BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar
Belakang
Saat ini
pemerintah Indonesia dan seluruh lapisan masyarakat mengusahakan untuk dapat terus memperjuangkan suatu reformasi agar reformasi tersebut
tentunya akan membawa perubahan dalam kehidupan politik nasional maupun di
daerah. Salah saru bentuk reformasi yang telah dilakukan yaitu mengesahkan
sejumlah kebijakan dan peraturan yang berkaitan pengelolaan keuangan pemerintah
daerah dengan tujuan untuk memperbaiki sistem yang sudah ada dan akuntabilitas
yang lebih besar atas sumber daya masyarakat yang dikelola oleh pemerintah
daerah. Pengeloalaan keuangan daerah terkait dengan pelaksanaan APBD, dalam
pelaksanaan APBD Pemerintah daerah diharapkan bisa meningkatkan kemandirian
dalam pengelolaan pembangunan daerah. Hal ini merupakan suatu proses terhadap
keterlibatan dari segenap unsur dan lapisan masyarakat, untuk dapat memberikan
wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya
berdasarkan aspirasi masyarakat. Sehingga aspirasi dari masyarakat dapat
tercapai setempat bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan.
Akuntansi
dalam sektor publik memberikan kemudahan serta ketransparansinya anggaran
kepada masyarakat kita, dengan transparansinya anggaran bermanfaat untuk
mencegah terjadinya kasus korupsi, sehingga hal ini sebagai bagian mencegah
korupsi, dan dengan sistem akuntansi sektor publik memberikan keefektifan dalam
kinerja sektor publik.
1.2
Rumusan
Maslah
1.
Apa tujuan penyusunan Sistem
Akuntansi Sektor Publik?
2.
Apa dasar hukum pelaksanaan Sistem
Akuntansi Sektor Publik?
3.
Bagaimana gambaran umum pelaksanaan
Sistem Akuntansi Sektor Publik?
4.
Apa saja prinsip dan variasi Sistem
Akuntansi Sektor Publik?
1.3
Tujuan
Penulisan
1.
Untuk mengetahui apa tujuan dari
penyusunan Sistem Akuntansi Sektor Publik;
2.
Untuk mengetahui dasar hukum
pelaksanaan Sistem Akuntansi Sektor Publik;
3.
Untuk mengetahui gambaran umum
pelaksanaan Sistem Akuntansi Sektor Publik;
4.
Untuk mengetahui apa saja prinsip
dan variasi Sistem Akuntansi Sektor Publik.
1.4
Metode
Penulisan
Dalam
penulisan kami menggunakan metode
kepustakaan dan mencari sumber-sumber dari internet demi menunjang penulisan
makalah ini.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1
Tujuan
Penyusunan Sistem Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi
sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik
sebagai salah satu alat pertanggung jawaban kepada publik. Sekarang terdapat
perhatian yang makin besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh
lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga
publik nonpemerintah. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk
dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.
Organisasi
sektor publik menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya
ekonomi dan biaya sosial dan memanfaatkannya bagi publik, serta dampak negatif
atas aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi
dapat diterima sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan
publik. Akuntansi sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin
ilmu yang lebih dibutuhkan.
Sektor
publik adalah manajemen keuangan yang berasal dari publik sehingga menimbulkan
konsekuensi untuk dipertanggung jawabkan kepada publik. Dengan demikian,
pengelolaannya memerlukan keterbukaan dan akuntabilitas terhadap publik. Ruang
lingkup akuntansi sektor publik meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah
pusat, pemerintah daerah, dan unit-unit kerja pemerintah), organisasi
sukarelawan, rumah sakit, perguruan tinggi dan universitas, yayasan, lembaga
swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi politik, dan
sebagainya.Sistem akuntansi untuk badan-badan pemerintahan harus mengikuti
standar akuntansi pemerintah (SAP) seperti dimaksud dalam undang-undang nomor
17 tahun 2003 pasal 32, undang-undang nomor 1 tahun 2004 pasal 51 ayat 3, dan
peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005. Di sisi lain, unit-unit pemerintah
yang bergerak di bidang bisnis (BUMN dan BUMD) harus mengikuti standar
akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh IAI (ikatan akuntansi Indonesia).
