Makalah|Proposal|Semua Ada: MAKALAH PERANAN PROGRAM KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL (KJKS BMT) DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KOTA PADANG
selamat datang di situs kumpulan makalah dan tugas

Google adsense

inarticle

Thursday, January 3, 2019

MAKALAH PERANAN PROGRAM KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL (KJKS BMT) DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KOTA PADANG


MAKALAH
PERANAN PROGRAM KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH  BAITUL MAAL WAT TAMWIL (KJKS BMT) DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH DI KOTA PADANG
OLEH :
RIZKI AFRI MULIA, S.Sos.,M.AP
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN POLITIK
PADANG 2018


KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas terselesaikannya makalah yang judul Peranan Program Koperasi Jasa Keuangan Syariah  Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Padang dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca.
Harapan penulis semoga makalah ini dapat membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga dapat memperbaiki bentuk maupun isi makalah ini sehingga kedepannya dapat lebih baik.
Dalam penulisan makalah ini, penulis menyadari bahwa makalah ini masih belum sempurna, baik dari teknik penulisan maupun materi karena pengalaman yang kurang. Kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan makalah selanjutnya.

Padang, 23 November 2018


Penulis


BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang
Proses pemberdayaan menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat akan menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Orientasi usaha pemberdayaa ini bisa tertuju pada sektor usahanya, dengan memberikan motivasi atau dukungan dan peluang usaha serta tertuju kepada individu sendiri dengan memberikan pendidikan dan keterampilan atau pelatihan untuk memulai suatu usaha. BMT merupakan bagian dari lembaga keuangan mikro telah lama menjadi sarana yang efektif untuk mengembangkan perekonomian rakyat dan memberdayakan rakyat miskin. Pada saat intermediasi perbankan belum berfungsi secara optimal, maka keberadaan LKM atau BMT semakin penting dalam menegakkan sektor riil (Fitri Raya 2013).
Tugas utama pemerintah sebagai organisasi sektor Publik terbesar adalah untuk menciptakan kesejahteraan  masyarakat. Dalam suatu pemerintahan yang demokrasi, hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat digambarkan sebagai hubungan keagenan dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu oleh masyarakat sebagai prinsipal Mahmudi (2015:8).
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 bahwa Koperasi baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperanan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalamtata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Yulhendri (2006) menyebutkan, keberadaan koperasi suatu wilayah akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan yang akhirnya bisa meningkatkan pendapatan anggota jika mampu bergerak di bidang unit usaha unggulan untuk, mewujudkan hal tersebut Yulhendri mensyaratkan, unit usaha (koperasi) selain mempunyai keterkaitan yang besar terhadap sumber daya lokal juga mempunyai prospek pengembangan di masa depan.
Praktek usaha koperasi yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang di masyarakat serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Di masyarakat telah bermunculan BMT yang bernaung dalam kehidupan payung hukum koperasi. Hal inilah yang mendorong pemerintah dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah No16/Per/M.KUKM/IX/2015bahwa dalam rangka memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif, perlu mengembangkan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip syariah, agar masyarakat memperoleh manfaat dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya.
BMT merupakan lembaga keuangan syariah bukan Bank yang berdiri berdasarkan prinsip syariah Islam, dengan bergerak dalam upaya memberdayakan  umat. Baitul Maal berarti lembaga sosial yang bergerak dalam bidang menggalang Zakat, Infaq, Sodaqoh dan dana sosial lainnya sedangkan Baitul Tamwil ini bergerak dalam penggalangan dana masyarakat yang berupa simpanan serta menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan usaha dengan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa (Ridwan,2005).
Sebelum adanya lembaga simpan pinjam syariah, masyarakat kecil dan menengah dalam menambah modal usahanya dengan cara meminjam kepada rentenir atau lembaga simpan pinjam konvensional yang beban bunganya cukup tinggi serta cara mengakses sumber pendanaan dari bank yang terlalu sulit bagi masyarakat  menengah kebawah. Hal ini disebabkan terbentur pada sistem dan prosedur pembiayaan yang berlaku terkesan rumit, sehingga masyarakat tidak mampu memenuhi prosedur perbankan tersebut. Mengetahui fenomena tersebut Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) merasa prihatin terhadap usaha kecil dan menengah, sehingga mulai merumuskan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha kecil dan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Menurut Sudarsono (2005) alternatif tersebut adalah dengan terealisasinya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di kalangan masyarakat.
Berpijak dari kenyataan tersebut di atas, Pemerintah Kota Padang bermaksud mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Baitul Maal Wat Tamwil untuk memberikan akses bagi UMKM dalam memperoleh sumber-sumber permodalan dan pendampingan dari KJKS-BMT dalam bidang manajemen usaha, sosial maupun moral, akhlak, dan etika bisnis pelaku usaha hal ini diperkuat dengan Peraturan Walikota Nomor 4.A tahun 2013 tentang Program Penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan Koperasi jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Kelurahan.
Sebelum adanya lembaga simpan pinjam syariah, masyarakat kecil dan menengah dalam menambah modal usahanya dengan cara meminjam kepada rentenir atau lembaga simpan pinjam konvensional yang beban bunganya cukup tinggi serta cara mengakses sumber pendanaan dari bank yang terlalu sulit bagi masyarakat  menengah kebawah. Hal ini disebabkan terbentur pada sistem dan prosedur pembiayaan yang berlaku terkesan rumit, sehingga masyarakat tidak mampu memenuhi prosedur perbankan tersebut. Mengetahui fenomena tersebut Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) merasa prihatin terhadap usaha kecil dan menengah, sehingga mulai merumuskan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha kecil dan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Menurut Sudarsono (2005) alternatif tersebut adalah dengan terealisasinya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di kalangan masyarakat.
Berpijak dari kenyataan tersebut di atas, Pemerintah Kota Padang bermaksud mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Baitul Maal Wat Tamwil untuk memberikan akses bagi UMKM dalam memperoleh sumber-sumber permodalan dan pendampingan dari KJKS-BMT dalam bidang manajemen usaha, sosial maupun moral, akhlak, dan etika bisnis pelaku usaha hal ini diperkuat dengan Peraturan Walikota Nomor 4.A tahun 2013 tentang Program Penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan Koperasi jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Kelurahan.
Oleh karena itu penulis berminat untuk melakukan penelitian dengan judul “Perananan Program Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) dalam PemberdayaanPelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Padang”.
B.     Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang terkait dengan Pengelolaan Program Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Pemberdayaan Pelaku UMKMdiKota Padang adalah sebagai berikut:
1.      Tidak maksimalnya persiapkan KJKS BMT dalam menjalankan usaha simpan pinjam untuk itu KJKS BMT.
2.      Tidak maksimalnya penerapan akuntabilitas untuk meningkatkan kinerja kelembagaan koperasi dalam rangka mendukung peningkatan usaha dan pelayanan terhadap anggota dan masyarakat.
3.      Masih adanya masyarakat yang belum memahami bahwa KJKS BMT hanya lembaga yang menyalurkan pembiayaan bukan lembaga yang juga berfungsi untuk penyimpanan uang yang mangakibatkan KJKS kurang berkembang dalam hal permodalan.
4.      Masih adanya masyarakat dalam penambahan modal usahanya meminjam kepada rentenir dikarenakan Administrasi KJKS yang masih berbelit-belit.
5.      Tidak terjadinya pendampingan yang efektif terhadap pengelola KJKS
6.      Sistim pengendalian dan autorisasi terhadap penerimaan dan pengeluaran KJKS yang kurang efektif.
C.    Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.      Bagaimana Upaya Program KJKS BMT dalam Pemberdayaan Pelaku UMKM di Kota Padang ?
2.      Bagaimana Peranan Program KJKS BMT untuk Pemberdayaan Pelaku UMKM di Kota Padang?
3.      Apa saja Kendala-kendala Program KJKS BMT untuk Pemberdayaan Pelaku UMKM di Kota Padang?
D.    Tujuan Penelitian
Berdasarkan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.      Mengetahui upaya memaksimalkan peranan Program KJKS BMT dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Padang.
2.      Mengetahui peranan Program KJKS BMT dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Padang.
3.      Mengetahui kendala-kendala peranan Program KJKS BMT dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Padang.
E.     Manfaat Penelitian
Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.      Melihat peranan Progam KJKS BMT dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Padang.
2.      Berguna sebagai salah satu informasi dan untuk mengetahui efektifitas Pengelolan KJKS BMT dalam Pemberdayaan UMKM Di Kota Padang.
3.      Bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan serta dapat digunakan sebagai landasan atau pangkal tolak bagi penelitian di bidang yang sama di masa yang akan datang.


BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A.    Kajian Teori
1.      Pemberdayaan dan Pemberdayaan Masyarakat
a.       Pemberdayaan
Pemberdayaan pada dasarnya merupakan serangkaian aktivitas untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan daya dari suatu kelompok sasaran, yaitu masyarakat yang kurang berdaya (Chabib, 2014: 6). Pemberdayaan adalah peningkatan atau pengembangan potensi atau daya individu dan masyarakat atas dasar aspirasi dan kebutuhannya dan bertumpu pada kemampuan dan perkembangan individu dan masyarakat yang bersangkutan (Agus, 2006: 152).
Menurut Aprilia dkk (2014: 117) istilah pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya termasuk aksesbilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosial. Selain itu Swift dan Levin dalamAprilia dkk (2014: 116) mengemukakan bahwa pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah untuk (1) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh  barang-barang dan jasa yang mereka perlukan, (2) berpatisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.
Menurut Eddy Ch Papilaya (dalam Zubaedi, 2013:24) Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi itu menjadi tindakan nyata.Selain itu Jim Ife (dalam Zubaedi, 2013: 74)  mengatakan bahwa pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam dan mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dua konsep pokok yakni: konsep power (daya) dan konsep disadvantaged (ketimpangan), 
World Bank mengartikan pemberdayaan sebagai perluasan aset dan kemampuan masyarakat miskin dalam menegosiasikan dengan mempengaruhi, mengontrol, dan mengendalikan tanggung jawab lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya (dalam Zubaedi, 2013: 75). Adapun menurut Rahardjo (2011: 131) mengemukakan pemberdayaan sebagai upaya peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku pembangunan di daerah, termasuk aparatur, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan anggota masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi serta merealisasikan aspirasi dan harapan masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Payne (dalam Alfitri, 2011: 23) tujuan dasar pemberdayaan adalah keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar.
b.      Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan berasal dari bahasa inggris empowerment, yang secara harfiah bisa diartikan sebagai “pemberkuasaan” dalam arti pemberian atau peningkatan kepada masyarakat lemah atau tidak beruntung. Rappaport dalam Alfitri (2011:22) mengungkapkan pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.
Menurut Prijono dan Pranarka (1996, dalam Sopandi,2003) manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.
Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.
Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas mengenai pemberdayaan masyarakat dimana pemberdayaan masyarakat adalah segala macam atau bentuk upaya yang dilakukan untuk meningkatkan harkat dan martabat baik itu individu, kelompok atapun komunitas dari kondisi keterbelakangan dengan berusaha mengontrol dan membentuk masa depan mereka sendiri sesuai dengan keinginan dan tujuannya.
2.      Pemberdayaan Masayarakat Sebagai Suatu Program dan Proses
Pemberdayaan sebagai suatu program, dimana pemberdayaan dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan,yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya. Misalnya program pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan jangka waktu 1,2 ataupun 5 tahun. Memberdayakan masyarakat memerlukan rangkaian proses yang panjang (tidak seketika), agar mereka menjadi lebih berdaya. Proses pemberdayaan cenderung dikaitkan sebagai unsur pendorong sosial ekonomi dan politik. Pemberdayaan adalah suatu upaya dan proses bagaimana dan agar berfungsi sebagai power dalam pencapaian tujuan yaitu pengembangan diri. Sementara itu, kelompok yang lain ada pula yang melihat melihat pemberdayaan sebagai suatu proses. Sebagai suatu proses, pemberdayaan merupakan proses yang berkesinambungan sepanjang hidup seseorang (on going proces).
Dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan masyarakat sebagai program dan sebagai proses yang berkelanjutan sebenarnya merupakan pemikiran yang juga terkait dengan posisi agen pemberdaya masyarakat. Bila si agen pemberdayaan masyarakat merupakan pihak eksternal (dari luar komunitas), program pemberdayaan akan diikuti dengan adanya terminasi disangagement, sedangkan bila agen pemberdaya masyarakat berasal dari internal komunitas, pemberdayaan masyarakat akan dapat lebih diarahkan ke proses pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
3.      Landasan dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat
Dalam pandangan Kartasasmita (1997:11-12 dalam Alfitri 2011:25) memberdayakan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.
Dapat disimpulkan bahwa memberdayakan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam kerangka pemikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat untuk lebih berdaya menolong dirinya sendiri dalam mengatasi keluar dari belunggu kemiskinan.
4.      Upaya Pemberdayaan Masyarakat
Jim Ife dalam Zubaedi (2013:27) mengidentifikasi beberapa jenis kekuatan yang dimiliki masyarakat dan dapat digunakan untuk memberdayakan mereka:
a.       Kekuatan atas pilihan pribadi adalah upaya pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan pribadi atau kesempatan untuk hidup lebih baik
b.      Kekuatan dalam menentukan kebutuhannya sendiri merupakan pemberdayaan yang dilakukan dengan mendampingi mereka untuk merumuskan kebutuhannya sendiri.
c.       Kekuatan dalam kebebasan berekspresi adalah pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan mengembangkan kapasitas mereka untuk bebas berekspresi dalam bentuk budaya publik.
d.      Kekuatan kelembagaan yaitu pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kelembagaan pendidikan, kesehatan, keluarga, keagamaan, sistem kesejahteraan sosial, struktur pemerintahan, media dan sebagainya.
e.       Kekuatan sumber daya ekonomi, adalah pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas dan kontrol terhadap aktivitas ekonomi
f.        Kekuatan dalam kebebasan reproduksi merupakan pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan proses reproduksi
5.      Hambatan-hambatan dalam Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang tidak terlepas dari berbagai hambatan yang menyertainya. Hambatan yang sering muncul menurut Zubaedi (2013) adalah sulitnya untuk mensinergiskan berbagai pemberdayaan itu dalam suatu program yang terpadu.
Dapat disimpulkan bahwaHambatan yang sering muncul dengan sulitnya mensinergiskan berbagai pemberdayaan itu dalam suatu program yang terpadu. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program pemberdayaan dapat berasal dari kepribadian individu dalam komunitas dan bisa juga berasal dari sistem.
6.      Pengertian Evaluasi
Menurut Arikunto (2010:3) bahwa program dapat diartikan sebagai “rencana”. Program adalah realisasi dari suatu kebijakan. Secara umum program adalah instrumen kebijakan yang berisi suatu kegiatan atau lebih yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Apabila program ini langsung dikaitkan dengan evaluasi program maka program didefenisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang (Arikunto, 2010: 4).
Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas mengenai konsep evaluasi program maka penelitian ini menggunakan indikator penilaian evaluasi program pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan program Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yaitu mengunakan indikator yang dikemukakan oleh Taylor-Powel dkk dalam (Arikunto, 2010:86) yaitu: (a) implementasi program, (b) konteks program, (c) kebutuhan program dan (d) dampak/pengaruh program.
