengan kata lain, memberdayakan adalah
memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam kerangka pemikiran itu, upaya
memberdayakan masyarakat untuk lebih berdaya menolong dirinya sendiri dalam
mengatasi keluar dari belunggu kemiskinan.
4.
Upaya
Pemberdayaan Masyarakat
Jim Ife dalam Zubaedi (2013:27) mengidentifikasi beberapa jenis
kekuatan yang dimiliki masyarakat dan dapat digunakan untuk memberdayakan
mereka:
a.
Kekuatan atas
pilihan pribadi adalah upaya pemberdayaan dilakukan dengan memberikan
kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan pribadi atau kesempatan
untuk hidup lebih baik
b.
Kekuatan dalam
menentukan kebutuhannya sendiri merupakan pemberdayaan yang dilakukan dengan
mendampingi mereka untuk merumuskan kebutuhannya sendiri.
c.
Kekuatan dalam
kebebasan berekspresi adalah pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan
mengembangkan kapasitas mereka untuk bebas berekspresi dalam bentuk budaya
publik.
d.
Kekuatan
kelembagaan yaitu pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas
masyarakat terhadap kelembagaan pendidikan, kesehatan, keluarga, keagamaan,
sistem kesejahteraan sosial, struktur pemerintahan, media dan sebagainya.
e.
Kekuatan sumber
daya ekonomi, adalah pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas
dan kontrol terhadap aktivitas ekonomi
f.
Kekuatan dalam
kebebasan reproduksi merupakan pemberdayaan dilakukan dengan memberikan
kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan proses reproduksi
5.
Hambatan-hambatan
dalam Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang tidak terlepas dari
berbagai hambatan yang menyertainya. Hambatan yang sering muncul menurut
Zubaedi (2013) adalah sulitnya untuk mensinergiskan berbagai pemberdayaan itu
dalam suatu program yang terpadu.
Dapat disimpulkan bahwaHambatan yang sering muncul dengan sulitnya
mensinergiskan berbagai pemberdayaan itu dalam suatu program yang terpadu.
Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program pemberdayaan dapat berasal dari
kepribadian individu dalam komunitas dan bisa juga berasal dari sistem.
6.
Pengertian
Evaluasi
Menurut Arikunto (2010:3) bahwa program dapat diartikan sebagai
“rencana”. Program adalah realisasi dari suatu kebijakan. Secara umum program
adalah instrumen kebijakan yang berisi suatu kegiatan atau lebih yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan
serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Apabila program ini langsung
dikaitkan dengan evaluasi program maka program didefenisikan sebagai suatu unit
atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu
kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam
suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang (Arikunto, 2010: 4).
Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas mengenai
konsep evaluasi program maka penelitian ini menggunakan indikator penilaian
evaluasi program pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan program Koperasi
Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yaitu mengunakan indikator yang dikemukakan oleh
Taylor-Powel dkk dalam (Arikunto, 2010:86) yaitu: (a) implementasi program, (b)
konteks program, (c) kebutuhan program dan (d) dampak/pengaruh program.
7.
Pemberdayaan
Ekonomi Lokal
Pemberdayaan mulai menjadi perhatian dalam pembangunan, ketika
orang mulai mempertanyakan makna pembangunan. Di Eropa, wacana pemberdayaan
muncul ketika industrialisasi menciptakan masyarakat penguasa faktor produksi
dan masyarakat pekerja yang dikuasai. Di negara-negara sedang bekembang, wacana
pemberdayaan muncul ketika pembanguanan menimbulkan disinteraksi sosial,
kesenjangan ekonomi, degradasi sumber daya alam, dan aliensi masyarakat dari
faktor-faktor produksi oleh penguasa. Beberapa literatur menyebutkan, bahwa
konsep pemberdayaan sudah lahir sejak revolusi industri atau ada juga yang
menyebut sejak lahirnya Eropa modern pada abad 18 atau zaman Renaissance, yaitu
ketika orang mulai mempertanyakan diterminasi keagamaan. Kalau pemberdayaan
dipahami sebagai upaya untuk keluar atau melawan diterminisme gereja serta
monarki, maka pendapat bahwa gerakan pemberdayaan mulai muncul pada abad
pertengahan barangkali benar (Hutomo, 2000).
Konsep pemberdayaan lahir sebagi antitesis terhadap model
pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat
mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut: 1) bahwa
proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi;
2) pemusatan kekuatan faktor produksi akkan melahirkan masyarakat pekerja dan
masyarakat yang pengusaha pinggiran; 3) kekuasaan akan membangun bangunan atas
atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang
manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi; 4) kooptasi sistem pengetahuan,
sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematik akan menciptakan
dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya.
Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan
manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka
harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai
(empowerment of the powerless).
Pengalaman empirik dan pengalaman historis dari format sosial
ekonomi yang dikotomis ini telah melahirkan berbagai pandangan mengenai
pemberdayaan. Pandangan pertama, pemberdayaan adalah penghancuran kekuasaan
atau power to nobody. Pandangan ini didasari oleh keyakinan, bahwa kekuasaan
telah menterasingkan dan menghancurkan manusia dan menyelamatkan manusia dari
eksistensinya. Oleh sebab itu untuk mengembalikan eksistensi manusia dan
menyelamatkan manusia dari keterasingan dan penindasan, maka kekuasaan harus
dihapuskan. Pandangan kedua, pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan kepada setiap orang (power to everybody).
pandangan ini didasarkan pada keyakinan, bahwa kekuasaan yang terpusat akan
menimbbulkan abuse dan cenderung mengalienasi hak normatif manusia yang tidak
berkuasa atau yang dikuasai. Oleh sebab itu, kekuasaan harus didistribusikan ke
semua orang, agar semua orang dapat mengaktifkan diri. Pandangan ketiga, pemberdayaan
adalah penguatan kepada yang lemah tanpa menghancurkan yang kuat. Pandangan ini
adalah pandangan yang paling moderat dari dua pandangan lainnya.