Sementara itu, organisasi publik non pemerintahan mengikuti standar akuntansi
keuangan.
Akuntansi
sektor publik diarahkan untuk mencapai hasil tertentu yang harus memiliki
manfaat bagi publik. Dalam beberapa hal akuntansi sektor publik berbeda dengan
sektor swasta karena adanya perbedaan linkungan yang mempengaruhi. Sifat dan
karakteristik organisasi sektor publik terutama adalah tujuan, sifat, dan sumbe
dananya. Sifat organisasi sektor publik adalah organisasi nonlaba. Tujuannya
hanyalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan
kesejahteraannya.
Organisasi
sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks. Komponen
lingkungan yang mempengaruhi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik,
kultur, dan demografi.
Tujuan
sektor publik adalah memberi pelayanan kepada masyarakat dan mensejahterakan
masyarakat. Misalnya pelayanan dalam bidang pendidikan, keamanan, kesehatan
masyarakat, penegakan hukum, transportasi publik, penyediaan barang kebutuhan
masyarakat dan sebagainya. Sementara itu, sektor komersial bertujuan mencari
laba untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham.
Sektor
publik memperoleh biaya dari pajak, retribusi, laba BUMN dan BUMD, pinjaman
luar negeri, obligasi, sumbangan, dana abadi, hibah, dan lainnya. Sedangkan
sektor komersial memperoleh biaya dari modal pemilik dan laba yang ditahan,
utang bank, obligasi, dan penerbitan saham baru.
Sektor
publik dan sektor komersial memiliki persamaan, dimana keduanya adalah bagian
yang saling berhubungan dari sistem ekonomi negara, dan sumber daya yang sama
untuk mencapai tujuan organisasi. Keduanya juga mengahadapi masalah yang sama
yaitu kelangkaan sumber daya sehingga harus menggunakannya secara efektif dan
efisien. Selain itu, keduanya memiliki manajemen yang sama, produk yang sama,
dan sama-sama terikat pada aturan yang berlaku.
Tujuan
Akuntansi Sektor Publik :
1.
Memberikan informasi yang
diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas alokasi
suatu sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait
dengan pengendalian manajemen.
2.
Memberikan informasi yang
memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab secara
tepat dan efektif program dan penggunaan sumberdaya yang menjadi
wewenangnya dan memungkinkan bagi
pegawai pemerintah untuk melaporkan
kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.
Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.
Di Indonesia
perkembangan akuntansi pemerintahan secara pesat dipengaruhi oleh era reformasi
yang pada akhirnya menghasilkan tiga paket undang-undang di bidang keuangan
negara :
1.
UU No.17 th 2003 tentang Keuangan
Negara
2.
UU No.1 th 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, dan
3.
UU No.15 th 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
Ketiga UU
tersebut akan mendorong pemerintah untuk mengelola keuangan negara dengan lebih
baik dan membuat pertanggung jawabannya berupa laporan keuangan yang disusun
berdasarkan suatu standar akuntansi pemerintahan.
2.2 Dasar Hukum Pelaksanaan Sistem Akuntansi
Sektor Publik
Sistem
akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan
pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.
(Peraturan Pemerintahan tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, pasal 1).
