RESUME
PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
BAB 1
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI
- Pengantar
- Pendidikan
Kewarganegaraan sebagai Kelompok MPK
Pada hakikatnya pendidikan adalah
upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin
kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerus, selaku warga masyarakat,
bangsa dan negara, secara berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi hari
depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika
budaya, bangsa, negara dan hubungan internasionalnya.
Melalui
pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat dilahirkan generasi
yang sadar dan terdidik. Pendidkan dimaksudkan mengarah pada 2 (dua) aspek.
Pertama, pendidikan untuk memberi bekal pengetahuan dan pengalaman akademis,
ketrampilan profesional, ketajaman dan kedalaman intelektual, kepatuhan pada
nilai-nilai atau kaidah-kaidah ilmu (it
is matter of having). Kedua, pendidikan untuk membentuk kepribadian atau
jatidiri menjadi sarjana atau ilmuwan yang selalu komited kepada kepentingan
bangsa (it is matter of being).
Perguruan Tinggi adalah satuan
pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Tujuan Pendidikan Tinggi
adalah:
1)
Menyiapkan peserta didik
menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau
profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2)
Mengembangkan dan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta mengupayakan
penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya
kebudayaan nasional.
Sesuai dengan harapan, bahwa
Pendidikan Tinggi dikembangkan dan peranan perguruan tinggi diarahkan untuk:
1)
Menjadikan perguruan
tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta
pusat kegiatan penelitian sesuai dengan kebutuhan pembangunan masa sekarang dan
masa datang.
2)
Mendidik mahasiswa agar
mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berjiwa penuh pengabdian
serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan
negara Indonesia dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3)
Mengembangkan tata
kehidupan kampus sebagai masyarakat ilmiah yang berbudaya, bermoral Pancasila
dan berkepribadian Indonesia.
Peranan Perguruan Tinggi makin
ditingkatkan, antara lain dengan cara:
1)
Menjamin penggunaan
kebebasan mimbar akademik dalam bentuk yang kreatif, konstruktif, dan bertanggung
jawab, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan.
2)
Melanjutkan usaha-usaha
ke arah intregasi dan konsolidasi kegiatan mahasiswa dan cendikiawan sesuai
dengan disiplin ilmu dan profesinya dalam wadah-wadah yang efektif sehingga
mereka dapat mengembangkan prestasi-prestasi serta partisipasi yang positif.
Secara umum Visi MPK diperguruan tinggi menjadi sumber nilai dan pedoman bagi
penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan
kepribadiannya. Misi MPK diperguruan
tinggi bertujuan membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai dasar agama dan
kebudayaan serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni yang dikuasai dengan rasa tanggungjawab
kemanusiaan. Sedangkan kompetensi MPK
bertujuan menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis,
berpandangan luas sebagai manusaia intelaktual.
Substansi kajian Pendidikan
Kewarganegaraan mencakup: (a) Pengantar; (b) Hak Asasi Manusia; (c) Hak dan
Kewajiban Warganegara; (d) Bela Negara; (e) Demokrasi; (f) Wawasan Nusantara;
(g) Ketahanan Nasional; (h) Politik Strategi Nasional (Dikti, 2002 : 4).
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan,
warganegara R.I. diharapkan mampu : memahami, menganalisis dan menjawab
masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negaranya secara
bersinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang
digariskan dalam Pembukaan UUD 1945.
Diharapkan melalui Pendidikan
Kewarganegaraan peserta didik akan menjadi manusia warganegara Indonesia
terlebih dahulu, sebelum menguasai, memiliki iptek dan seni yang dipelajarinya.
