PENERAPAN
“GOOD GOVERNMENT” DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI INDONESIA
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang
Masalah
pemerintahan sebagai suatu kenyataan yang tak dapat di hindarkan dalam hidup
setiap warganegara memiliki banyak arti bagi mereka, secara perorangan atau
secara bersama-sama. Pemerintah adalah harapan dan peluang untuk mewujudkan
hidup yang sejahtera dan berdaulat melalui pengelolaan kebebasan dan persamaan
yang di miliki oleh warganegara. Pada sisi lain pemerintah adalah tantangan dan
kendala bagi warganegara terutama ketika pemerintah terjauhkan dari pengalaman
etika pemerintah. Suatu masyarakat tanpa pemerintah adalah sebuah kekacauan
massal. Di dalam masyarakat manusia beradab di perlukan lebih banyak peraturan,
di perlukan juga lebih banyak upaya dan kekuatan untuk menjamin bahwa
peraturan-peraturan itu di taati.
Harapan
lain yang ingin di wujudkan oleh setiap warganegara melalui proses pemerintahan
adalah berlangsungnya kehidupan secara wajar, dalam semua bidang dan ukuran
kehidupan mereka. Pemerintah pertama-tama di harapkan dapat membentuk
kesepakatan warganegara tentang bingkai kepatutan dalam proses kehidupan
kolektif warganegara. Dengan demikian, kebutuhan akan kehidupan yang wajar
mensyaratkan kewajiban pemerintah untuk membentuk hukum yang adil dan melakukan penegakkan hukum demi rasa
keadilan tersebut pada semua warganegara. Untuk mewujudkan tujuan dan harapan
tersebut, maka di perlukan suatu system pemerintahan yang baik dan efektif yang
sesuai dengan prinsip-prinsip bersifat demokratis. Konsep pemerintahan yang
baik itu di sebut dengan good goverment.
Dalam
makalah ini berisi pemaparan dari pengertian good goverment, prinsip-prinsip good
goverment, dan penerapannya di Indonesia. Diharapkan juga dengan penulisan
makalah ini dapat menambah wawasan tentang good government secara lebih
mendalam. Yang tidak kalah pentingnya adalah peran semua lapisan untuk
menjalankan tata pemerintahan yang baik.
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Pengertian Good Government
Menurut bahasa Good Government berasal dari
dua kata yang diambil dari bahasa inggris yaitu Good yang berarti baik, dan
government yang berarti
tata pemerintahan. Dari pengertian tersebut good government dapat
diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik, atau
pengelolaan/ penyelenggaraan kepemerintahan yang baik.
Government adalah mekanisme pengelolaan sumber
daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor
nonpemerintah dalam suatu kegiatan kolektif (ganie Rochman,2000: 142). Pinto
dalam Nisjar(1997: 119) mengatakan bahwa “government” adalah praktik
penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan
urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Lembaga
Administrasi Negara (2000: 1) mengartikan government
adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan
penyediaan publik goods and services [1].
Dengan begitu Good
Government dapat
didefinisikan
sebagai suatu kese-pakatan
menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah,
masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik secara umum.
B.
Prinsip
– Prinsip Good Governance
Untuk merealisasikan pemerintahan yang
profesional dan akuntabel yang bersandar pada prinsip-prinsip good government, Lembaga Administrasi
Negara (LAN) merumuskan sembilan aspek fundamental dalam good government yaitu:
a. Partisipasi
b. Penegakan
hukum
c. Tranparansi
d. Responsif
e. Orientasi
kesepakatan
f. Keadilan
g. Efektifitas
dan efisienitas
h. Akuntabel
i. Visi
strategi[2].
1. Partisipasi
Merupakan keterlibatan
masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Partisipasi aktif
masyarakat lebih jauh menggambarkan sejauhmana kepentingan mereka telah
terakomodir dengan baik selain melibatkan mereka dalam hal tanggung jawab yang
lebih luas. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan
disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi
dalam pembangunan. Faktor pendididkan menjadi kunci penting dalam mendorong
kesadaran masyarakat[3].
2. Penegakan
Hukum
Partisipasi masyarakat
dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik memerlukan system dan
aturan-aturan hukum, tanpa di topang oleh aturan hukum dan penegaknya secara
konsekwen partisipasi publik dapat berubah menjadi tindakan publik yang anarkhis.
3. Transparansi
Merupakan unsur lain yang
menopang terwujudnya good government.
Mengutip kesimpulan pakar politik Afan Gaffar ada 8 aspek mekanisme pengelolaan
negara secara terbuka yaitu:
a)
Penetapan posisi, jabatan
atau kedudukan
b)
Kekayaan pejabat publik
c)
Pemberian penghargaan
d)
Penetapan kebijakan yang
terkait dengan pencerahan kehidupan
e)
Kesehatan
f)
Moralitas pada pejabat
dan aparatur pelayan publik
g)
Keamanan dan ketertiban
h)
Kebijakan strategis untuk
penceraha kehidupan masyarakat.
4. Responsif
Bahwa pemerintah harus
reponsif terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Afan menegaskan bahwa
pemerintah harus memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya jangan menunggu
keinginannya, tapi mereka secara proaktif mempelajari dan menganalisa
kebutuhan-kebutuhan masyarakat, untuk kemudian melahirkan kebijakan strategis
guna memenuhi kepentingan umum.
5. Konsensus
Asas ini menyatakan bahwa
keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus.
Model pengambilan keputusan tersebut selain dapat memuaskan semua pihak atau
sebagian besar pihak juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik
bersama sehinggga ia akn mempunyai kekuatan memaksa bagi semua komponen yang
terlibat untuk melaksanakan keputussn tersebut.