Bergulirnya era reformasi memberikan sinyal yang kuat akan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah satunya adalah PP 105/2000 yang secara eksplisit menyebutkan perlunya standar akuntansi pemerintahan dalam pertanggungjawaban keuangan daerah. Pada tahun 2002 Menteri Keuangan membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang bertugas menyusun konsep standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah yang tertuang dalam KMK 308/KMK.012/2002. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa laporan pertanggungjawaban APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan, dan standar tersebut disusun oleh suatu komite standar yang indenden dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara kembali mengamanatkan penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, bahkan mengamanatkan pembentukan komite yang bertugas menyusun standar akuntansi pemerintahan dengan keputusan presiden. Dalam penyusunan standar harus melalui langkah-langkah tertentu termasuk dengar pendapat (hearing), dan meminta pertimbangan mengenai substansi kepada BPK sebelum ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
Bergulirnya era reformasi memberikan sinyal yang kuat akan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah satunya adalah PP 105/2000 yang secara eksplisit menyebutkan perlunya standar akuntansi pemerintahan dalam pertanggungjawaban keuangan daerah. Pada tahun 2002 Menteri Keuangan membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang bertugas menyusun konsep standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah yang tertuang dalam KMK 308/KMK.012/2002. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa laporan pertanggungjawaban APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan, dan standar tersebut disusun oleh suatu komite standar yang indenden dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara kembali mengamanatkan penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, bahkan mengamanatkan pembentukan komite yang bertugas menyusun standar akuntansi pemerintahan dengan keputusan presiden. Dalam penyusunan standar harus melalui langkah-langkah tertentu termasuk dengar pendapat (hearing), dan meminta pertimbangan mengenai substansi kepada BPK sebelum ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
Regulasi Ak.Pemerintahan
di Indonesia
Produk hukum yang
mendasari pengelolaan keuangan negara/daerah.
1.
UU No. 17/2003 tentang
Keuangan Negara.
2.
UU No. 1/2004 tentang
Perbendaharan Negara.
3.
UU No. 15/2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4.
UU No. 32/2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
5.
UU No. 33/2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6.
PP No. 23/2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
7.
PP No. 58/2005 tentang
Pengelolan Keuangan Daerah.
8.
PP No. 8/2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
PP
No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
2.3 Gambaran Umum Pelaksanaan Sistem
Akuntansi Sektor Publik
Sistem
akuntansi atau penatausahaan Keuangan Daerah yang berlaku pada masa lalu dan
saat ini tercermin dalam perhitungan APBD menggunakan sistem pembukuan tunggal
yang berbasis kas. Prinsip basis kas adalah mengakui pendapatan pada saat
diterimanya kas dan mengakui belanja atau biaya pada saat dikeluarannya kas.
Hal tersebut tentu saja sangat terbatas, karena informasi yang dihasilkan hanya
berupa kas yang terdiri atas informasi kas masuk, kas keluar dan saldo kas.
Dalam era
globalisasi, reformasi, dan tuntutan transparansi yang semakin meningkat, peran
akuntansi semakin dibutuhkan. Tidak saja untuk kebutuhan pihak manajemen suatu
entitas, tetapi juga untuk kebutuhan pertanggung jawaban kepada banyak pihak
yang memerlukan.
Di
Indonesia, akuntansi pemerintahan secara historis belum banyak berkembang sejak
kemerdekaan 17 Agustus 1945. Menurut catatan sejarah, produk akuntansi
pemerintahan Indonesia pertama adalah Neraca Kekayaan Negara yang dikeluarkan
pada tahun 1948. Bentuk akuntabilitas keuangan ini masih dalam bahasa dan mata
uang Belanda.
Sejak tahun
2003 akhir, akuntansi pemerintahan mendapatkan perhatian dan dasar hukum yang
menggantikan produk Belanda tersebut. UU No.17 th 2003 tentang Keuangan Negara
menjadi pijakan penting perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia. UU
Keuangan Negara tersebut diikuti pula dengan UU No.1 th 2004 tentang
Perbendaharan Negara dan UU No.15 th 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung jawab Keuangan Negara. Dengan ketiga undang-undang tersebut, tuntutan
akan akuntansi pemerintahan semakin nyata.
2.4 Prinsip Dan Variasi Sistem Akuntansi
Sektor Publik
1.