Pandangan ini adalah antitesis dari pandangan power to nobody dan
pandangan power to everybody. Menurut pandangan ini, power to nobody adalah
kemustahilan dan power to everybody adalah chaos dan anarki. Oleh sebab itu
menurut pandangan ketiga, yang paling realistis adalah power the powerless.
Menurut Karl Marx, pemberdayaan masyarakat adalah proses perjuangan kaum
powerless untuk memperoleh surplus value sebagai hak normatifnya. Perjuangan
memperoleh surplus value dilakukan melalui distribusi penguasaan faktor-faktor
produksi harus dilakukan melalui perjuangan politik. Menurut Friedman,
pemberdayaan harus dimulai dari rumah tangga. Pemberdayaan rumah tangga adalah
pemberdayaan yang mencangkup aspek sosial, politik, dan psikologis. Yang
dimaksud dengan pemberdayaan sosial adalah usaha bagaimana rumah tangga lemah
memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan keterampilan, akses untuk
berpartisipaasi dalam organisasi sosial, dan akses ke sumber-sumber keuangan (
Hutomo, 2000).
8.
UMKM
Ada beberapa
pengertian mengenai Usaha Kecil dan Menengah yang dapat didefinisikan sebagai
berikut:
a.
Menurut
Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Pengusaha kecil
atau Usaha Kecil (termasuk usaha mikro) sebagai suatu badan usaha milik Warga
Negara Indonesia, baik perorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan
bersih tidak termasuk tanah dan bangunan sebanyak-banyaknya Rp 200 juta.
b.
Biro Pusat
Statistik. Mendefinisikan skala usaha kecil dan menengah berdasarkan jumlah
tenaga kerjadimana Industri kecil (IK) adalah Perusahaan/usaha industri
pengolahan (baik yang berbadan hukum ataupun tidak) yang mempunyai pekerja 5-19
orang termasuk pemilik usaha/pengusaha, dan industri yang mempunyai pekerja
antara 1 -4 orang. Sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki
tenaga kerja 20 s.d. 99 orang.
c.
Menurut Komisi
Untuk Perkembangan Ekonomi (Commitee For Economic Development) – CED.
Mengemukakan usaha kecil sebagai berikut : (a) Manajemen berdiri sendiri,
manajer adalah pemilik (b) Modal disediakan oleh pemilik atau sekelompok kecil
(c) Daerah operasi bersifat lokal (d) Ukuran dalam keseluruhan relatif kecil.
Perkembangan Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) di negara berkembang mengalami berbagi hambatan yang berbeda
antara satu daerah dengan daerah lain, antara pedesaan dan perkotaan, antara
sektor satu dengan sektor lain, antara usaha di sektor yang sama. Menurut Tambunan
(2012) persoalan umum yang dihadapi oleh UKM dianataranya keterbatasan modal,
kesulitan distribusi dan pemasaran, ketersediaan bahan baku, keterbatasan akses
informasi, keterbatasan sumber daya manusia, teknologi yang masih sederhana,
biaya transportasi dan energi yang tinggi, birokrasi dan dukungan pemerintah
yang kurang memadai.
Salah satu strategi yang efektif
dalam peningkatan kinerja UMKM adalah dengan menerapkan orientasi pasar, dimana
konsep ini menyarankan bahwa UKM harus selalu fokus kepada konsumen dan
memberikan nilai terbaik dibandingkan yang diberikan pesaing. Perusahaan tidak
hanya memproduksi apa yang bisa diproduksi tetapi memperhatikan minat dan
kebutuhan konsumen yang selalu dinamis agar dapat bertahan bahkan tumbuh
ditengah situasi persaingan yang semakin ketat.
Skala usaha yang lebih kecil
mempunyai keunggulan tersendiri dan dapat membuat skala ekonomis menjadi tidak
penting, keunggulan tersebut yakni : fleksibilitas, tradisional, keuntungan
lokasi, subkontrak dengan perusahaan besar, dan UMKM dapat keuntungan dari segi
pemasaran, pelatihan, desain dengan bekerja satu sama lain dalam kluster, Lall
dalam Thamrin Husein (Artikel Ekonomi, 2009).
Jiwa kewirausahaan enterpreneurial
bricolage sangat penting ketika sebuah usaha menghadapi berbagai kendala
seperti keterbatasan sumber daya, Senyard et al dalam Indrawijaya (2010).
Dengan Enterpreneurship memungkinkan perusahaan bisa berinovasi dengan
mengkombinasikan kembali sumber daya yang ada akan dapat membawa usaha ke arah
lebih baik, mengelola ketidak pastian pasar, bertahan bahkan berkembang
meskipun terdapat kendal-kendala. Gandhi et al (2001) mengidentifikasi masalah
yang dihadapi agroindustri skala kecil yaitu : terbatasnyaa ketersediaa bahan
baku dari sektor pertanian rendahnya kualitas bahan baku, rendahnya teknologi
yang digunakan, regulasi pemerintah yang kurang mendukung, dan keterbatasan
modal.
Dilihat dari sesi permintaan dan
penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM yakni : 1) Sisi
penawaran (supply): faktor kualitas SDM, jumlah tenaga kerja, modal, teknologi,
bahan baku, energi, infrastruktur pendukung, input lainnya, kebijakan nasional
di pasar input diidentifikasi berpengaruh terhadap kinerja UMKM; 2) Sisi
permintaan (demand) dianataranya pendapatan riil masyarakat, selera konsumen,
harga relatif, persaingan, kebijakan dunia di pasar output (Tambunan, 1999).
Berdasarkan pembahasan yang telah
dikemukakan diatas mengenai konsep Usaha
Mikro Kecil Menengah (UMKM) dimanaUsaha Mikro adalah usaha produktif
milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria
Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Usaha Kecil adalah usaha
ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha
Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.Usaha Menengah adalah usaha
ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan
atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau
hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
B.
Kerangka Pikir
Untuk
mengetahui masalah yang akan dibahas, perlu adanya kerangka pemikiran yang
merupakan landasan dalam meneliti masalah yang bertujuan untuk menemukan,
mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian dapat digambarkan sebagai
berikut:

BAB III
PEMBAHASAN
A.