7.      Pemberdayaan Ekonomi Lokal
Pemberdayaan mulai menjadi perhatian dalam pembangunan, ketika orang mulai mempertanyakan makna pembangunan. Di Eropa, wacana pemberdayaan muncul ketika industrialisasi menciptakan masyarakat penguasa faktor produksi dan masyarakat pekerja yang dikuasai. Di negara-negara sedang bekembang, wacana pemberdayaan muncul ketika pembanguanan menimbulkan disinteraksi sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi sumber daya alam, dan aliensi masyarakat dari faktor-faktor produksi oleh penguasa. Beberapa literatur menyebutkan, bahwa konsep pemberdayaan sudah lahir sejak revolusi industri atau ada juga yang menyebut sejak lahirnya Eropa modern pada abad 18 atau zaman Renaissance, yaitu ketika orang mulai mempertanyakan diterminasi keagamaan. Kalau pemberdayaan dipahami sebagai upaya untuk keluar atau melawan diterminisme gereja serta monarki, maka pendapat bahwa gerakan pemberdayaan mulai muncul pada abad pertengahan barangkali benar (Hutomo, 2000).
Konsep pemberdayaan lahir sebagi antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut: 1) bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi; 2) pemusatan kekuatan faktor produksi akkan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran; 3) kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi; 4) kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematik akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (empowerment of the powerless).
Pengalaman empirik dan pengalaman historis dari format sosial ekonomi yang dikotomis ini telah melahirkan berbagai pandangan mengenai pemberdayaan. Pandangan pertama, pemberdayaan adalah penghancuran kekuasaan atau power to nobody. Pandangan ini didasari oleh keyakinan, bahwa kekuasaan telah menterasingkan dan menghancurkan manusia dan menyelamatkan manusia dari eksistensinya. Oleh sebab itu untuk mengembalikan eksistensi manusia dan menyelamatkan manusia dari keterasingan dan penindasan, maka kekuasaan harus dihapuskan. Pandangan kedua, pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan  kepada setiap orang (power to everybody). pandangan ini didasarkan pada keyakinan, bahwa kekuasaan yang terpusat akan menimbbulkan abuse dan cenderung mengalienasi hak normatif manusia yang tidak berkuasa atau yang dikuasai. Oleh sebab itu, kekuasaan harus didistribusikan ke semua orang, agar semua orang dapat mengaktifkan diri. Pandangan ketiga, pemberdayaan adalah penguatan kepada yang lemah tanpa menghancurkan yang kuat. Pandangan ini adalah pandangan yang paling moderat dari dua pandangan lainnya.
Pandangan ini adalah antitesis dari pandangan power to nobody dan pandangan power to everybody. Menurut pandangan ini, power to nobody adalah kemustahilan dan power to everybody adalah chaos dan anarki. Oleh sebab itu menurut pandangan ketiga, yang paling realistis adalah power the powerless. Menurut Karl Marx, pemberdayaan masyarakat adalah proses perjuangan kaum powerless untuk memperoleh surplus value sebagai hak normatifnya. Perjuangan memperoleh surplus value dilakukan melalui distribusi penguasaan faktor-faktor produksi harus dilakukan melalui perjuangan politik. Menurut Friedman, pemberdayaan harus dimulai dari rumah tangga. Pemberdayaan rumah tangga adalah pemberdayaan yang mencangkup aspek sosial, politik, dan psikologis. Yang dimaksud dengan pemberdayaan sosial adalah usaha bagaimana rumah tangga lemah memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan keterampilan, akses untuk berpartisipaasi dalam organisasi sosial, dan akses ke sumber-sumber keuangan ( Hutomo, 2000).
8.      UMKM
Ada beberapa pengertian mengenai Usaha Kecil dan Menengah yang dapat didefinisikan sebagai berikut:
a.       Menurut Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Pengusaha kecil atau Usaha Kecil (termasuk usaha mikro) sebagai suatu badan usaha milik Warga Negara Indonesia, baik perorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan sebanyak-banyaknya Rp 200 juta.
b.      Biro Pusat Statistik. Mendefinisikan skala usaha kecil dan menengah berdasarkan jumlah tenaga kerjadimana Industri kecil (IK) adalah Perusahaan/usaha industri pengolahan (baik yang berbadan hukum ataupun tidak) yang mempunyai pekerja 5-19 orang termasuk pemilik usaha/pengusaha, dan industri yang mempunyai pekerja antara 1 -4 orang. Sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang.
c.       Menurut Komisi Untuk Perkembangan Ekonomi (Commitee For Economic Development) – CED. Mengemukakan usaha kecil sebagai berikut : (a) Manajemen berdiri sendiri, manajer adalah pemilik (b) Modal disediakan oleh pemilik atau sekelompok kecil (c) Daerah operasi bersifat lokal (d) Ukuran dalam keseluruhan relatif kecil.
Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di negara berkembang mengalami berbagi hambatan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, antara pedesaan dan perkotaan, antara sektor satu dengan sektor lain, antara usaha di sektor yang sama. Menurut Tambunan (2012) persoalan umum yang dihadapi oleh UKM dianataranya keterbatasan modal, kesulitan distribusi dan pemasaran, ketersediaan bahan baku, keterbatasan akses informasi, keterbatasan sumber daya manusia, teknologi yang masih sederhana, biaya transportasi dan energi yang tinggi, birokrasi dan dukungan pemerintah yang kurang memadai.
Salah satu strategi yang efektif dalam peningkatan kinerja UMKM adalah dengan menerapkan orientasi pasar, dimana konsep ini menyarankan bahwa UKM harus selalu fokus kepada konsumen dan memberikan nilai terbaik dibandingkan yang diberikan pesaing. Perusahaan tidak hanya memproduksi apa yang bisa diproduksi tetapi memperhatikan minat dan kebutuhan konsumen yang selalu dinamis agar dapat bertahan bahkan tumbuh ditengah situasi persaingan yang semakin ketat.
Skala usaha yang lebih kecil mempunyai keunggulan tersendiri dan dapat membuat skala ekonomis menjadi tidak penting, keunggulan tersebut yakni : fleksibilitas, tradisional, keuntungan lokasi, subkontrak dengan perusahaan besar, dan UMKM dapat keuntungan dari segi pemasaran, pelatihan, desain dengan bekerja satu sama lain dalam kluster, Lall dalam Thamrin Husein (Artikel Ekonomi, 2009).
Jiwa kewirausahaan enterpreneurial bricolage sangat penting ketika sebuah usaha menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya, Senyard et al dalam Indrawijaya (2010). Dengan Enterpreneurship memungkinkan perusahaan bisa berinovasi dengan mengkombinasikan kembali sumber daya yang ada akan dapat membawa usaha ke arah lebih baik, mengelola ketidak pastian pasar, bertahan bahkan berkembang meskipun terdapat kendal-kendala. Gandhi et al (2001) mengidentifikasi masalah yang dihadapi agroindustri skala kecil yaitu : terbatasnyaa ketersediaa bahan baku dari sektor pertanian rendahnya kualitas bahan baku, rendahnya teknologi yang digunakan, regulasi pemerintah yang kurang mendukung, dan keterbatasan modal.
Dilihat dari sesi permintaan dan penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM yakni : 1) Sisi penawaran (supply): faktor kualitas SDM, jumlah tenaga kerja, modal, teknologi, bahan baku, energi, infrastruktur pendukung, input lainnya, kebijakan nasional di pasar input diidentifikasi berpengaruh terhadap kinerja UMKM; 2) Sisi permintaan (demand) dianataranya pendapatan riil masyarakat, selera konsumen, harga relatif, persaingan, kebijakan dunia di pasar output (Tambunan, 1999).
Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas mengenai konsep Usaha  Mikro Kecil Menengah (UMKM) dimanaUsaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
B.     Kerangka Pikir
Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, perlu adanya kerangka pemikiran yang merupakan landasan dalam meneliti masalah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