- Latar
Belakang Pendidikan Kewarganegaraan
Bangsa Indonesia bertekad
mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan negara berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945. Pandangan bangsa Indonesia mengenai pembelaan negara tercermin dalam
Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 yaitu, (a) bahwa kemerdekaan adalah hak
segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atasa dunia harus dihapuskan
karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. (b) Pemerintah
negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial. (c) menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara untuk
ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
Bangsa Indonesia cinta perdamaian,
akan tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatannya. Bangsa Indonesia
menentang segala macam penjajahan dalam berbagi bentuk dan menganut politik
bebas aktif. Oleh karena itu, pertahanan keamanan negara keluar bersifat
defensif aktif yang berarti tidak agresif dan tidak ekspansif dan sejauh
kepentingan nasional tidak terancam, tidak akan mulai menyerang. Bentuk
perlawanan rakyat Indonesia dalam rangka membela dan mempertahankan kemerdekaan
bersifat kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan.
Sejak Proklamasi Kemerdekaan Negara
Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menunjukkan bahwa rakyat
Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan perjuangan bangsa dalam rangka
mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang baru diproklamasikan. Pada awalnya
keikutsertaan rakyat Indonesia dalam perjuangan bersenjata belum diatur oleh
Pemerintah atau belum terorganisasi secara tertib.
Dalam rangka melawan kembalinya
penjajah di tanah air Indonesia pada waktu itu yang berfungsi sebagai kekuatan
pokok bersenjata adalah: Badan Keamanan Rakyat (BKR), kemudian sebagaimana
seharusnya bahwa tiap negara mempunyai angkatan perang yang lazim disebut
tentara, maka BKR berubah nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan dalam
waktu yang tidak lama berubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat yang
singkatannya masih tetap TKR. Kemudian nama TKR berubah menjadi Tentara Republik
Indonesia (TRI), yang akhirnya nama TRI berubah lagi menjadi TNI (Tentara
Nasional Indonesia) sampai sekarang.
Kemudian dalam perkembangan
selanjutnya, pemerintah menempuh kebijaksanaan baru, bahwa mulai tahun anggaran
1973/1974 pendidikan Walawa dihentikan, dan untuk selanjutnya menjadi:
1)
Pendidikan Kewiraan, dan
2)
Pendidikan Perwira
Cadangan (PACAD).
Dari uraian diatas, dapat ditarik
kesimpulan bahwa mahasiswa dan pelajar Indonesia dalam masa revolusi fisik ikut
aktif dalam perjuangan bersenjata untuk mempertahankan bangsa dan negaranya.
Pendidikan Kewarganegaraan di
Perguruan Tinggi dimaksudkan untuk:
1)
dapat memahami dan mampu
melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas
sebagai warganegara terdidik dalam kehidupannya selaku warganegara Republik
Indonesia yang bertanggung jawab.
2)
menguasai pengetahuan dan
pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan
Pancasila, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional secara kritis dan
bertanggung jawab.
3)
memupuk sikap dan
perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan serta patriotisme yang cinta
tanah air, rela berkorban bagi nusa dan bangsa.
Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil,
akan menumbuhkan sikap mental bersifat cerdas, penuh tanggungjawab dari peserta
didik dengan perilaku yang:
a.
beriman dan bertaqwa
terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa.
b.
berbudi luhur,
berdisiplin dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.
c.
bersikap rasional,
dinamis dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
d.
bersikap profesional yang
dijiwai oleh kesadaran belanegara.
e.
aktif memanfaatkan ilmu
dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara.
- Hak Asasi Manusia
1. Pengertian
HAM
Dalam Tap MPR No. XVII /
1998, HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia: secara kodrati,
universal dan abadi, sebagai anugerah tuhan YME.
Sedangkan dalam UU No. 39 Tahun 1999, HAM
adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai
makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Ketentuan Umum,
pasal 1 sub 1).
2. Pengakuan
atas Martabat dan Hak-Hak yang Sama sebagai Manusia Hidup di Dunia
Adalah suatu kenyataan
sejarah bahwa HAM berkembang melalui tahap-tahapan dalam beberapa naskah.
Naskah tersebut adalah sebagai berikut (Budiarjo, 1998 : 120-121) :
a.
Magna
Charta (Piagam Agung, 1215)
b.
Bill
of Rights (Undang-Undang Hak, 1689)
c.