Upaya peran
program KJKS BMT dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Padang
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tergolong jenis usaha marginal,
ditandai dengan penggunaan teknologi yang relatif sederhana, tingkat modal dan
akses terhadap kredit yang rendah, serta cenderung berorientasi pada pasar
lokal. Keberadaan usaha kecil, koperasi dan usaha menengah sebanyak 49.217 unit
terlah mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kota
Padang. Hasil sejumlah kajian menunjukkan bahwa usaha mikro kecil cukup
berperanan cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja,
menyediakan barang dan jasa dengan harga murah, serta mengatasi masalah
kemiskinan. Peranan UMKM dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Kota Padang,
tercermin dari kontribusi jasa-jasa perusahaan (termasuk usaha besar) sebesar
5,17%, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya nyata peningkatan UMKM melalui
berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang bentuknya akan sangat tergantung
dari permasalahan, potensi, tantangan dan kendala yang dihadapi.
Program KJKS BMT merupakan salah upaya yang dilakukan oleh
pemerintah Kota Padang dalam rangka menekan angka kemiskinan, melalui lembaga
simpan pinjam, diharapkan masyarakat miskin bisa terbantu serta memiliki akses
untuk penambahan modal usaha memperlancar kegiatan pelaku usaha dalam
mengembangkan usaha mereka hal ini akan berdampak terhadap meningkatkan
kesejahteraan selain itu juga untuk memperlancar mobilitas penduduk hal ini
sesuai dengan tiga arah pemberdayaan menurut Kartasasmita dalam Zubaedi dimana
Pemerintah Kota Padang ingin memberdayakan pelaku UMKM yang mengalami kendala
dengan modal usaha mereka dengan memberikan pinjaman lunak melalui lembaga
simpanan pinjam KJKS BMT, hal ini diharapkan agar pelaku atau masyarakat yang
menjadi anggota KJKS terdorong serta membangkitkan kesadaran masyarakat akan
pentingnya mengembangkan potensi-potensi yang telah dimiliki sehingga
produk-produk yang dimiliki oleh UMKM dapat bersaing dengan
perusahaan-perusahan yang memiliki modal besar.
Dari hasil temuan penelitian upaya Program KJKS BMT untuk pemberdayaan pelaku UMKM di
Kota Padang harus terlaksana dengan maksimal menyentuh seluruh lapisan
masyarakat dengan merancang dan mengelola seluruh potensi yang ada
ditengah-tengah masyarakat.KJKS BMT merupakan upaya Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di
Kota Padang untuk itu kelembagaan KJKS BMT harus dikelola dengan profesional
serta dituntut kreatif dalam menciptakan berbagai program dan usaha-usaha
koperasi. Sejak dibentuk pada tahun 2010 sampai 2014 telah telah terdapat 104
KJKS yang menyebar di setiap Kelurahan di Kota Padang yang bertujuan menurunkan
garis kemiskinan penduduk Kota Padang namun tingkat penurunan disetiap tahunnya
tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan Penduduk
miskin di Kota Padang hal ini menggambarkan bahwa program KJKS BMT kurang
efektif menurunkan kemiskinan.
Melalui lembaga simpan pinjam KJKS maka diharapkan masyarakat
miskin bisa terbantu serta memiliki akses untuk penambahan modal usaha mereka bantuan
yang di berikan kepada anggota peminjam berkisar antara Rp.500.000 sampai
dengan Rp.5.000.000 tergantung besar usaha dan kemampuan anggota peminjam
mengembalikan pinjaman ke KJKS. sebelum melakukan pembiayaan pelaku usaha harus
menjadi anggota KJKS dengan ketentuan yang telah ditentukan misalnya membayar
simpanan pokok serta simpanan wajib tiap bulannya. Sebelum diberikan pembiayaan
anggota peminjam akan di berikan pelatihan mengenai program KJKS itu sendiri.
Hasil ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Aan
Afrianti (2010) menyatakan bahwa Strategi koperasi jasa keuangan syariah
Arrahmah dalam menekan Tingkat Non Performing Financing (NPF) yaitu selalu
mematuhi SOP pengajuan pembiayaan yang telah ditetapkan perusahaan, memberikan
hadiah bagi anggota yang pembiayaannya lancar, sering melakukan kunjungan ke
anggota, melakukan binaan terhadap usaha anggota, dan sering bersilaturrahmi
dengan anggota. Strategi yang diterapkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah
Arrahmah sudah cukup efektif berdasarkan laporan keuangan KJKS Arrahmah yaitu
dari tahun 2006 tingkat NPF nya sebesar 3,3%, pada tahun 2007 sebesar 3%, dan
pada tahun 2008 sebesar 2,3%. walaupun tidak terlalu signifikan tetapi
mengalami penurunan setiap tahunnya antara 0,3% hingga 0,7%.
B.
Peran program
Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) Dalam Membina
UMKM Di Kota Padang
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 bahwa
Koperasi baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagaibadan usaha
berperanan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju,adildan makmur
berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalamtata perekonomian
nasional yang disusun sebagai usaha bersamaberdasarkan atas asas kekeluargaan
dan demokrasi ekonomi.
1.
Implementasi
Program
Salah satu faktor pendukung tercapainya tujuan suatu program KJKS
adalah pelaksanaannya. Apabila pelaksanaan suatu program baik dan tepatsasaran,
maka program tersebut dapat memberikan dampak yang baik jugaterhadap masyarakat.
KJKS Mandiri Sejahtera menjadi salah satu alternatifbagi masyarakat dalam
meningkatkan pemberdayaan ekonomi, khususnyadikalangan usaha mikro dan kecil
menengah, mendorong kehidupan ekonomisyariah, serta meningkatkan semangat dan
peran serta anggota masyarakatdalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
Menindak lanjuti keputusan tiga menteri, Pemko Padang mengeluarkan
Perwako No. 15 Tahun 2010. Tentang program penanggulangan kemiskinan melalui
pengembangan koperasi jasa keuangan Syariah Baitul, Maal Wat Tamwil (KJKS BMT)
Padang Amanah Sejahtera.