Prinsip Sistem Akuntansi
Sektor Publik
Persyaratan
Akuntansi sektor Publik telah ditentukan dalam A manual for Government
Accounting dan United Nations Organization (PBB), sebagai berikut :
a. Sistem
akuntansi dirancang untuk memenuhi persyaratan Undang-undang Dasar,
Undang-undang, dan peraturan lainnya.
b. Sistem
akuntansi harus selaras dengan klasifikasi anggaran sehingga fungsi
penganggaran dan akuntansi saling melengkapi dan teritegrasi.
c. Rekening
dikaitkan dengan jelas pada objek, tujuan penerimaan, tujuan pengeluaran, dan
pejabat penanggung jawaban jika terjadi penyimpangan.
d. Sistem
akuntansi seharusnya selaras dengan pengawasan administratif terhadap dana,
kegiatan, manajemen program, pemeriksaan internal, dan penilaian kinerja.
e. Sistem
akuntansi seharusnya selaras dengan pengawasan administratif terhadap dana,
kegiatan, manajemen program, pemeriksaan internal, dan penilaian kinerja.
2.
Variasi akuntansi sektor publik yaitu
:
a.
Akuntansi Dana
Sumber
daya keuangan berupa dana yang disediakan untuk digunakan oleh organisasi
nirlaba atau institusi pemerintah biasanya mempunyai keterbatasan penggunaan
dalam arti,dana-dana tersebut dibatasi penggunaanya untuk tujuan atau aktivitas
tertentu yang kadang merupakan syarat dati pihak eksternal yang merupakan
penyedia dana.
Tidak seperti perusahaan swasta yang mencari laba,
organisasi sektor public mempunyai tujuan-tujuan yang spesifik. Organisasi
sektor public dimana sumber daya yang ada harus digunakan dengan tujuan
tertentu. Secara umum, sangat lazim jika
dari keseluruhan dana yang dipunyai organisasi sector public, masing-masing
mempunyai tujuan tersendiri dalam penggunaanya, baik karena eksternal, faktor
internal maupun karena peraturan.
Untuk mengakomodasi keadaan itu, organisasi sector
public membuat dana-dana dalam sistem akuntansinya. Pemasukan yang dimiliki
organisasi sector public kemudian diklasifikasikan ke dalam dana-dana tersebut
sesuai dengan tujuan dan maksud tertentu.
Adanya keterbatasan penggunaan dana memberikan
implikasi akan suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak
penyedia dana. Oleh sebab itu, organisasi-organisasi nirlaba dan institusi
pemerintah menggunakan akuntansi dana untuk mengontrol dana yang terikat atau
keterbatasan dalam penggunaan .
Dana kesatuan dana-dana yang dimiliki organisasi
sector public, dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :
·
Dana yang Bisa Dibelanjakan
(Expendable Fund)
Dana yang disediakan untuk membiayai
aktivitas-aktivitas yang bersifat non-business yang menjadi bagian dari tujuan
organisasi sector publik.
·
Dana yang Tidak Bisa Dibelanjakan
(Nonexpendable Fund)
Dana yang
dipisahkan untuk aktivitas-aktivitas yang bersifat bisnis. Digunakan sebagai
pendukung dari expendable fund.
Persamaan
akuntansi Dana
Dalam
Akuntansi Dana dikenal persamaan akuntansi sebagai berikut:
AKTIVA = KEWAJIBAN +
EKUITAS DANA
Persamaan
tersebut tentu saja berbeda dengan persamaan akuntansi yang kita kenal pada
akuntansi keuangan yang digunakan dalam perusahaan komersial yang berupa :
AKTIVA = KEWAJIBAN +
EKUITAS
Disini
terdapat perbedaan yang mendasar antara ekuitas dana dan ekuitas. Diperusahaan
selisih antara aktiva dan utang adalah ekuitas yang menunjukkan adanya
kepemilikan pada perusahaan tersebut oleh pemegang sahamnya. Sementara itu, di
organisasi sector public, ekuitas dana tidak menunjukkan adanya kepemilikan
siapa pun karena memang tidak ada kepemilikan individu dalam suatu organisasi
sector public.
Basis
Akuntansi dan Fokus Pengukuran
Dalam
Akuntansi Dana, dikenal istilah basis akuntansi dan focus pengukuran
(measurement focus). Basis akuntansi menentukan kapan transaksi dan peristiwa
yang terjadi diakui. Contoh, bila organisasi mengadopsi basis akrual penuh,
transaksi diakui ketika transaksi tersebut memiliki dampak ekonomi yang
substantive. Kalau yang diadopsi adalah basis kas, transaksi diakui hanya kalau
kas yang berhubungan dengan transaksi tersebut diterima atau dibayarakan.