Declaration
des droits de I’homme et du citoyan (Pernyataan
hak-hak manusia dan warga negara, 1789)
d.
Bill
of Rights (Undang-Undang Hak)
Yang sangat terkenal adalah 4 (empat)
hak yang dirumuskan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Rosevelt pada
permulaan PD II. Hak-hak tersebut terkenal dengan istilah The Four Freedoms (empat kebebasan) yaitu :
a.
Kebebasan untuk berbicara
dan menyatakan pendapat (freedom of
speech)
b.
Kebebasan beragama (freedom of religion)
c.
Kebebasan dari ketakutan (freedom from fear)
d.
Kebebasan dari
kemelaratan (freedom from want)
3. Penghargaan
dan Penghormatan atas Hak-Hak Manusia dengan Perlindungan Hukum di Indonesia.
Hak-hak asasi yang tercantum dalam
UUD 1945 tersebar dalam beberapa pasal, terutama pasal 27 sampai pasal 34. Akan
tetapi hak-hak asasi yang dimuat terbatas jumlahnya dan dirumuskan secara
singkat.
Dalam perkembangannya sesuai tuntutan
masyarakat global maka masalah HAM di Indonesia diatur dalam :
a.
Kep. Pres No. 50 Tahun
1993 tentang Komnas HAM
b.
Tap MPR No. XVII / MPR /
1998 tentang HAM
c.
UU No. 39 / 1999 tentang
HAM
d.
UU No. 26 / 2000 tentang
Pengadilan HAM
e.
Perubahan Ke-empat UUD
1945 / 2002
- Hak dan Kewajiban
Warganegara
1. Pengertian
Bangsa dan Negara
- Bangsa
Pengertian bangsa kiranya mengandung
intisari adanya elemen pokok berupa jiwa, kehendak, perasaan, pikiran,
semangat, yang bersama-sama membentuk kesatuan, kebulatan dan ketunggalan serta
semuanya itu yang dimaksud adalah aspek kerohaniannya.
- Negara
Negara adalah alat dari sesuatu
masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia
dalam masyarakat, disamping itu juga menertibkan gejala-gejala kekuasaan yang
timbul oleh karena adanya hubungan-hubungan tersebut dalam masyarakat.
Terbentuknya suatu negara harus
memenuhi beberapa unsur pokok sebagai syarat. Unsur-unsur esensial negara yaitu
rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat.
1) Rakyat
Rakyat atau penduduk yaitu suatu
kelompok manusia yang merupakan suatu kehidupan bersama yang menetap di suatu
tempat yang tertentu.
2) Wilayah
Wilayah adalah landasan material atau
landasan fisik negara.
3) Pemerintah
yang berdaulat
Pemerintah yang berdaulat adalah
pemerintah yang memiliki kekuasaan tinggi, yang berarti tidak berada di bawah
kekuasaan lainnya.
2. Proses
Berbangsa dan Bernegara
3. Kerangka
Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
a. Pancasila
sebagai Falsafah, Ideologi dan Dasar Negara RI
b. UUD
1945 sebagai Landasan Konstitusional
c. Wawasan
Nusantara sebagai Wawasan Nasional
d. Ketahanan
Nasional sebagai Pendekatan Konsepsional
Keterkaitan (hubungan) antara
kedudukan Pancasila sebagai falsafah, ideologi dan dasar negara kesatuan RI
yang secara resmi tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
4. Warga
negara, Hak dan Kewajiban Warga Negara
a.
Warga
negara
Warga negara adalah salah satu tiang
negara, disamping kedua tiang yang lain, yaitu wilayah dan pemerintah. Karena
warga negara merupakan tiang atau sokoguru negara, maka kedudukan warga negara
sangatlah penting dalam suatu negara.
b.
Hak
dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan kewajiban warga negara, telah
diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Bela Negara
- Makna
Bela Negara
Dalam menyelenggarakan Hankamnas,
setiap warga megara mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dan dijamin
oleh UUD 1945 yang merupakan kehormatan dan dilaksanakan dengan penuh
kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdiannya kepada bangsa
dan negara.