Perwako No. 15 di revisi menjadi Perwako No. 13 Tahun 2014 tentang
penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan KJKS BMT Kelurahan, dengan di
kebunnya KMK Kelurahan menjadi KJKS BMT Kelurahan akan mempetkuat keberadaan
KJKS BMT dalam membantu modal usaha bagi masyarakat miskin, serta dana Rp. 300
Juta tersebut juga bisa jadi modal awal pendirian KJKS BMT.
Wakil Walikota mengingatkan sejak program transformasi KMK ke KJKS,
timbul beberapa permasalahan di masyarakat terkait dengan belum seluruhnya dana
KMK di 50 Kelurahan Ditransformasikan ke KJKS, di akibatkan gempa 2009 lalu, di
mana perekonomian masyarakat miskin semakin terpuruk tak mampu mengasur hutang.
Tujuan pelaksanaan Program Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul
Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) adalah: untuk mendukung program Kredit Mikrodan
recovery ekonomi pasca gempa di kota Padang bagi penanggulangan kemiskinan dan
penciptaan kesempatan dan lapangan kerja bagi masyarakat banyak.
Dilihat dari program-program yang diungulkan Walikota Padang ini
Pemerintah Kota Padang benar-benar memberikan dukungan penuh dalam peningkatan
lembaga KJKS sebagai salah satu program
untuk menekan angka kemiskinan di Kota Padang dengan memberdayakan pelaku UMKM
dengan lebih mendekatkan lagi akses penambahan modal lewat lembaga simpan
pinjam yang ada di 104 Kelurahan yang menyebar di Kota Padang.
Perkembangan warga miskin yang menerima bantuan modal usaha melalui
pembiayaan di KJKS masih kurang maksimal hal ini bisa dilihat dari cakupan
penerima dana KJKS belum memenuhi target realisasi dari program yaitu minimal
70% dari keluarga miskin yang terdaftar dalam database penduduk miskin Kota
Padang tahun 2016 yaitu 37.072 KK RTM
dan hanya terealisasi sekitar 14.410 KK RTM.
Setiap UMKM pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang pihak
UMKM sendiri tidak menyadari, atau sumber daya yang dimiliki tersebut masih
belum dapat diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu sumber daya yang ada
harus digali, dan kemudian dikembangkan, jika asumsi ini yang berkembang maka
pemberdaya pelaku UMKM dapat dikatakan sebagai upaya untuk membangun daya yang
dimiliki UMKM, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran
akan potensi yang dimiliki serta beruaya untuk mengembangkannya.
2.
Konteks Program
Program KJKS BMT dilaksanakan untuk pemberdayakan ekonomi
masyarakat dengan memberikan bantuan berupa dana bergulir guna penambahan modal
usaha bagi UMKM yang mudah di akses oleh masyarakat Kelurahan dalam upaya
meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan. KJKS BMT dapat mengurangi kegiatan
yang besifat ribawi dan rentenir ditengah-tengah masyarakat miskin yang
terdapat di Kota Padang.
Pelaksanaan Peran Program KJKS BMT di Kota Padang dari hasil
penelitian dapat terlihat bahwa perencanaan program KJKS BMT adalah salah satu
upaya Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Kota Padang.
Terlaksananya Program KJKS BMT ini tentunya memerlukan keseriusan dan dukungan
dari berbagai pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat dalam semua tahapan
proses penyelengaraan kegiatannya.
Konteks Program KJKS merupakan program percepatan penurunan
kemiskinan, dari tahun 2010 sampai 2014 telah dibentuk 104 KJKS BMT di kota
Padang terlaksananya program dengan baik perlu adanya pembagian tugas serta
sosialisasi yang baik juga. Salah satu faktor pendukung tujuan program KJKS
adalah pelaksanaan program KJKS dengan baik, masih adanya masyarakat yang
menganggap program ini adalah uang pemerintah makatidak masalah kalau
pembiayaan yang diberikan tidak dikembalikan lagi, hal ini akan menghambat
perkembangan usaha dari Program KJKS untuk itu di perlukan sosialisasi yang
lebih baik lagi tentang program ini. Hasil penelitian ini sesuai dengan
penelitian yang dilakukan oleh Variyetmi (2015) menyatakan bahwa KJKS dipercaya
untuk menjalankan program pengetasan kemiskinan dan pemberdayaan perekonomian
masyarakat bersama pemerintah. KJKS merupakan salah satu langkah strategis yang
ditempuh pemerintah Kota Padang dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dengan
bekerjasama langsung dengan masyarakat. KJKS diharapkan sebagai wadah
pengembangan perekonomian masyarakat Kelurahan yang miskin. Hasil ini juga
didukung oleh penelitian lain yang dilakukan Ananda (2011) bahwa ada perbedaan
dalam hal modal usaha, omzet penjualan dan keuntungan UMK sebelum dan sesudah
memperoleh pembiayaan dari BMT At Taqwa Halmahera Kota Semarang khususnya yang
menjadi anggotanya. Dari variabel modal usaha, omzet penjualan dan keuntungan
dalam UMK sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT At Taqwa Halmahera terbukti
mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja UMK binaan BMT At Taqwa Halmahera
di Kota Semarang.
3.
Konteks
Kebutuhan
Program KJKS BMT merupakan program untuk mewujudkan akselerasi penanggulangan
kemiskinan di Kota Padang. Program KJKS BMT merupakan lembaga Keuangan Mikro
Simpan Pinjam dengan badan hukum Koperasi yang pengelolaannya dilaksanakan
dengan menggunakan sistem syariah atau pola bagi hasil.
Berdasarkan tujuan penggunaan dana dapat dibedakan menjadi; (1)
Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal
usaha seperti pembeliaan bahan baku atau barang modal (persediaan) yang akan
diperdagangkan. (2) Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan ditujan untuk modal
usaha pembeliaan sarana/peralatan produksi dan atau pembeliaan barang modal
berupa aktiva tetap/inventaris. (3) Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang
ditujukan untuk pembeliaan barangbarang konsumsi dan kebutuhan lainnya.
