Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil
Pengadaan PNS
merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan
Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah. Pengadaan PNS di Instansi Pemerintah dilakukan
berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam
pendayagunaan aparatur Negara. Pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan
perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa
percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. Setiap Instansi Pemerintah merencanakan pelaksanaan
pengadaan PNS. Tata cara pengadaan PNS diatur dalam PP Nomor 98 tahun 2000
sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 11 tahun 2002 tentang Pengadaan PNS.
Setiap Warga
Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama
untuk melamar
menjadi PNS tentunya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.
Lowongan formasi
PNS diumumkan secara luas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian melalui media massa dan/atau
dalam bentuk lain agar dapat memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada
Warga Negara Indonesia untuk mengajukan lamaran, dan memberikan lebih banyak
kemungkinan bagi instansi untuk memilih calon yang paling cakap dalam melaksanakan
tugas yang akan dibebankan kepadanya. Kegiatan ini dilakukan paling lambat 15 (lima
belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran. Dalam pengumuman tersebut
dicantumkan :
1. Jumlah
dan jenis jabatan lowongan;
2. Syarat
jabatan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
3. Alamat
dan tempat lamaran ditujukan; Batas waktu pengajuan lamaran, dan
4. Lain-lain
yang dipandang perlu
1. Syarat
melamar sebagai Pegawai Negeri Sipil
Sedangkan syarat-syarat
yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah :
a. Berstatus
sebagai Warga Negara Indonesia.
b. Berusia
serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
c. Tidak
pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
d. Tidak
pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai
pegawai swasta;
e. Tidak
berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri;
f.
Mempunyai pendidikan,
kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
g. Berkelakuan
baik;
h. Sehat
jasmani dan rohani;
i.
Bersedia ditempatkan di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang
ditentukan oleh pemerintah,
j.
Syarat lain yang
ditentukan dalam persyaratan jabatan.
2. Seleksi
Penyelenggaraan
seleksi pengadaan PNS oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif
berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan.
Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi seleksi
administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Ujian seleksi bagi
pelamar yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh suatu panitia yang dibentuk
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Panitia ini terdiri sekurang-kurangnya 3
(tiga) pejabat, yaitu seorang ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan
seorang anggota. Apabila jumlah anggota panitia lebih dari 3 (tiga) orang, maka
jumlahnya harus merupakan bilangan ganjil. Tugas panitia tersebut adalah sebagai
berikut :
a. Menyiapkan
bahan ujian;
b. Menentukan
pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
c. Menentukan
tempat dan jadwal ujian;
d. Menyelenggarakan
ujian;
e. Memeriksa
dan menentukan hasil ujian.
Sebagai catatan, lembar jawaban ujian
diperiksa oleh sekurang-kurangnya 2 (dua)orang anggota. Materi ujian
penyaringan ini meliputi test kompetensi dan psikotes. Materi tes
kompetensi disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan, sedangkan penyelenggaraan
psikotes disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan dan kemampuan
instansi masing-masing. Materi tes kompetensi tersebut disesuaikan dengan
kebutuhan persyaratan jabatan, yang antara lain meliputi pengetahuan umum, bahasa
Indonesia, kebijakan pemerintah, pengetahuan teknis, dan pengetahuan lainnya.
Sedangkan psikotes di lakukan untuk mengetahui kepribadian, minat dan bakat dari
pelamar.