Upaya Hankamneg mencakup pembentukan
dan penggunaan sumber daya buatan dan segenap prasarana fisik dan prasarana
psikis bangsa dan negara. Salah satu bentuk keikutsertaan rakyat dalam upaya
Hankamneg diselenggarakan melalui Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN)
sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional.
Bela negara adalah sikap dan perilaku
warganegara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam
menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara (UU No. 3 tahun 2002). Usaha
pembelaan negara tertumpu pada kesadaran setiap warga negara akan hak dan
kewajibannya.
- Implementasi
Bela Negara
Dalam upaya bela negara yang
merupakan hak dan kewajiban setiap warganegara, implementasinya dapat ditempuh
melalui:
a. Lingkungan
Pendidikan - - jalur pendidikan formal.
Melalui pendidikan penduluan bela
negara (PPBN)
b. Lingkungan
pekerjaan - - - jalur pendidikan nonformal.
Sasaran yang dicapai adalah membentuk
karyawan yang selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.
c. Lingkungan
Pemukiman - - - jalur pendidikan informal.
Sasaran yang dicapai adalah membentuk
masyarakat yang dapat memahami nilai-nilai perjuangan bangsa.
- Demokrasi
- Konsep
demokrasi
Istilah demokrasi berasal dari bahasa
Yunani, yaitu “demos” yang berarti rakyat dan “kratos” berarti pemerintahan.
Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat, atau suatu pemerintahan di mana
rakyat memegang kedaulatan yang tertinggi atau rakyat diikutsertakan dalam
pemerintahan negara.
- Demokrasi
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
a. Masa
1945-1959
Periode pemerintahan ini demokrasinya
adalah demokrasi parlementer, karena pada masa ini merupakan kejayaan parlemen
dalam sejarah politik Indonesia.
b. Masa
1959-1965
Periode ini adalah periode demokrasi
terpimpin.
c. Masa
1965 - ...
Pemberontakan G30S / PKI merupakan
titik kulminasi dari pertarungan atau tarik ulur politik antara Soekarno,
Angkatan Darat, dan PKI.
- Prospek
Demokrasi di Indonesia
Satu hal lagi yang sangat jelas
adalah peningkatan proporsi orang yang mengalami peningkatan kemampuan politik.
Hal ini dapat kita lihat dari besarnya jumlah pemilih muda yang semakin
bertambah pada setiap pemilu.
BAB
2
WAWASAN NUSANTARA
A. Pengertian Wawasan Nusantara
Kehidupan suatu bangsa dalam
pertumbuhan dan perkembamgannya di
pengaruih oleh berbagai faktor yang bersifat timbal balik , baik bersifat fisik
maupun yang bersifat fisik maupun yang bersifat nonfisik . Hakekat Wawasan
Nusantara adalah cara pandangan dan menyeluruh dalam lingkup nusantara demi
kepentingan nasional Indonesia .Atau dengan pengertian lengkap ,Wawasan
Nusantara adalah cara pandangan dan sikap Bangsa Indonesia mengeani diri dan
lingkungannya yang serba beragam dan berniali setrategis dengan mengutamakan
persatuan dan kesatuan dengan tetap menghargai dan menghormati kebhninekaan di
dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan .
B. Wawasan Nusantara dan
Geopolotik
Geopolitik ( geo =bahasa Yunani =
bumi ) adalah politik yang tidak lepas dari penagaruh leatak dan kondisi
geografis bumi yang menjadi wilayah hidup. Inti politik ialah kekuatan .Karena
penggunaan kekuatan itu sangat penting ,perlu ada pengertian serta pembatasan
ar peti kekuatan dan penggunannya sesuai dengan nilai-nilai moral .
Inti pendapat Ratezel ialah konsep
ruang yang ditempati oleh kelompok- polotik .Arti Negara harus dapat
meningkatkan kekuatan masionalnya Pengembanganya kekuatan nasional itu
bertujuan :
1.
Ke dalam ,untuk mencapai persatuan dan kesatuan yang harmonis
2.