BAB III
PEMBAHASAN
A.    Upaya peran program KJKS BMT dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Padang
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tergolong jenis usaha marginal, ditandai dengan penggunaan teknologi yang relatif sederhana, tingkat modal dan akses terhadap kredit yang rendah, serta cenderung berorientasi pada pasar lokal. Keberadaan usaha kecil, koperasi dan usaha menengah sebanyak 49.217 unit terlah mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kota Padang. Hasil sejumlah kajian menunjukkan bahwa usaha mikro kecil cukup berperanan cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, menyediakan barang dan jasa dengan harga murah, serta mengatasi masalah kemiskinan. Peranan UMKM dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Kota Padang, tercermin dari kontribusi jasa-jasa perusahaan (termasuk usaha besar) sebesar 5,17%, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya nyata peningkatan UMKM melalui berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang bentuknya akan sangat tergantung dari permasalahan, potensi, tantangan dan kendala yang dihadapi.
Program KJKS BMT merupakan salah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dalam rangka menekan angka kemiskinan, melalui lembaga simpan pinjam, diharapkan masyarakat miskin bisa terbantu serta memiliki akses untuk penambahan modal usaha memperlancar kegiatan pelaku usaha dalam mengembangkan usaha mereka hal ini akan berdampak terhadap meningkatkan kesejahteraan selain itu juga untuk memperlancar mobilitas penduduk hal ini sesuai dengan tiga arah pemberdayaan menurut Kartasasmita dalam Zubaedi dimana Pemerintah Kota Padang ingin memberdayakan pelaku UMKM yang mengalami kendala dengan modal usaha mereka dengan memberikan pinjaman lunak melalui lembaga simpanan pinjam KJKS BMT, hal ini diharapkan agar pelaku atau masyarakat yang menjadi anggota KJKS terdorong serta membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengembangkan potensi-potensi yang telah dimiliki sehingga produk-produk yang dimiliki oleh UMKM dapat bersaing dengan perusahaan-perusahan yang memiliki modal besar.
Dari hasil temuan penelitian upaya Program  KJKS BMT untuk pemberdayaan pelaku UMKM di Kota Padang harus terlaksana dengan maksimal menyentuh seluruh lapisan masyarakat dengan merancang dan mengelola seluruh potensi yang ada ditengah-tengah masyarakat.KJKS BMT merupakan upaya Pemerintah dalam  mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Kota Padang untuk itu kelembagaan KJKS BMT harus dikelola dengan profesional serta dituntut kreatif dalam menciptakan berbagai program dan usaha-usaha koperasi. Sejak dibentuk pada tahun 2010 sampai 2014 telah telah terdapat 104 KJKS yang menyebar di setiap Kelurahan di Kota Padang yang bertujuan menurunkan garis kemiskinan penduduk Kota Padang namun tingkat penurunan disetiap tahunnya tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan Penduduk miskin di Kota Padang hal ini menggambarkan bahwa program KJKS BMT kurang efektif menurunkan kemiskinan.
Melalui lembaga simpan pinjam KJKS maka diharapkan masyarakat miskin bisa terbantu serta memiliki akses untuk penambahan modal usaha mereka bantuan yang di berikan kepada anggota peminjam berkisar antara Rp.500.000 sampai dengan Rp.5.000.000 tergantung besar usaha dan kemampuan anggota peminjam mengembalikan pinjaman ke KJKS. sebelum melakukan pembiayaan pelaku usaha harus menjadi anggota KJKS dengan ketentuan yang telah ditentukan misalnya membayar simpanan pokok serta simpanan wajib tiap bulannya. Sebelum diberikan pembiayaan anggota peminjam akan di berikan pelatihan mengenai program KJKS itu sendiri.
Hasil ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Aan Afrianti (2010) menyatakan bahwa Strategi koperasi jasa keuangan syariah Arrahmah dalam menekan Tingkat Non Performing Financing (NPF) yaitu selalu mematuhi SOP pengajuan pembiayaan yang telah ditetapkan perusahaan, memberikan hadiah bagi anggota yang pembiayaannya lancar, sering melakukan kunjungan ke anggota, melakukan binaan terhadap usaha anggota, dan sering bersilaturrahmi dengan anggota. Strategi yang diterapkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Arrahmah sudah cukup efektif berdasarkan laporan keuangan KJKS Arrahmah yaitu dari tahun 2006 tingkat NPF nya sebesar 3,3%, pada tahun 2007 sebesar 3%, dan pada tahun 2008 sebesar 2,3%. walaupun tidak terlalu signifikan tetapi mengalami penurunan setiap tahunnya antara 0,3% hingga 0,7%.
B.     Peran program Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) Dalam Membina UMKM Di Kota Padang
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 bahwa Koperasi baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagaibadan usaha berperanan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju,adildan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalamtata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersamaberdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
1.      Implementasi Program
Salah satu faktor pendukung tercapainya tujuan suatu program KJKS adalah pelaksanaannya. Apabila pelaksanaan suatu program baik dan tepatsasaran, maka program tersebut dapat memberikan dampak yang baik jugaterhadap masyarakat. KJKS Mandiri Sejahtera menjadi salah satu alternatifbagi masyarakat dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi, khususnyadikalangan usaha mikro dan kecil menengah, mendorong kehidupan ekonomisyariah, serta meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakatdalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
Menindak lanjuti keputusan tiga menteri, Pemko Padang mengeluarkan Perwako No. 15 Tahun 2010. Tentang program penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan koperasi jasa keuangan Syariah Baitul, Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) Padang Amanah Sejahtera.
Perwako No. 15 di revisi menjadi Perwako No. 13 Tahun 2014 tentang penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan KJKS BMT Kelurahan, dengan di kebunnya KMK Kelurahan menjadi KJKS BMT Kelurahan akan mempetkuat keberadaan KJKS BMT dalam membantu modal usaha bagi masyarakat miskin, serta dana Rp. 300 Juta tersebut juga bisa jadi modal awal pendirian KJKS BMT.
Wakil Walikota mengingatkan sejak program transformasi KMK ke KJKS, timbul beberapa permasalahan di masyarakat terkait dengan belum seluruhnya dana KMK di 50 Kelurahan Ditransformasikan ke KJKS, di akibatkan gempa 2009 lalu, di mana perekonomian masyarakat miskin semakin terpuruk tak mampu mengasur hutang.
Tujuan pelaksanaan Program Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) adalah: untuk mendukung program Kredit Mikrodan recovery ekonomi pasca gempa di kota Padang bagi penanggulangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan dan lapangan kerja bagi masyarakat banyak.
Dilihat dari program-program yang diungulkan Walikota Padang ini Pemerintah Kota Padang benar-benar memberikan dukungan penuh dalam peningkatan lembaga  KJKS sebagai salah satu program untuk menekan angka kemiskinan di Kota Padang dengan memberdayakan pelaku UMKM dengan lebih mendekatkan lagi akses penambahan modal lewat lembaga simpan pinjam yang ada di 104 Kelurahan yang menyebar di Kota Padang.
Perkembangan warga miskin yang menerima bantuan modal usaha melalui pembiayaan di KJKS masih kurang maksimal hal ini bisa dilihat dari cakupan penerima dana KJKS belum memenuhi target realisasi dari program yaitu minimal 70% dari keluarga miskin yang terdaftar dalam database penduduk miskin Kota Padang  tahun 2016 yaitu 37.072 KK RTM dan hanya terealisasi sekitar 14.410 KK RTM.
Setiap UMKM pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang pihak UMKM sendiri tidak menyadari, atau sumber daya yang dimiliki tersebut masih belum dapat diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu sumber daya yang ada harus digali, dan kemudian dikembangkan, jika asumsi ini yang berkembang maka pemberdaya pelaku UMKM dapat dikatakan sebagai upaya untuk membangun daya yang dimiliki UMKM, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta beruaya untuk mengembangkannya.
2.      Konteks Program
Program KJKS BMT dilaksanakan untuk pemberdayakan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan berupa dana bergulir guna penambahan modal usaha bagi UMKM yang mudah di akses oleh masyarakat Kelurahan dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan. KJKS BMT dapat mengurangi kegiatan yang besifat ribawi dan rentenir ditengah-tengah masyarakat miskin yang terdapat di Kota Padang.
Pelaksanaan Peran Program KJKS BMT di Kota Padang dari hasil penelitian dapat terlihat bahwa perencanaan program KJKS BMT adalah salah satu upaya Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Kota Padang. Terlaksananya Program KJKS BMT ini tentunya memerlukan keseriusan dan dukungan dari berbagai pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat dalam semua tahapan proses penyelengaraan kegiatannya.
Konteks Program KJKS merupakan program percepatan penurunan kemiskinan, dari tahun 2010 sampai 2014 telah dibentuk 104 KJKS BMT di kota Padang terlaksananya program dengan baik perlu adanya pembagian tugas serta sosialisasi yang baik juga. Salah satu faktor pendukung tujuan program KJKS adalah pelaksanaan program KJKS dengan baik, masih adanya masyarakat yang menganggap program ini adalah uang pemerintah makatidak masalah kalau pembiayaan yang diberikan tidak dikembalikan lagi, hal ini akan menghambat perkembangan usaha dari Program KJKS untuk itu di perlukan sosialisasi yang lebih baik lagi tentang program ini. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Variyetmi (2015) menyatakan bahwa KJKS dipercaya untuk menjalankan program pengetasan kemiskinan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat bersama pemerintah. KJKS merupakan salah satu langkah strategis yang ditempuh pemerintah Kota Padang dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dengan bekerjasama langsung dengan masyarakat. KJKS diharapkan sebagai wadah pengembangan perekonomian masyarakat Kelurahan yang miskin. Hasil ini juga didukung oleh penelitian lain yang dilakukan Ananda (2011) bahwa ada perbedaan dalam hal modal usaha, omzet penjualan dan keuntungan UMK sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT At Taqwa Halmahera Kota Semarang khususnya yang menjadi anggotanya. Dari variabel modal usaha, omzet penjualan dan keuntungan dalam UMK sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT At Taqwa Halmahera terbukti mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja UMK binaan BMT At Taqwa Halmahera di Kota Semarang.