Selanjutnya,
bagi yang lulus ujian penyaringan akan di tetapkan dan diumumkan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian. Untuk itu, bagi pelamar yang dinyatakan lulus ujian
penyaringan diwajibkan untuk menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
3. Proses
Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
Pelamar
yang dinyatakan lulus ujian atau seleksi yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) tersebut, oleh Pejabat Pembina Kepegawaian disampaikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara untuk mendapatkan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil atau
yang lebih dikenal dengan singkatan NIP. Pelamar yang sudah diberi NIP
selanjutnya diangkat sebagai CPNS melalui keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. Pengangkatan
ini dilakukan dalam tahun anggaran belanja, dan penetapannya tidak boleh
berlaku surut. Namun perlu pula diperhatikan bahwa terdapat kemungkinan adanya
pelamar yang secara administratif tidak memenuhi syarat sehingga oleh BKN tidak
diberi NIP dan berkasnya dikembalikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang
bersangkutan. Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai CPNS
tersebut adalah:
a. Golongan
ruang I/a untuk yang memiliki STTB Sekolah Dasar atau setingkat;
b. Golongan
ruang I/c untuk yang memiliki STTB SLTP atau setingkat;
c. Golongan
ruang II/a untuk yang memiliki STTB SLTA atau setingkat;
d. Golongan
ruang II/b untuk yang memiliki STTB Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma III;
e. Golongan
ruang II/c untuk yang memiliki ijazah Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma;
f.
Golongan ruang III/a
untuk yang memiliki ijazah Sarjana, atau Diploma IV;
g. Golongan
ruang III/b untuk yang memiliki ijazah Dokter, Apoteker, dan ijazah lainnya yang setara,
Magister (S2), atau ijazah Spesialis I; dan
h. Golongan
ruang III/c untuk yang memiliki ijazah Doktor (S3), atau ijazah Spesialis II.
Setiap Calon PNS wajib menjalani masa
percobaan. Masa percobaan dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan
terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan
motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan
bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Masa percobaan
bagi calon PNS dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Instansi Pemerintah wajib
memberikan pendidikan dan pelatihan kepada calon PNS selama masa percobaan.
Pengangkatan
CPNS menjadi Pegawai Negeri Sipil
Setiap Calon PNS yang diangkat
menjadi PNS harus memenuhi persyaratan lulus pendidikan dan pelatihan;
dan sehat jasmani dan rohani. Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan
diangkat menjadi PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan
perundang-undangan diberhentikan sebagai calon PNS. CPNS yang telah
menjalankan masa percobaan selama 1 (satu) tahun diangkat menjadi Pegawai Negeri
Sipil (PNS) oleh Pejabat Pembina kepegawaian dalam jabatan dan pangkat tertentu,
apabila:
a. Setiap
unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
b. Telah
memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil ,
dan
c. Telah
lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.
Syarat penilaian prestasi kerja/DP-3
dinyatakan secara tertulis oleh atasan yang berwenang membuat
penilaian prestasi kerja, sedangkan syarat kesehatan jasmani dimaksud oleh Dokter
Penguji Tersendiri atau Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan,
sedangkan untuk Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Sementara itu tanggal mulai berlakunya
pengangkatan menjadi PNS tidak boleh berlaku surut. CPNS yang telah diangkat
menjadi PNS tersebut kemudian diberikan pangkat tertentu. Pengertian
Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai
dasar panggajian. Pangkat yang diberikan kepada CPNS tersebut adalah sebagai
berikut:
a. Golongan
ruang I/a pangkat Juru Muda;
b. Golongan
ruang I/c pangkat Juru;
c. Golongan
ruang II/a pangkat Pengatur Muda;
d. Golongan
ruang II/b pangkat Pengatur Muda Tk. I;
e. Golongan
ruang II/c pangkat Pengatur;
f.
Golongan ruang III/a
pangkat Penata Muda;
g. Golongan
ruang III/b pangkat Penata Muda Tingkat I;
h. Golongan
ruang III/c pangkat Penata.
Prosedur
dan pengadaan P3K
Istilah PPPK masih
terdengar asing di masyarakat, tetapi telah ada sejak diberlakukan
Undang-undang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang tersebut menjelaskan tentang
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Secara singkat, seorang yang
bekerja sebagai aparatur negara dibedakan menjadi dua pertama adalah pegawai
tetap atau yang dikenal dengan PNS dan pegawai kontrak. Bagaimana dengan
pegawai honorer? Istilah tersebut sudah tidak lagi digunakan dan sistem penggunaan
pegawai honorer telah dihapus. Pegawai yang bersifat kontrak akan bekerja
sesuai dengan masa kerja yang tertera dalam kontrak. Oleh karena itu, mereka
tidak akan bekerja sampai pensiun seperti PNS tetapi memiliki peluang untuk
memperpanjang kontrak atau mengikuti tes CPNS.