Pengenalan program, pihak KJKS biasanya terlebih dahulu melakukan
sosialisasi kepada masyarakat, dengan cara mengumpulkan masyarakat yang sebelumnya telah mendapat izin dari
pihak Rt/Rw yang bersangkutan. Sosialisasi ini bertujuan untuk pengenalan
program kepada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk bergabung membentuk
anggota dan kelompok dalam rangka bersama-sama membangun masyarakat yang aktif
dalam kegiatan perekonomian yaitu dengan mendorong masyarakat untuk mau
berusaha dan mengembangkan usaha dengan baik sesuai prinsip syariah melalui
KJKS Mandiri Sejahtera untuk itu dibutuhkan kerjasama yang baik antara KJKS dan
Masyarakat agar menaati aturan yang berlaku di KJKS dengan rajin membayarkan
simpanan wajib dan simpanan sukarela yang selama ini masih dilalaikan oleh masyarakat
dalam pembayarannya.
Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil
(KJKS BMT) dalam Memberdayakan pelaku UMKM di Kota Padang harus terlaksana
dengan maksimal menyentuh seluruh lapisan masyarakat.Sebagai wadah koordinasi
dan integrasi penanggulangan kemiskinan di kelurahan, kelembagaan KJKS BMT
harus dikelola dengan profesional serta dituntut kreatif dalam menciptakan
berbagai program dan usaha-usaha koperasi. Hasil ini seusai dengan penelitian
yang dilakukan oleh Fauziah Amini (2008) menyatakan bahwa keberadaan BMT
penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga
keberadaannya bisa tetap berlangsung hingga sampai saat ini. Disamping itu
banyaknya usaha yang muncul lewat BMT dikarenakan BMT merupakan lembaga keungan
mikro yang menawarkan kredit / pinjaman yang sangat mudah dan cepat prosesnya
dan adanya kemudahan fasilitas apabila terjadi penunggakan pembayaran. Dan juga
berdasarkan uji t-statistik yang dilakukan bahwa BMT berpengaruhnyata
(signifikan) terhadap pengembangan UMKM yang ditinjau dari jumlah omset pada
tingkat kepercayaan 95% (α = 5%). Lalu kehidupan usaha yang jika dilhat dari
segi omset produksi, nilai penjualan, pendapatan, asset perusahaan dan
lain–lainnya mengalami peningkatan setelah bergabung dan melalukan pinjaman
kredit usaha di BMT.
Program KJKS BMT merupakan program untuk mewujudkan akselerasi
penanggulangan kemiskinan di Kota Padang. Program KJKS BMT merupakan lembaga
Keuangan Mikro Simpan Pinjam dengan badan hukum Koperasi yang pengelolaannya
dilaksanakan dengan menggunakan sistem syariah atau pola bagi hasil.
Sosialisasi dalam rangka pengenalan program, biasanya pihak KJKS
terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dengan cara
mengumpulkan masyarakat yang sebelumnya
telah mendapat izin dari pihak Rt/Rw yang bersangkutan. Sosialisasi ini
bertujuan untuk pengenalan program kepada masyarakat dan mengajak masyarakat
untuk bergabung membentuk anggota dan kelompok dalam rangka bersama-sama
membangun masyarakat yang aktif dalam kegiatan perekonomian yaitu dengan
mendorong masyarakat untuk mau berusaha dan mengembangkan usaha dengan baik
sesuai prinsip syariah melalui KJKS.
4.
Dampak Program
Setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah tentu mempunyai
tujuan dan tidak terkecuali untuk program KJKS BMT yang bertujuan untuk
penanggulangan kemiskinan dengan memberikan bantuan berupa dana bergulir dalam
menambah permodalan bagi UMKM. Program KJKS BMT ini mempunyai dampak dengan
produk Pembiayaan yang dilakukan dalam penambahan modal Usaha membuat UMKM
lebih termotivasi dalam pengembangan usahanya.
Program KJKS memberikan
manfaat bagi pelaku usahayang menjadi anggota KJKS untuk mengembangkan usaha
yang dijalankan sehingga menambah penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan
diri dan keluarganya ditambah dengan sistim syariah yang digunakan dalam proses
peminjaman yang tidak membutuhkan jaminan cukup dengan rasa kepercayaan
terhadap anggota KJKS hal ini tentu dapat membantu sekali bagi masyarakat
miskin yang mempunyai usaha namun kekurangan modal usaha sedangkan untuk
jaminan sendiri mereka tidak memilikinya.
Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ananda (2011)
yang menyatakan bahwa ada perbedaan dalam hal modal usaha, omzet penjualan dan
keuntungan UMK sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT At Taqwa
Halmahera di Kota Semarang khususnya yang menjadi anggotanya. Dari variabel
modal usaha, omzet penjualan dan keuntungan dalam UMK sesudah memperoleh
pembiayaan dari BMT At Taqwa Halmahera terbukti mempunyai pengaruh positif
terhadap kinerja UMK binaan BMT At Taqwa Halmahera di Kota Semarang.
C.
Kendala-kendala
Peran Program Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT)
dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Padang
1.
Kendala
Internal
a.
Modal yang
kurang dari KJKS
Program penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan KJKS BMT
diharapkan mampu menjembatani masyarakat miskin, agar mampu berdaya secara
social, ekonomi dan lingkungan. Keberdayaan masyarakat miskin tersebut,
diharapkan secara simultan mampu mengangkat kondisi mereka lebih sejahtera dan
mampu terlepas dari kemiskinan. Program yang diambil pemerintah sebagai solusi
dari permasalahan kekurangan modal dari UMKM ini diharapkan berjalan secara
efektif. Namun kekurangan modal dalam menjalani usaha simpan pinjam menjadi
masalah terhambatnya perkembangan KJKS di Kota Padang.