Ke luar ,untuk memperoleh batas-batas negara yang lebih baik
.
Pokok-pokok teori Karal Haushofer
yang didasarkan pada pandangan Ratszel
dan Kjellen :
1.
Kekuasaan imperum daratan yang kompak dan mengejar kekuasan
imperum maritim dan akan menguasi pengawasan di lautan .
2.
Beberapa negara besar di dunia akan timbul ( Jermab, Italia
,Jepang ) dan akan menguasi Eropa , Afrika dan Asia Barat .
Sehubungan dengan konsep
geopolotik dan geostrategi ,perlu pula diketahi beberapa konsep kekuatan .
1.
Konsep kekuatan di darat (wawasan benua ) yang dikemukakan
oleh Sir Halford Mackinder (1861- 1947 ) dan Karl Haushofer .
2.
Konsep kekuatan di lautan ( Wawasn Bahari ) yang di kemukan
oleh Sri Walter Raleigh ( 1554 – 1618) dan Alferd Thayer Mahan .
3.
Konsep kekuatan di udara ( Wawasan Dirgantara ); dicetuskan
oleh Mitchell (1877-1946 ) , A. Savensky ( 1894-....) ,Guilio Douchet
(1869-1930) , dan J.F. Charles Fuller ( 1878-.....) .
4.
Teori derah bats ( Rimland ) dan Nicholas Spykman merupakan
wawasan gabungan yang banyak diikuti oleh ahli geopolotik / geostrategi dan
negarawan dalam menyusun kekuatan negara dewasa ini .
Geopolitik adalah kebijaksanaan dalm
rangka mencapi tujuan nasional dengan menfaatkan keuntungan letak geografis
tersebut . Sedangkan Geostrategi adalah kebijaksanaan dalam menentukan
tujun-tujuan dan sarana-sarana serta cara penggunan sarana-sarana tersebut guna
mencapai tujuan nasional dengan menfaatkan kontelasi geografis negara .
1.Dasar pemirikan
Historis dan Yuridis Formal : Perkembangan Konsep Wwawasan Nusantara
UUD 1945 tidak menentukan batas-batas wilayah
Republik Indonesia . Teritorial -Zee en Maritime Kringen Ordonantie : lebar
laut wilantai setyah Hindia-Belanda adalah 3 mil di ukur dari garis rendah
pulau. Asas nusantara yang di terapkan itu memuaskan kepulauan Indonesia ke
dalam satu kesatuan yang bulat dan utuh .Pada tahun 1969 , pemerintah Indonesia
mengeluarkan pengumuman tentang landas kontinen Indonesia sampai kedalaman laut
200 m ,yang memuat pokok-pokok sebagai berikut
:
1.
Segala sumber kekayaan alam yang terdapat kontinen Indonesia
adalah milik eksekutif negara Republik Indonesia .
2.
Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan dari garis batas
landas kontinen dengan negara-negara tetangga melalui perundingan .
3.
Jika tidak ada perjanjian garis batas ,maka batas landas
kontinen Indonesia ialah suatu garis yang ditarik di tengah – tengah antara
pulau terluar Indonesia dan titik terluar wilayah negara tetangga .
4.
Tuntutan ( claim ) di atas tidak mempengaruih sifat dan sus
perairan di atas landas kontinen serta udara di atas perairan itu.
Agar jelas dalamni kita bahas hubungan ini kita bahas dulu beberapa hal
yang penting berkenaan dengan hukum laut .
Sejak berabad-abad yang lalu telah dikenal
dua anggapan pokok mengenai hak atas laut :
1
Res Nullius , yang beranggapan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki
sehingga dapat diambil atau dimiliki oleh sipa saja .
2.
Res Communis ,yang menyatakan bahwa laut itu milik bersama masyarakat
dunia ,sehingga tidak dapat diambil atau dimiliki oleh siapa pun.