3.      Konteks Kebutuhan
Program KJKS BMT merupakan program untuk mewujudkan akselerasi penanggulangan kemiskinan di Kota Padang. Program KJKS BMT merupakan lembaga Keuangan Mikro Simpan Pinjam dengan badan hukum Koperasi yang pengelolaannya dilaksanakan dengan menggunakan sistem syariah atau pola bagi hasil.
Berdasarkan tujuan penggunaan dana dapat dibedakan menjadi; (1) Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal usaha seperti pembeliaan bahan baku atau barang modal (persediaan) yang akan diperdagangkan. (2) Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan ditujan untuk modal usaha pembeliaan sarana/peralatan produksi dan atau pembeliaan barang modal berupa aktiva tetap/inventaris. (3) Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembeliaan barangbarang konsumsi dan kebutuhan lainnya.
Pengenalan program, pihak KJKS biasanya terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dengan cara mengumpulkan masyarakat  yang sebelumnya telah mendapat izin dari pihak Rt/Rw yang bersangkutan. Sosialisasi ini bertujuan untuk pengenalan program kepada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk bergabung membentuk anggota dan kelompok dalam rangka bersama-sama membangun masyarakat yang aktif dalam kegiatan perekonomian yaitu dengan mendorong masyarakat untuk mau berusaha dan mengembangkan usaha dengan baik sesuai prinsip syariah melalui KJKS Mandiri Sejahtera untuk itu dibutuhkan kerjasama yang baik antara KJKS dan Masyarakat agar menaati aturan yang berlaku di KJKS dengan rajin membayarkan simpanan wajib dan simpanan sukarela yang selama ini masih dilalaikan oleh masyarakat dalam pembayarannya.
Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) dalam Memberdayakan pelaku UMKM di Kota Padang harus terlaksana dengan maksimal menyentuh seluruh lapisan masyarakat.Sebagai wadah koordinasi dan integrasi penanggulangan kemiskinan di kelurahan, kelembagaan KJKS BMT harus dikelola dengan profesional serta dituntut kreatif dalam menciptakan berbagai program dan usaha-usaha koperasi. Hasil ini seusai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauziah Amini (2008) menyatakan bahwa keberadaan BMT penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga keberadaannya bisa tetap berlangsung hingga sampai saat ini. Disamping itu banyaknya usaha yang muncul lewat BMT dikarenakan BMT merupakan lembaga keungan mikro yang menawarkan kredit / pinjaman yang sangat mudah dan cepat prosesnya dan adanya kemudahan fasilitas apabila terjadi penunggakan pembayaran. Dan juga berdasarkan uji t-statistik yang dilakukan bahwa BMT berpengaruhnyata (signifikan) terhadap pengembangan UMKM yang ditinjau dari jumlah omset pada tingkat kepercayaan 95% (α = 5%). Lalu kehidupan usaha yang jika dilhat dari segi omset produksi, nilai penjualan, pendapatan, asset perusahaan dan lain–lainnya mengalami peningkatan setelah bergabung dan melalukan pinjaman kredit usaha di BMT.
Program KJKS BMT merupakan program untuk mewujudkan akselerasi penanggulangan kemiskinan di Kota Padang. Program KJKS BMT merupakan lembaga Keuangan Mikro Simpan Pinjam dengan badan hukum Koperasi yang pengelolaannya dilaksanakan dengan menggunakan sistem syariah atau pola bagi hasil.
Sosialisasi dalam rangka pengenalan program, biasanya pihak KJKS terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dengan cara mengumpulkan masyarakat  yang sebelumnya telah mendapat izin dari pihak Rt/Rw yang bersangkutan. Sosialisasi ini bertujuan untuk pengenalan program kepada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk bergabung membentuk anggota dan kelompok dalam rangka bersama-sama membangun masyarakat yang aktif dalam kegiatan perekonomian yaitu dengan mendorong masyarakat untuk mau berusaha dan mengembangkan usaha dengan baik sesuai prinsip syariah melalui KJKS.
4.      Dampak Program
Setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah tentu mempunyai tujuan dan tidak terkecuali untuk program KJKS BMT yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan dengan memberikan bantuan berupa dana bergulir dalam menambah permodalan bagi UMKM. Program KJKS BMT ini mempunyai dampak dengan produk Pembiayaan yang dilakukan dalam penambahan modal Usaha membuat UMKM lebih termotivasi dalam pengembangan usahanya.
Program KJKS  memberikan manfaat bagi pelaku usahayang menjadi anggota KJKS untuk mengembangkan usaha yang dijalankan sehingga menambah penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya ditambah dengan sistim syariah yang digunakan dalam proses peminjaman yang tidak membutuhkan jaminan cukup dengan rasa kepercayaan terhadap anggota KJKS hal ini tentu dapat membantu sekali bagi masyarakat miskin yang mempunyai usaha namun kekurangan modal usaha sedangkan untuk jaminan sendiri mereka tidak memilikinya.
Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ananda (2011) yang menyatakan bahwa ada perbedaan dalam hal modal usaha, omzet penjualan dan keuntungan UMK sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT At Taqwa Halmahera di Kota Semarang khususnya yang menjadi anggotanya. Dari variabel modal usaha, omzet penjualan dan keuntungan dalam UMK sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT At Taqwa Halmahera terbukti mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja UMK binaan BMT At Taqwa Halmahera di Kota Semarang.
C.    Kendala-kendala Peran Program Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Padang
1.      Kendala Internal
a.       Modal yang kurang dari KJKS
Program penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan KJKS BMT diharapkan mampu menjembatani masyarakat miskin, agar mampu berdaya secara social, ekonomi dan lingkungan. Keberdayaan masyarakat miskin tersebut, diharapkan secara simultan mampu mengangkat kondisi mereka lebih sejahtera dan mampu terlepas dari kemiskinan. Program yang diambil pemerintah sebagai solusi dari permasalahan kekurangan modal dari UMKM ini diharapkan berjalan secara efektif. Namun kekurangan modal dalam menjalani usaha simpan pinjam menjadi masalah terhambatnya perkembangan KJKS di Kota Padang.
Pemerintah Kota Padang mulai dari tahun 2010 sampai 2012 tidak merata 54 KJKS menerima dana segar dari Pemerintah sebesar Rp. 300 juta sedangkan 50 KJKS lainnya di Kota Padang mendapat dana penyertaan dari dana KMK yang telah bermasalah  ini mengakibatkan ketidak merataan modal awal KJKS di setiap kelurahannya. Modal menjadi permasalahan utama dalam pelaksanaan KJKS ini, begitu banyaknya Pelaku usaha yang membutuhkan dana pinjaman ini membuat kami terpaksa menyuruh menunggu dalam kurun waktu yang agak lama.
b.      Pola pikir masyarakat yang masih kurang terhadap program KJKS
Menurut Zubaedi (2013) sulitnya untuk mensinergiskan berbagai pemberdayaan itu dalam suatu program yang terpadu diantaranya banyak dari anggota KJKS yang tidak mengetahui produk lain yang ada di KJKS bukan hanya penyaluran Pinjaman tapi banyak produk lain yang dimiliki KJKS misalnya tabungan Haji, tabungan Pendidikan, tabungan Qurban pada hal ini dapat menambah modal dari KJKS untuk melakukan pembiayaan kepada anggota KJKS yang mengajukan permohonan pembiayaan.
c.       Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program KJKS di Kota Padang.
Masih adanya KJKS BMT yang tidak melaksanakan Rapat Akhir Tahun (RAT) tepat pada waktunya mengisaratkan bahwasanya KJKS itu tidak sehat dalam sistim pelaporan sehingga mereka takut mempertanggungkan perkembangan, pelaporan kondisi KJKS satu tahunnya hal ini juga menandakan kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan KJKS oleh setiap unsur yang ada di KJKS seperti Pengurus, Pengawas, Lurah sebagai pembina KJKS di kelurahan yang dia pimpin.
2.      Faktor Eksternal
a.       Pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan semestinya.
Tambahan modal usaha yang diberikan tidak dimanfaatkan untuk penambahan modal usaha namun ada anggota kelompok KJKS yang memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal ini terjadi karena dengan alasan kebutuhan tersebut sangat mendesak pada saat itu. Simpan tanggung renteng dengan di bentuknya POKUSMA tidak dianggab lagi efektif karena banyak dari anggota yang mengalami kemacetan salah satu anggota kelompok mengalami kemacetan anggota yang lain akan mengikuti untuk mengalami kemacetan pengembalian pembiayaan hal ini disebabkan penggunaan dana yang tidak untuk penambahan modal usaha namun untuk pembelian kebutuhan sehari-hari.
b.      Keadaan Masyarakat yang Fruktuatif (tidak stabil)
Keadaan Ekonomi bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM hal ini akan berimbas kepada berkurangnya pendapan masyarakat termasuk pelaku UMKM. Permasalahan di kredit macet adalah karena usaha masyarakat sulit berkembang dikarenakan keadaan ekonomi yang sering tidak stabil sehingga masyarakat belum mampu mengembangkan usahanya walau sudah diberi bantuan tambahan modal usaha dengan pembiayaan di KJKS.
c.       Kompetitor dengan produk yang sama
Keberadaan rentenir di tengah-tengah masyarakat merupakan kompetitor yang sangat ingin ditekan keberadaanya dengan program KJKS namun pada kenyataannya keberadaan rentenir sangat susah di diatasi hal ini juga dikarenakan kelemahan-kelemahan dari KJKS itu sendiri misalnya dengan kekurangan modal usaha yang di alami KJKS serta administrasi yang masih berbelit-belit yang membuat masyarakat lebih memilih meminjam modal usaha kepada rentenir untuk penambahan modal usaha mereka. Kompetitor dengan produk yang sama seperti rentenir susah untuk ditekan keberadaannya hal ini disebabkan kurangnya modal serta administrasi yang masih berbelit-belit dari KJKS sehingga masyarakat masih memilih meminjam kepada rentenir karna terlalu lama menunggu hal ini mengakibatkan rasa kurang percaya anggota maupun masyarakat yang akan melakukan pembiayaan di KJKS.


BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A.    Kesimpulan
Setelah penulis memaparkan pembahasan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) ditinjau menurut perspektif pemberdayaan ekonomi terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), maka penulis menarikkesimpulan sebagai berikut:
1.      Upaya   Program KJKS BMT untuk pemberdayaan UMKM di Kota Padang harus terlaksana dengan maksimal menyentuh seluruh lapisan masyarakat dengan merancang dan mengelola seluruh potensi yang ada ditengah-tengah masyarakat. KJKS BMT merupakan upaya Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Kota Padang untuk itu kelembagaan KJKS BMT harus dikelola dengan profesional serta dituntut kreatif dalam menciptakan berbagai program dan usaha-usaha koperasi, melalui lembaga simpan pinjam maka diharapkan masyarakat miskin bisa terbantu serta memiliki akses untuk penambahan modal usaha.
2.      KJKS merupakan organisasi terstruktur tokoh masyarakat, setiap unsur yang ada di Kelurahan mempunyai tugas meningkatkan ekonomi diwilayah mereka dengan bantuan penambahan modal usaha pembiayaan yang dilakukan, semua unsur harus bersinergi, bekerja keras, jujur, iklas karena itu merupakan kunci keberhasilan KJKS BMT ini bisa berkembang. Namun selama ini masih ada terjadi perselisihan mengakibatkan koordinasi yang terbangun kurang bagus dan menghambat laju pertumbuhan dari KJKS bisa dilihat dari Cakupan warga miskin penerima dana KJKS masih sangat sedikit mengisyaratkan bahwa kinerja yang kurang efektif dari setiap unsur yang berada di KJKS. Terlaksananya Program KJKS BMT ini tentunya memerlukan keseriusan dan dukungan dari berbagai pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat dalam semua tahapan proses penyelengaraan kegiatannya. Hal ini tidak terlepas dari pengawasan dan bimbingan dari berbagai pihak yakni pemerintah setempat mulai dari Camat, lurah dan pemuka masyarakat, Pengelola, satuan kerja, fasilitator serta masyarakat namun temuan dilapangan selama ini masih ada terjadi perselisihan mengakibatkan koordinasi yang terbangun kurang bagus dan menghambat laju pertumbuhan dari KJKS. Konteks Program KJKS merupakan program percepatan penurunan kemiskinan, dari tahun 2010 sampai 2014 telah dibentuk 104 KJKS BMT di kota Padang terlaksananya program dengan baik perlu adanya pembagian tugas serta sosialisasi yang baik juga. Salah satu faktor pendukung tujuan program KJKS adalah pelaksanaan program KJKS dengan baik, masih adanya masyarakat yang menganggap program ini adalah uang pemerintah maka tidak masalah kalau pembiayaan yang diberikan tidak dikembalikan lagi, hal ini akan menghambat perkembangan usaha dari Program KJKS untuk itu di perlukan sosialisasi yang lebih baik lagi tentang program ini. Program KJKS BMT merupakan program untuk mewujudkan akselerasi penanggulangan kemiskinan di Kota Padang. Program KJKS BMT merupakan lembaga Keuangan Mikro Simpan Pinjam dengan badan hukum Koperasi yang pengelolaannya dilaksanakan dengan menggunakan sistem syariah atau pola bagi hasil.
3.      Dalam penjelasan sebelumnya telah dijelaskan beberapa kendala yang sering dihadapi KJKS BMT dalam melakukan pemberdayaan UMKM diantaranya adalah kendala-kendala internal dan eksternal:
a.       Faktor ekternal yaitu kondisi ekonomi makro yang tidak menentukan (krisis global)yang berimbas kepada turunnya pendapatan anggota/ nasabah, sehingga anggota/ nasabah mengalami kemacetan dalam pengembalian pinjaman, semakin banyaknya kompetitor dengan produk dan pelayanan yang kompetitif,.
b.      Faktor internal yaitu modal yang terbatas pada KJKS, masih sulitnya merubah pola fikir masyarakat yang masih beranggapan bahwa dana yang disalurkan ini adalah uang bantuan cuma-cuma dari pemerintah dan tidak perlu dikembalikan, padahal dana yang digunakan ini harus dipertanggungjawabkan dan harus digulirkan kepada anggota lain yang membutuhkan tambahan modal usaha, kurangnya kesadaran dari anggota untuk melakukan kewajiban yaitu membayar simwa (Simpanan Wajib) di KJKS BMT sehingga pengurus dan pengelola harus datang menjemput ke rumah anggota. Masih kurangnya niat masyarakat untuk menabung di KJKS. Masih adanya beberapa KJKS yang belum berbadan Hukum padahal Program ini sudah berjalan mulai dari tahun 2010. Masih banyaknya KJKS yang masih tidak melaksanakan Rapat Akhir Tahun (RAT) tepat pada waktunya mengisaratkan bahwasanya KJKS itu tidak sehat dalam sistim pelaporan.
B.     Saran
Dari hasil analisa dan penarikan kesimpulan diatas, penulis akan mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:
1.      Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui KJKS BMTagar KJKS lebih berinovasi lagi terhadap produk-produk yang diciptakan.
2.      Diharapkan bagi pengurus, Pengawas, pengelola, sekretariat KJKS serta Pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang untuk menjalankan fungsi dan tugas dalam mengawasi pelaksanaan dan penerapan prinsip-prinsip syariah.
3.      Sebagai wadah koordinasi dan integrasi penanggulangan kemiskinan di kelurahan, kelembagaan KJKS BMT harus dikelola dengan profesional serta dituntut kreatif dalam menciptakan berbagai program dan usaha-usaha koperasi untuk itu setiap unsur yang ada d KJKS harus saling bersinergi dalam mengembangkan usaha KJKS dalam memberikan mendakatkan akses penembahan modal usaha kepada pelaku UMKM.
4.      Diharapkan KJKS dapat meningkatkan sosialisasi mengenai perannya dalam hal wawasan dan pengetahuan secara mendalam dengan aktif lewat pertemuan dengan anggota KJKS.