Pemerintah Kota Padang mulai dari tahun 2010 sampai 2012 tidak
merata 54 KJKS menerima dana segar dari Pemerintah sebesar Rp. 300 juta
sedangkan 50 KJKS lainnya di Kota Padang mendapat dana penyertaan dari dana KMK
yang telah bermasalah ini mengakibatkan
ketidak merataan modal awal KJKS di setiap kelurahannya. Modal menjadi
permasalahan utama dalam pelaksanaan KJKS ini, begitu banyaknya Pelaku usaha
yang membutuhkan dana pinjaman ini membuat kami terpaksa menyuruh menunggu
dalam kurun waktu yang agak lama.
b.
Pola pikir
masyarakat yang masih kurang terhadap program KJKS
Menurut Zubaedi (2013) sulitnya untuk mensinergiskan berbagai
pemberdayaan itu dalam suatu program yang terpadu diantaranya banyak dari
anggota KJKS yang tidak mengetahui produk lain yang ada di KJKS bukan hanya
penyaluran Pinjaman tapi banyak produk lain yang dimiliki KJKS misalnya tabungan
Haji, tabungan Pendidikan, tabungan Qurban pada hal ini dapat menambah modal
dari KJKS untuk melakukan pembiayaan kepada anggota KJKS yang mengajukan
permohonan pembiayaan.
c.
Lemahnya
pengawasan terhadap pelaksanaan program KJKS di Kota Padang.
Masih adanya KJKS BMT yang tidak melaksanakan Rapat Akhir Tahun
(RAT) tepat pada waktunya mengisaratkan bahwasanya KJKS itu tidak sehat dalam
sistim pelaporan sehingga mereka takut mempertanggungkan perkembangan,
pelaporan kondisi KJKS satu tahunnya hal ini juga menandakan kurangnya
pengawasan terhadap pengelolaan KJKS oleh setiap unsur yang ada di KJKS seperti
Pengurus, Pengawas, Lurah sebagai pembina KJKS di kelurahan yang dia pimpin.
2.
Faktor
Eksternal
a.
Pemanfaatan
dana yang tidak sesuai dengan semestinya.
Tambahan modal usaha yang diberikan tidak dimanfaatkan untuk
penambahan modal usaha namun ada anggota kelompok KJKS yang memanfaatkannya
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal ini terjadi karena dengan alasan
kebutuhan tersebut sangat mendesak pada saat itu. Simpan tanggung renteng
dengan di bentuknya POKUSMA tidak dianggab lagi efektif karena banyak dari
anggota yang mengalami kemacetan salah satu anggota kelompok mengalami
kemacetan anggota yang lain akan mengikuti untuk mengalami kemacetan
pengembalian pembiayaan hal ini disebabkan penggunaan dana yang tidak untuk
penambahan modal usaha namun untuk pembelian kebutuhan sehari-hari.
b.
Keadaan Masyarakat
yang Fruktuatif (tidak stabil)
Keadaan Ekonomi bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya
kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM hal ini akan berimbas kepada
berkurangnya pendapan masyarakat termasuk pelaku UMKM. Permasalahan di kredit
macet adalah karena usaha masyarakat sulit berkembang dikarenakan keadaan
ekonomi yang sering tidak stabil sehingga masyarakat belum mampu mengembangkan
usahanya walau sudah diberi bantuan tambahan modal usaha dengan pembiayaan di
KJKS.
c.
Kompetitor
dengan produk yang sama
Keberadaan rentenir di tengah-tengah masyarakat merupakan
kompetitor yang sangat ingin ditekan keberadaanya dengan program KJKS namun
pada kenyataannya keberadaan rentenir sangat susah di diatasi hal ini juga
dikarenakan kelemahan-kelemahan dari KJKS itu sendiri misalnya dengan
kekurangan modal usaha yang di alami KJKS serta administrasi yang masih
berbelit-belit yang membuat masyarakat lebih memilih meminjam modal usaha
kepada rentenir untuk penambahan modal usaha mereka. Kompetitor dengan produk
yang sama seperti rentenir susah untuk ditekan keberadaannya hal ini disebabkan
kurangnya modal serta administrasi yang masih berbelit-belit dari KJKS sehingga
masyarakat masih memilih meminjam kepada rentenir karna terlalu lama menunggu
hal ini mengakibatkan rasa kurang percaya anggota maupun masyarakat yang akan
melakukan pembiayaan di KJKS.
BAB V
KESIMPULAN DAN
SARAN
A.
Kesimpulan
Setelah penulis memaparkan pembahasan tentang pemberdayaan ekonomi
masyarakat melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Baitul Maal Wat
Tamwil (KJKS BMT) ditinjau menurut perspektif pemberdayaan ekonomi terhadap
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), maka penulis menarikkesimpulan sebagai
berikut:
1.
Upaya Program KJKS BMT untuk pemberdayaan UMKM di
Kota Padang harus terlaksana dengan maksimal menyentuh seluruh lapisan
masyarakat dengan merancang dan mengelola seluruh potensi yang ada
ditengah-tengah masyarakat. KJKS BMT merupakan upaya Pemerintah dalam
mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Kota Padang untuk itu kelembagaan
KJKS BMT harus dikelola dengan profesional serta dituntut kreatif dalam
menciptakan berbagai program dan usaha-usaha koperasi, melalui lembaga simpan pinjam
maka diharapkan masyarakat miskin bisa terbantu serta memiliki akses untuk
penambahan modal usaha.
2.