Fokus
Pengukuran dari suatu entitas akuntansi menentukan apa yang akan dilaporkan,
dengan kata lain jenis aktiva dan kewajiban apa saja yang diakui secara
akuntansi dan dilaporkan dalam neraca. Konsep basis akuntansi dan focus
pengukuran ini berhubungan erat dan pemilihan salah satu akan mengimplikasikan
pemilihan yang lain.
b.
Akuntansi Anggaran
Akuntansi
anggaran mengacu pada praktik yang dilakukan oleh banyak organisasi sector
public, khususnya pemerintah dalam upaya menyajikan akun-akun operasinya dengan
format yang sama dengan anggaranya. Tujuan praktik ini adalah untuk menekankan
peranan anggran dalam siklus perencanaan-pengendalian-pertanggungjawaban.
Ide dibalik
akuntansi anggaran ini adalah untuk kemudahan. Kesulitan biasanya muncul karena
organisasi yang berbeda biasanya mengadopsi format pelaporan yang berbeda pula.
Hal ini disebabkan oleh suatu fakta bahwa perbedaan instrinsik antara jasa yang
diberikan dalam organisasi yang berbeda tercermin dalam anggaran mereka. Akuntansi
Anggaran lebih berfokus pada bentuk akunya daripada isinya
c.
Akuntansi Komitmen
Akuntansi
Komitmen mengakui transaksi ketika organisasi telah memiliki komitmen untuk
melaksanakan transaksi tersebut. Ini berarti bahwa transaksi tidak diakui
ketika ada penerimaan atau pengeluaran kas, juga bukan pada saat faktur
diterima atau dikirimkan, namun pada saat yang lebih awal, yaitu pada saat
pesanan dibuat atau diterima.
d.
Laporan Keuangan Pokok
Akuntansi merupakan kegiatan
jasa yang berfungsi menyediakan informasi keuangan suatu badan usaha tertentu.
Informasi ini disajikan dalam laporan keuangan yang terdiri dari neraca,
laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan perubahan posisi keuangan
serta catatan atas laporan keuangan.
Laporan
keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan
transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum
laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan,
realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang
bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai
alokasi sumber daya.
Neraca
menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu waktu tertentu, dimana
informasi yang tersedia berupa informasi harta, kewajiban serta modal.
Perhitungan laba rugi menunjukkan pendapatan yang diperoleh, biaya yang
dikeluarkan serta hasil usaha yang diperoleh dalam suatu periode yang terakhir
pada tanggal yang tertera di neraca. Laporan perubahan posisi keuangan
menyajikan kegiatan pembiayaan dan investasi perusahaan.
e.
Komponen Laporan Keuangan Pemerintah
Menurut
IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) laporan keuangan
akrual secara umum setidaknya terdiri dari:
1)
Statement of Financial Position
(Neraca),
2)
Statement of Financial Performance
(Laporan Kinerja Keuangan),
3)
Statement of Changes In Net Assets/Equity
(Laporan Perubahan dalam Aset Bersih/Ekuitas),
4)
Cash Flow Statement (Laporan Arus
Kas), dan
5)
Accounting Policies and Notes to The
Financial Statements (Catatan atas Kebijakan Akuntansi dan Catatan atas Laporan
Keuangan)
f.
Laporan Keuangan Konsolidasian
Laporan Keuangan Konsolidasian
merupakan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang dihasilkan dari proses
konsolidasi antar laporan-laporan yang dihasilkan oleh Kementerian
Negara/Lembaga. Sampai dengan level Kementerian Negara/Lembaga, laporan
keuangan yang dihasilkan masih berupa laporan keuangan gabungan/kompilasi,
dalam arti hanya menjumlahkan nilai setiap akun yang sama tanpa ada proses
eliminasi.
g.
Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah
Catatan atas
Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan
informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan
Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu
pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus
Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian
informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan
serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang
wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan
komitmen-komitmen lainnya. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk
mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan
dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.