Apa
itu PPPK?
Mengapa pemerintah
mengangkat pegawai kontrak? Ada banyak alasan yang menjadikan pemerintah
memutuskan untuk menggunakan jasa pegawai kontrak dengan masa tertentu. Yang
pertama adalah ketersediaan tenaga ahli yang terbatas. Untuk menjadi PPPK,
seseorang harus memiliki kompetensi atau keahlian tertentu. Faktor kedua adalah
keahlian untuk peningkatan organisasi, terutama keahlian lapangan. Oleh karena
itu, tenaga yang bersifat kontrak tidak akan dimasukkan adalah kategori tenaga
administrasi. Pemerintah berusaha untuk menghapus pengadaan tenaga administrasi
dengan meningkatkan kapasitas tenaga ahli.
Pertanyaan yang
sering muncul adalah hak-hak dan kewajiban yang diterima oleh seseorang yang
menjadi PPPK. Seperti yang telah diketahui, PNS atau aparatur negara lain
seperti polisi dan TNI memiliki beberapa hak-hak dan kewajiban yang harus
dipenuhi dan dipatuhi. Seorang yang yang telah diangkat sebagai ASN atau
aparatur sipil negara tidak boleh berpartisipasi aktif dalam politik. Ketentuan
ini berlaku ketika ia masih menjadi ASN. Karena masa kerja yang terbatas,
pegawai kontrak akan terbebas dari kewajiban tersebut setelah tidak lagi
menjadi bagian dari ASN. Hal inilah yang perlu diperhatikan ketika menjadi ASN,
meskipun berstatus pegawai kontrak. Secara umum, semua yang berlaku pada PNS
juga berlaku untuk pegawai kontrak dan segala hal yang terlarang bagi PNS juga
tidak boleh dikerjakan oleh pegawai kontrak.
PPPK berada pada
setiap jenjang kepegawaian di pemerintah yaitu pusat, provinsi, dan daerah.
Jangka waktu kontrak yang berlaku minimal satu tahun. Pegawai yang berada pada
pemerintah pusat akan dikenakan peraturan sama seperti PNS lain di pusat. Hal
tersebut juga berlaku pada pegawai kontrak yang berada di provinsi dan daerah.
Pengangkatan PPPK membutuhkan proses yang panjang dan mirip dengan seleksi
CPNS. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diangkat oleh PPK yaitu
Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK. Siapakah pejabat PPK? PPK berada pada
tingkat pusat, provinsi dan daerah.
PPK pusat adalah
pejabat setingkat menteri termasuk jaksa agung, kepala lembaga non kementrian,
kepala polisi republik Indonesia, pimpinan kesekretariatan pada kementrian, dan
lainnya. PPK bertanggung jawab untuk memutuskan penerimaan atau penolakan
pegawai kontrak. Selain itu PPK juga yang menandatangani surat keputusan yang
akan berlaku bagi pegawai tersebut. Untuk tingkat provinsi, PPK adalah gubernur
sedangkan bupati atau wali kota akan menjadi PPK untuk tingkat daerah. Tugas
dan wewenang memiliki kesamaan dengan PPK tingkat pusat.
Proses
Pengadaan PPPK
Setelah mengetahui
tentang PPPK, hal selanjutnya yang membutuhkan banyak perhatian adalah sistem
pengadaan. Secara umum syarat dan ketentuan pengadaan pegawai kontrak sama
dengan ASN yang lain. Seseorang dapat mendaftar menjadi pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja jika memenuhi beberapa persyaratan. Syarat-syarat
tersebut diantaranya warga negara Indonesia dan berusia minimal 19 tahun.
Batasan maksimal usia yang diperkenankan akan disesuaikan dengan jabatan dan
keahlian yang dibutuhkan. Selain itu, syarat lain adalah tidak pernah dipenjara
dengan tindak pidana kurungan yang berhubungan dengan jabatan, kejahatan umum,
dan sebagainya. Mereka yang pernah masuk penjara meskipun hanya satu hari tidak
akan diterima menjadi pegawai pemerintah. Perlu diperhatikan, penjara yang
berlaku adalah setelah keputusan akhir pengadilan.