KJKS merupakan
organisasi terstruktur tokoh masyarakat, setiap unsur yang ada di Kelurahan
mempunyai tugas meningkatkan ekonomi diwilayah mereka dengan bantuan penambahan
modal usaha pembiayaan yang dilakukan, semua unsur harus bersinergi, bekerja
keras, jujur, iklas karena itu merupakan kunci keberhasilan KJKS BMT ini bisa
berkembang. Namun selama ini masih ada terjadi perselisihan mengakibatkan
koordinasi yang terbangun kurang bagus dan menghambat laju pertumbuhan dari
KJKS bisa dilihat dari Cakupan warga miskin penerima dana KJKS masih sangat
sedikit mengisyaratkan bahwa kinerja yang kurang efektif dari setiap unsur yang
berada di KJKS. Terlaksananya Program KJKS BMT ini tentunya memerlukan
keseriusan dan dukungan dari berbagai pihak baik dari pemerintah maupun
masyarakat dalam semua tahapan proses penyelengaraan kegiatannya. Hal ini tidak
terlepas dari pengawasan dan bimbingan dari berbagai pihak yakni pemerintah
setempat mulai dari Camat, lurah dan pemuka masyarakat, Pengelola, satuan
kerja, fasilitator serta masyarakat namun temuan dilapangan selama ini masih
ada terjadi perselisihan mengakibatkan koordinasi yang terbangun kurang bagus
dan menghambat laju pertumbuhan dari KJKS. Konteks Program KJKS merupakan
program percepatan penurunan kemiskinan, dari tahun 2010 sampai 2014 telah
dibentuk 104 KJKS BMT di kota Padang terlaksananya program dengan baik perlu
adanya pembagian tugas serta sosialisasi yang baik juga. Salah satu faktor
pendukung tujuan program KJKS adalah pelaksanaan program KJKS dengan baik,
masih adanya masyarakat yang menganggap program ini adalah uang pemerintah maka
tidak masalah kalau pembiayaan yang diberikan tidak dikembalikan lagi, hal ini
akan menghambat perkembangan usaha dari Program KJKS untuk itu di perlukan
sosialisasi yang lebih baik lagi tentang program ini. Program KJKS BMT
merupakan program untuk mewujudkan akselerasi penanggulangan kemiskinan di Kota
Padang. Program KJKS BMT merupakan lembaga Keuangan Mikro Simpan Pinjam dengan
badan hukum Koperasi yang pengelolaannya dilaksanakan dengan menggunakan sistem
syariah atau pola bagi hasil.
3.
Dalam
penjelasan sebelumnya telah dijelaskan beberapa kendala yang sering dihadapi
KJKS BMT dalam melakukan pemberdayaan UMKM diantaranya adalah kendala-kendala
internal dan eksternal:
a.
Faktor ekternal
yaitu kondisi ekonomi makro yang tidak menentukan (krisis global)yang berimbas
kepada turunnya pendapatan anggota/ nasabah, sehingga anggota/ nasabah
mengalami kemacetan dalam pengembalian pinjaman, semakin banyaknya kompetitor
dengan produk dan pelayanan yang kompetitif,.
b.
Faktor internal
yaitu modal yang terbatas pada KJKS, masih sulitnya merubah pola fikir
masyarakat yang masih beranggapan bahwa dana yang disalurkan ini adalah uang
bantuan cuma-cuma dari pemerintah dan tidak perlu dikembalikan, padahal dana
yang digunakan ini harus dipertanggungjawabkan dan harus digulirkan kepada
anggota lain yang membutuhkan tambahan modal usaha, kurangnya kesadaran dari
anggota untuk melakukan kewajiban yaitu membayar simwa (Simpanan Wajib) di KJKS
BMT sehingga pengurus dan pengelola harus datang menjemput ke rumah anggota.
Masih kurangnya niat masyarakat untuk menabung di KJKS. Masih adanya beberapa
KJKS yang belum berbadan Hukum padahal Program ini sudah berjalan mulai dari
tahun 2010. Masih banyaknya KJKS yang masih tidak melaksanakan Rapat Akhir
Tahun (RAT) tepat pada waktunya mengisaratkan bahwasanya KJKS itu tidak sehat
dalam sistim pelaporan.
B.
Saran
Dari hasil analisa dan penarikan kesimpulan diatas, penulis akan
mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:
1.
Pemberdayaan
ekonomi masyarakat melalui KJKS BMTagar KJKS lebih berinovasi lagi terhadap
produk-produk yang diciptakan.
2.
Diharapkan bagi
pengurus, Pengawas, pengelola, sekretariat KJKS serta Pemerintah dalam hal ini
Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang untuk menjalankan fungsi dan tugas dalam
mengawasi pelaksanaan dan penerapan prinsip-prinsip syariah.
3.
Sebagai wadah
koordinasi dan integrasi penanggulangan kemiskinan di kelurahan, kelembagaan
KJKS BMT harus dikelola dengan profesional serta dituntut kreatif dalam
menciptakan berbagai program dan usaha-usaha koperasi untuk itu setiap unsur
yang ada d KJKS harus saling bersinergi dalam mengembangkan usaha KJKS dalam
memberikan mendakatkan akses penembahan modal usaha kepada pelaku UMKM.
4.
Diharapkan KJKS
dapat meningkatkan sosialisasi mengenai perannya dalam hal wawasan dan
pengetahuan secara mendalam dengan aktif lewat pertemuan dengan anggota KJKS.
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Agus, Suryono. 2006.
Ekonomi Politik Pembangunan Dalam Perspektif TeoriIlmu Sosial. Malang :
Universitas Negeri Malang (Um Press).
Alfitri. 2011. Community
Development : Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Aprillia, Theresia
dkk. 2014. Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademisi,
dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat.
Bandung :
Alfabeta.Chabib, Soleh. 2014. Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan.
Bandung : Fokusmedia.
Badan
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencan (BPMPKB)
Kota Padang.2010. Pedoman Umum Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis
Kelurahan Melalui Pengembangan KJKS BMT.
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera
Barat, Padang dalam angka 2013
Basrowi
&
Suwandi
2008.
Memahami
Penelitian
Kualitatif. Jakarta: PT. Rineka
Cipta.
Bogman, Robert dan Steven J. Taylor,
1993, Kualitatif Dasar-dasar Penelitian, Usaha Nasional, Surabaya. (Diterjemahkan oleh A. Khozin Afandi)
Burhan Bungin. 2012. Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologi KeArah Ragam Varian
Kontemporer). Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada.
Handayaningrat,
Soewarno 1994. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Erlangga.