DAFTAR PUSTAKA
A.      Buku
Agus, Suryono. 2006. Ekonomi Politik Pembangunan Dalam Perspektif TeoriIlmu Sosial. Malang : Universitas Negeri Malang (Um Press).
Alfitri. 2011. Community Development : Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Aprillia, Theresia dkk. 2014. Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat.
Bandung : Alfabeta.Chabib, Soleh. 2014. Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan. Bandung : Fokusmedia.
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencan (BPMPKB) Kota Padang.2010. Pedoman Umum Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kelurahan Melalui Pengembangan KJKS BMT.
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Padang dalam angka 2013
Basrowi & Suwandi 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Bogman, Robert dan Steven J. Taylor, 1993, Kualitatif Dasar-dasar Penelitian, Usaha Nasional, Surabaya. (Diterjemahkan oleh A. Khozin Afandi)
Burhan Bungin. 2012. Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologi KeArah Ragam Varian Kontemporer). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Handayaningrat, Soewarno 1994. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Erlangga.
Heri Sudarsono, Bank & Lembaga Keungan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 103.
Hidayat. 1986. Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan. Gajah Mada University Press.Yogyakarta.
Indrawijaya Adam Ibrahim. 2010. Teori, Perilaku, Dan BudayaOrganisasi. Mifka Ali, editor. Bandung (ID): ReflikaAditama.
Kementerian Negara Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2007, Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Keuangan Jasa Keuangan Syariah, Jakarta.
Kementerian KUKM [Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah]. 2012. Pedoman Kegiatan Pengelolaan Zakat Oleh KJKS/UJKS Koperasi Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Kemitraan, Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Jakarta.
Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: PEMBARUAN.
Lall, Sanjaya (2000). Strengthening SMEs for International Competitiveness. Profesor of Development Economics, Queen Elizabeth House, university of Oxford. Paper for the Egyptian Centre for Economic Studies Workshop, Cairo March 6-8, 2000.
Mahmudi (2015) Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Edisi tiga Cetakan pertama, Februari 2015
Maleong, Lexi J. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Muhammad Idrus. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan kualitatif dan kuantitatif) Edisi Kedua. Yogyakarta: Erlangga
Sinaga, P., U. Triyono, I. Muchtar, Z. Wafa, danSlamet A. W. 2006.Berlayar Mengarungi Sejuta Tantangan. Koperasi Di Tengah Lingkungan yang Berubah. Rajawali Pers, Jakarta
Sondang P. Siangian. 2007. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya. Jakarta: Bumi Aksara.
Steers, Richard M. 1985.Efektivitas Organisasi: Seri Manajemen.Edisi ke-1. Jakarta: Erlangga.
Sudarsono, Heri, 2005, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi (Ed. 2), Ekonisia Fakultas Ekonomi UII
Soerjono Soekanto. 2010. Sosiologi Suatu Pengatar. Jakarta: PT Raja Grafindo persada
Sondang P. Siagian, 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta
Syaukani HR. 2004. Otonomi Daerah Demi Kesejahteraan Rakyat. Jakarta : Nuansa Madani.
Zubaedi. 2013. Pengembangan Masyarakat. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2013. Direktorat jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.
   B.     Peraturan