Syarat-syarat lain
bagi PPPK adalah tidak pernah diberhentikan dari kepegawaian pemerintah.
Seseorang yang pernah menjadi pegawai pemerintah kemudian diberhentikan sebelum
masa pensiun tidak diperkenankan mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja. Calon pelamar juga bukan anggota partai politik aktif atau
melakukan aktivitas yang berkaitan dengan politik praktis. Syarat yang paling
utama adalah memiliki keahlian, kecakapan, dan ketrampilan yang diperlukan
sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Hal tersebut dibuktikan dengan ijazah
dari pendidikan formal terakhir. Selanjutnya, mereka harus sehat jasmani dan rohani.
Persyaratan lain akan disesuaikan dengan kebutuhan dan jabatan.
Penentuan
persyaratan dilakukan setelah adanya proses pengadaan PPPK. Penentuan jumlah pegawai ditentukan oleh
Menteri PAN setelah menerima usulan dari instansi pemerintah. Instansi atau lembaga
pemerintah melakukan perhitungan terhadap pekerjaan dan pegawai yang dimiliki.
Jika terdapat ketidakseimbangan, mereka segera melakukan perumusan untuk
jabatan potensial bagi pegawai baru. Setelah itu, instansi mengajukan usulan
untuk seleksi dan penerimaan pegawai baru. Jika usulan telah diputuskan,
pengumuman seleksi segera dilakukan dengan melalui media cetak, elektronik, dan
internet.
Proses seleksi
untuk pegawai kontrak berlaku beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap
administrasi untuk memilih calon-calon yang memenuhi kriteria sesuai dengan
persyaratan yang telah ditetapkan. Seleksi ini sudah dilakukan secara otomatis
sehingga pelamar akan mendapatkan kartu peserta setelah memenuhi seleksi
administrasi. Tes berikutnya adalah tes kompetensi dasar dan kompetensi bidang.
Untuk kompetensi dasar, materi yang diujikan meliputi wawasan kebangsaan,
intelegensia, dan kepribadian. Semua pegawai akan melakukan tes serupa dengan
materi yang sama dari kementrian ASN. Tes selanjutnya adalah tes sesuai dengan
bidang yang dipilih oleh pelamar. Soal-soal untuk tes ini disusun oleh PPK dan
berbeda antara satu dengan lainnya sesuai dengan keahlian dan kecakapan yang
harus dipenuhi bagi pegawai kontrak.
Hasil tes tertulis
akan menentukan tes wawancara. Beberapa lowongan juga menerapkan seleksi secara
administrasi dengan melampirkan sertifikat keahlian tertentu. Hal ini berlaku
bagi keahlian atau jabatan yang sangat terbatas dan jarang ditemui. Pengumuman
terhadap seleksi dilakukan untuk peserta yang lulus melebihi batas nilai yang
telah ditentukan. Pengumuman ini bersifat sementara karena PPK atau Menteri PAN
akan memutuskan secara langsung pegawai yang diterima sebagai PPPK.
PPK atau menteri
PAN mengumumkan pelamar yang diterima sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja. Bagi pelamar yang lulus, mereka harus melengkapi berkas yang akan
digunakan untuk mengisi sistem informasi ASN. Surat pengangkatan pegawai segera
diterima dengan tembusan pada BKN. Seperti yang telah disebutkan diatas, masa
kerja paling singkat adalah satu tahun dan memiliki peluang untuk diperpanjang.
Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berbeda dengan PNS sehingga mereka
tidak secara otomatis menjadi CPNS. PPPK harus mengikuti setiap proses yang
berlaku bagi pengangkatan CPNS jika berkeinginan untuk menjadi PNS secara
tetap. Segala tahapan yang telah diuraikan diatas sangat penting untuk
diketahui bagi mereka yang ingin mendaftar sebagai pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja.
No comments:
Post a Comment