6. Kesetaraan
Terkait dengan asas
konsesus transparansi, good government
juga harus didukung dengan asas kesetaraan, yakni kesamaan dalam perlakuan dan
pelayanan. Asas ini harus diperhatkan secaa sungguh-sungguh oleh semua
penyelenggara pemerintah baik pusat maupun daerah.
7. Efektifitas
dan efisienitas
Merupakan karakteristik good government yang merefleksikan
kemampuan peerintah dalam pencapaian tujuan secara tepat guna dan hasil guna.
Efektif biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjakau
sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, efisien umumnya diukur dengan rasionalitas
biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat.
8. Akuntabilitas
Asas akuntabilitas adalah
pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya
kewenangan untuk mengurusi kepentingnan mereka.
9. Visi
Strategi
Merupakan pandangan-pandangan
strategis untuk menghadapi masa depan, kualifikasi ini penting dalam kerangka
perwujudan good government, karena
perubahan dunia dengna kemajuan teknologinya yang begitu cepat. Dengan kata
lain, kebijakan apapun yang akan diambil saat ini harus diperhitungkan
akibatnya pada sepuluh tahun atau dua puluh tahun ke depan[4].
C.
Penerapan
Good Government di Indonesia
Di era
pemerintahan orde baru, salah satu citra buruk pemerintahan ditandai dengan
saratnya KKN telah membuat fase sejarah dalam kehidupan perpolitikan bangsa
Indonesia, sebagai kelanjutannya muncullah reformasi. Di antara isu reformasi
yang diwacanakan oleh para elit politik adalah good gavernment. Konsep good gavernment secara bertahap
menjadi semboyan yang populer di kalangan pemerintahan, swasta dan masyarakat
pada umumnya. Sehingga jadilah ide-good gavernment menjadi suatu harapan dan konsep
yang diusung oleh semua lapisan masyarakat umum di republik ini. Namun yang
menjadi pertanyaan kita smua, apakah konsep good
government sudah di
laksanakan dan dijalankan di negara indonesia ini?
Untuk menjawab
pertanyaan ini dapat ditelusuri dari indikator di bawah ini, seandainya
indikator di bawah ini sudah terpenuhi dan tercukupi maka dapat dipastikan
bahwa good government sudah terlaksana di indonesia ini.
Sebenarnya indikator ini adalah tugas dari domain/lembaga yang pembentuk good government itu sendiri.
Indikator tersebut antara lain:
1. Pemerintah
a.
Menciptakan kondisi politik, ekonomi
dan sosial yang stabil.
b.
Membuat peraturan yang efektif dan
berkeadilan.
c.
Menyediakan public service yang efektif dan
accountable.
d.
Menegakkan HAM.
e.
Melindungi lingkungan
hidup.
f.
Mengurus standar kesehatan dan standar
keselamatan publik.
2. Sektor Swasta
(Dunia Usaha)
a.
Menjalankan industri
b.
Menciptakan lapangan kerja
c.
Menyediakan insentif bagi karyawan
d.
Meningkatkan standar hidup
masyarakat
e.
Memelihara lingkungan
hidup
f.
Menaati peraturan
g.
Transfer ilmu pengetahuan dan tehnologi
kepada
masyarakat
h.
Menyediakan kredit bagi pengembangan
UKM
3. Masyarakat
Madani
a.
Menjaga agar hak-hak masyarakat
terlindungi
b.
Mempengaruhi kebijakan publik
c.
Sebagai sarana cheks and balances
pemerintah
d.
Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial
pemerintaH
e.
Mengembangkan
SDM
f.
Sarana berkomunikasi antar anggota
masyarakat
BAB III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Good government didefinisikan sebagai suatu
kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh
pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik
secara umum.
Dalam
menciptakan tata pemerintahan yang baik sangat tergantung dari ketiga lembaga
yang menyusun government tersebut yaitu
pemerintah (government), dunia usaha (swasta), dan masyarakat. Ketiga domain
itu harus saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Ketiga lembaga
ini harus menjaga kesinergian dalam rangka mencapai tujuan, karena ketiga
domain ini merupakan sebuah sistem yang saling ketergantungan dan tidak dapat
dipisahkan.
Dikategorikan
pemerintahan yang baik, jika pembangunan itu dapat dilakukan dengan biaya yang
sangat minimal menuju cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran, memperlihatkan
hasil dengan indikator kemampuan ekonomi rakyat meningkat, kesejahteraan
spritualitasnya meningkat dengan indikator masyarakat rasa aman, tenang,
bahagia dan penuh dengan kedamaian.
Wallahu
a’lam.
Daftar
Pustaka
Sri Rahayu, ani. S.IP., M.AP., PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN
(PPKn), Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
Tim Penyusun MKD IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA, CIVIC EDUCATION (PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN), Surabaya: IAIN SUNAN AMPEL Press, 2011.
Labolo, Dr. Muhadam. Memperkuat Pemerintahan, Mencegah Negara Gagal; Sebuah Ikhtiar
Mewujudkan Good Governance dan Negara Kesejahteraan, Jakarta: Kubah Ilmu,
2012.
[1] Ani Sri Rahayu, S.IP.,
M.AP., PENDIDIKAN PANCASILA &
KEWARGANEGARAAN (PPKn), Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hal. 198-199.
[2] Tim
Penyusun MKD IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA, CIVIC
EDUCATION (PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN), IAIN SUNAN AMPEL Press, Surabaya,
2011, hal.122.
[3] Dr. Muhadam Labolo, Memperkuat Pemerintahan, Mencegah Negara
Gagal; Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Good Governance dan Negara Kesejahteraan,
Kubah Ilmu, Jakarta, 2012, Hal.113.
No comments:
Post a Comment