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 91 Tahun 2004 yang mengatur tentang Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi.
Undang-Undang No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93
Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
   C.    Jurnal & Internet
Arditobhinadi. 2008. Menilai Kinerja keuangan Lembaga Mikro. http://arditobhinadi.wordpress.com/2008/06/02/menilai-kinerja-lembaga-keuangan-mikro/ (6 Desember 2016)
Ledoh, Esau K.M. 2009. Efektivitas Program Bantuan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat :: Studi Di Kecamatan Takari Kabupaten Kupang Tahun 2009. Jurnal Penelitian. http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=45599&obyek_id=4
www.diskop-sumbar.com. Diakses tanggal 10 Desember 2016.
Hutomo. Y Mardi (2000) Pemberdayaan Masyarakat dam Bidang Ekonomi :Tinjauan Teoritik dan Implementasi (online) www.bappenas.go.id diakses 22/09/16.
Info Publik, 13 Mei 2013.Kinerja Koperasi Dinilai dari Manfaatnya untuk Rakyat. Ekonomi dan Bisnis. http://infopublik.id/read/47484/menkop-&-ukm-kinerja-koperasi-dinilai-dari-manfaatnya-untuk-rakyat.html
Wira, Variyetmi dan Gustati.2015 “Upaya penguatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam rangka Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat di Kota Padang. Politeknik Negeri Padang
Nurul Widyaningrum (2002) dengan judul “Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi Pengusaha Kecil :Studi Kasus BMT dampingan Yayasan Peramu Bogor”
Fitri Audhith (2008) dengan judul Strategi KBMT El-Umma dalam mengembangkan UMKM di Bogor
Aan Afrianti (2010) dengan judul Strategi Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam Menekan Tingkat Non Performing Financing (Npf) (Studi Kasus Pada Kjk Syariah Arrahmah Cinere)
Ananda (2011) dengan judul Analisis Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah dari BMT At Taqwa Halmahera di Kota Semarang
Suryati (2012) dengan judul Pengaruh Pembiayaan Mudharabah BMT Binamas Terhadap Perkembangan Usaha dan Pendapatan Nasabah Mudharabaah di BMT Binamas Purworejo dengan hasil
Wardani (2012) dengan judul Peran Pembiayaan Bagi Hasil Mudharanah Dalam Pengembangan Usaha Nasabah (Studi Kasus Pada Kanindo Syariah Jatim)
Ernawati (2012) dengan judul Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Pada KJKS BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang)
Pristiyanto, dkk (2014) dengan judul Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Kecamatan Tanjungsari, Sumedang
Mohammad Imsin Almustofa (2015) dengan judul Usaha Mikro Dan Menengah Yang Didukung Lembaga Keuangan Dengan Pola Syariah Sebagai Modal Kegiatan Ekonomi Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah
Lutfiyah Rijma Hanna (2012) dengan judul Peranan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Perambabulan al-qomariyah dalam Memberdayakan Perdagangan Usaha Kecil (Di Desa Babadan Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon)
Fitriani Prastiawati & Emile Satia Darma (2016) dengan judul Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional
Sri Budi Cantika Yuli (2015) dengan judul Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)





No comments:

Post a Comment

Followers