Selain
mensyarat penyusunan laporan keuangan di atas, PP SAP juga memuat prosedur yang
dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyaksikan laporan keuangan
baik bagi pemerintah pusat maupun daerah. Dengan adanya SAP maka laporan
keuangan pemerintah pusat/daerah akan lebih berkualitas (dapat dipahami,
relevan ,handal dan dapat diperbandingkan).
Laporan
tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK untuk diberikan opini dalam
rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para
Stakeholder antara lain : pemerintah (eksekutif), DPR/DPRD (legislatif)
,investor, kreditor dan mesyarakat pada umumnya dalam rangka transpansi dan
akuntanbilitas Keuangan Negara.
h.
Kebutuhan
Akuntansi Pemerintahan
Dalam era
globalisasi, reformasi, dan tuntutan transparansi yang semakin meningkat, peran
akuntansi semakin dibutuhkan. Tidak saja untuk kebutuhan pihak manajemen suatu
entitas, tetapi juga untuk kebutuhan pertanggungjawaban ( accountability )
kepada banyak pihak yang memerlukan. Hal ini ditunjang oleh semakin
berkembangnya teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat untuk menilai
dan membandingkan suatu entitas lain. Untuk itu tuntutan penyediaan informasi
keuangan dan akuntansi semakin dibutuhkan.
Anggaran
Pendapatan Belanja Negara ( APBN ) yang semakin besar merupakan salah satu
faktor pentingnya akuntansi pemerintahan. Perkembangan berikutnya semakin besar
dana yang dikelola menyebabkan adanya tuntutan transparasi sebagai hasil
reformasi maka Pemerintah harus mampu menyediakan pertanggungjawaban keuangan
negara yang semakin memadai. Pemberian opini tidak bisa memberikan pendapat (
Disclaimer ) atas Perhitungan Anggaran Negara seharusnya tidak terjadi.
Untuk
menggambarkan secara singkat komposisi penyusunan sistem akuntansi
komprehensif, diberikan garis besarnya sebagai berikut:
Langkah 1: Penyelidikan pendahuluan
terhadap organisasi, terlepas dari pengalaman yang telah dimiliki oleh
seseorang akuntan atau ahli sistem, dia tetap harus menyelidiki masalah-masalah
khusus dari organisasi yang akan disusun sistem akuntansinya. Dalam penyelidikan
ini, ahli sistem harus mengadakan wawancara dan investigasi yang dapat
memberikan petunjuk untuk melaksanakan pekerjaannya.
Langkah 2: Analisis
transaksi-transaksi organisasi. Analisis ini meliputi suatu studi mengenai
formulir-formulir, buku-buku, dan prosedur-prosedur yang digunakan dalam tiap
transaksi.
Langkah 3: Studi tentang
pencatatan-pencatatan atau pembukuan-pembukuan pertama yang dilakukan untuk
bermacam-macam transaksi. Pencatatan ini dilakukan dalam buku-buku jurnal atau
buku-buku harian atau penggantinya, seperti misalnya voucher-voucher.
Langkah 4: Suatu studi tentang
ikhtisar pencatatan akhir yang diambil dari buku besar umum dan buku-buku besar
pembantu.
Langkah 5: Suatu analisis dari
laporan-laporan yang harus disusun dari catatan-catatan akuntansi untuk
pengendalian manajemen. Ini menyangkut pencatatan laporan-laporan yang
diperlukan, tujuannya dan biaya penyusunannya.
Langkah 6: Penyusunan sistem
akuntansi di bawah pengawasan, dengan pengujian efektivitas operasi dan revisi
yang diperlukan.
Langkah 7: Pembuatan laporan
penyusunan sistem akuntansi, yang mengikhtisarkan hasil-hasil akhir dari
pekerjaan yang telah dilakukan.
Langkah 8: Penyusunan petunjuk atau
pedoman dari prosedur akuntansi, di mana petunjuk itu dianggap perlu.
DAFTAR
PUSTAKA
Sistem
Akuntansi Sektor Publik/Indra Bastian, Ph.D.,M.B.A.,Akt.-cetakan 2-Jakarta:
Salemba Empat,2007
No comments:
Post a Comment