Heri Sudarsono, Bank & Lembaga Keungan Syariah:
Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 103.
Hidayat. 1986. Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan. Gajah Mada
University Press.Yogyakarta.
Indrawijaya
Adam Ibrahim. 2010. Teori, Perilaku, Dan BudayaOrganisasi. Mifka Ali, editor.
Bandung (ID): ReflikaAditama.
Kementerian Negara
Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2007, Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Keuangan Jasa Keuangan Syariah, Jakarta.
Kementerian KUKM [Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah]. 2012. Pedoman Kegiatan Pengelolaan
Zakat Oleh KJKS/UJKS Koperasi Untuk Pemberdayaan
Usaha Mikro Melalui Kemitraan, Kementerian Negara
Koperasi dan UKM.
Jakarta.
Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta:
PEMBARUAN.
Lall, Sanjaya (2000). Strengthening
SMEs for International Competitiveness. Profesor of Development
Economics, Queen Elizabeth House, university of Oxford. Paper for the Egyptian
Centre for Economic Studies Workshop, Cairo March 6-8, 2000.
Mahmudi (2015) Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta:
Edisi tiga Cetakan pertama, Februari
2015
Maleong, Lexi J. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Muhammad
Idrus. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan kualitatif dan kuantitatif) Edisi Kedua. Yogyakarta:
Erlangga
Sinaga, P., U. Triyono, I.
Muchtar, Z. Wafa, danSlamet A. W. 2006.Berlayar Mengarungi Sejuta Tantangan.
Koperasi Di Tengah Lingkungan yang Berubah. Rajawali Pers, Jakarta
Sondang P. Siangian. 2007. Administrasi
Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya. Jakarta: Bumi Aksara.
Steers, Richard M. 1985.Efektivitas Organisasi: Seri Manajemen.Edisi
ke-1. Jakarta: Erlangga.
Sudarsono, Heri, 2005, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi
(Ed. 2), Ekonisia Fakultas Ekonomi UII
Soerjono Soekanto. 2010. Sosiologi Suatu Pengatar. Jakarta: PT Raja
Grafindo persada
Sondang P. Siagian, 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta
Syaukani HR. 2004. Otonomi
Daerah Demi Kesejahteraan Rakyat. Jakarta : Nuansa Madani.
Zubaedi. 2013. Pengembangan
Masyarakat. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Pedoman Pelaksanaan
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2013. Direktorat jenderal
Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.
B.
Peraturan
Keputusan Menteri
Negara Koperasi dan UKM No. 91 Tahun 2004 yang mengatur tentang Kegiatan
Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi.
Undang-Undang No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93
Undang-Undang No 21 tahun
2008 tentang Perbankan Syariah pasal 2.
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
C.
Jurnal & Internet
Arditobhinadi. 2008. Menilai Kinerja keuangan Lembaga Mikro. http://arditobhinadi.wordpress.com/2008/06/02/menilai-kinerja-lembaga-keuangan-mikro/ (6
Desember 2016)
Ledoh, Esau K.M. 2009. Efektivitas
Program Bantuan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat :: Studi Di Kecamatan Takari Kabupaten Kupang Tahun 2009. Jurnal Penelitian. http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=45599&obyek_id=4
www.diskop-sumbar.com.
Diakses tanggal 10 Desember 2016.
Hutomo. Y Mardi (2000) Pemberdayaan Masyarakat dam
Bidang Ekonomi :Tinjauan Teoritik dan Implementasi
(online) www.bappenas.go.id diakses 22/09/16.
Info Publik, 13 Mei 2013.Kinerja Koperasi Dinilai dari Manfaatnya untuk Rakyat. Ekonomi dan Bisnis. http://infopublik.id/read/47484/menkop-&-ukm-kinerja-koperasi-dinilai-dari-manfaatnya-untuk-rakyat.html
Wira, Variyetmi dan Gustati.2015
“Upaya penguatan Koperasi
Jasa Keuangan Syariah dalam rangka Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat di Kota
Padang. Politeknik Negeri Padang
Nurul Widyaningrum (2002)
dengan judul “Model Pembiayaan
BMT dan Dampaknya bagi Pengusaha Kecil :Studi Kasus BMT dampingan Yayasan Peramu Bogor”
Fitri Audhith (2008) dengan judul Strategi KBMT El-Umma dalam mengembangkan UMKM di Bogor
Aan Afrianti (2010) dengan judul Strategi Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam Menekan
Tingkat Non Performing Financing (Npf) (Studi Kasus Pada Kjk Syariah Arrahmah Cinere)
Ananda (2011) dengan judul Analisis Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah dari BMT At Taqwa Halmahera
di Kota Semarang
Suryati (2012) dengan judul Pengaruh Pembiayaan Mudharabah
BMT Binamas Terhadap Perkembangan Usaha dan Pendapatan Nasabah Mudharabaah di
BMT Binamas Purworejo dengan hasil
Wardani (2012) dengan judul Peran Pembiayaan Bagi Hasil Mudharanah Dalam Pengembangan Usaha Nasabah (Studi Kasus Pada Kanindo Syariah Jatim)
Ernawati (2012) dengan judul Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Pada KJKS BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang)
Pristiyanto, dkk (2014) dengan judul Strategi
Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Mikro di
Kecamatan Tanjungsari, Sumedang
Mohammad Imsin Almustofa (2015) dengan judul
Usaha Mikro Dan Menengah Yang Didukung Lembaga Keuangan Dengan Pola Syariah
Sebagai Modal Kegiatan Ekonomi Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah
Lutfiyah Rijma Hanna (2012) dengan judul Peranan
Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Perambabulan al-qomariyah dalam Memberdayakan
Perdagangan Usaha Kecil (Di Desa Babadan Kecamatan Gunung Jati Kabupaten
Cirebon)
Fitriani Prastiawati & Emile Satia Darma
(2016) dengan judul Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap
Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro
Pedagang Pasar Tradisional
Sri Budi Cantika Yuli (2015) dengan judul Optimalisasi
Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)
No comments:
Post a Comment