Indonesia belum berhasil sepenuhnya dalam
perjuangan di dunia internasional , namun sementara itu perjanjian berhasil
diadakan :
1. Perjanjian RI-Malaysia di Kuala Lumpur
pada tanggal 27 Oktober 1969 mengenai landasan kontinen Selat Malaka dan
Laut Natuna ( Laut Cina Selatan )
berlaku mulai tanggal 7 Novenber 1969 .
2. RI-Thailand ,di Bangkok tanggal 17
Desember 1971 mengenai landasan kontinen Selt Malaka Utara dan Laut Andaman
berlaku mulai 7 April 1972.
3. RI-Malaysia dan Thailand di Kuala
Lumpur tanggal 21 Desember 1971 mengenai landasan kontinen Selat Malaka bagian Utara berlaku mulai tanggal 16
Juli 1973 .
4. RI-Australia di Cambera tanggal 18 Mei
1971 mengenai penetapan garis batas dasar laut tertentu
5. RI Singapura di Jkarta tanggal 25 Mei
1973 mengenai Batas garis Lut
6. RI –INDIA di Jakarta tanggal 8 Agustus
mengenai garis batas landas kontiutnen Laut Andaman
2 Dasar Pemikiran dari Segi Kepentingan
Nasional
Sebagai bangsa yang telah menegara bangsa
Indonesia selau berusaha mempertahankan kelangsungan hidupnya pada bangsa Indonesia sekarang
Perhatikan kata – kata berikut :
meja, jendela , bendera, bahasa , nirwana, antariksa ,puasa ,aljabar,kudus,
unsur, aspek,fakta,trayek, tahu, tongkang
dll . Kata-kata tersebut berasal dari bermacam-macam bahasa asing yang
terserap kedalam bahasa Indonesia .
3.Batas wilayah Indonesia
Batas Wilayah
Perairan & Darat
Negara menurut poerwadarminta adalah
persekutuan bangsa-bangsa di
suatu daerah yang tertentu
batas-batasnya yang diperintah dan diurus oleh pemerintah yang
teratur.Negara Indonesia adalah Negara Indonesia yang berbentuk
Republik.Landasan Idielnya adalah
pancasila & landasan konstitusionalnya adalah
UUD 1945.Negara Republik Indonesia adalah Negara kepulauan ,sebuah Archipologis State.
Sesuai dengan
hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1980,batas
republik Indonesia dengan Negara lain,terdiri dari 3 jenis batas laut yaitu:
1.Batas Laut
Teritorial
2.Batas Landas
Kontinen
3.Batas Zona
Ekonomi Eksklusif
4.Aspek kehidupan
a.Latar belakang social budaya
Budaya atau
kebudayaan , dalam arti
etimologi adalah segala sesuatu
yang dihasilkan oleh
kekuatan budi manusia
.Sosial budaya sebagai
salah satu aspek
kehidupan nasional (disamping politik ,ekonomi,dan hankam) adalah faktor
dinamik masyarakat yang
terbentuk oleh keseluruhan
pola tingkah laku
lahir batin yang
memungkinkan hubungan sosial
diantara anggota-anggotanya.
b.Tinjauan kesejarahan
Perjuangan suatu bangsa
dalam meraih cita-citanya pada
umumnya tumbuh dan berkembang akibat
latar belakang sejarah. Demikian juga sejarah
Indonesia diawali dari Negara-negara kerajaan
tradisional yang pernah ada diwilayah nusantara melalui kedatilan sriwijaya dan kerajaan
majapahit. Kedua kerajaan tersebut landasanya
adalah wujudkan kesatuan wilayah ,meskipun belum timbul semangat bernegara . Batas-batas
wilayah RI merupakan warisan kolonial hindia belanda,dimana batas wilayah
perairan ditentukan dan diakui
berdasarkan territorial Zee en Martitieme Ordonanti. Konsepsi Nusantara yg
dilandaskan pd semangat kekompakan mengacu pada konstekusi geografi RI sebagai
Negara kepulauan, dikukuhkan menjadi UU No 4/prp th 1960 yaitu:
1. Perairan
Indonesia ialah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia
2. Laut
wilayah Indonesia adalah jalur laut 12 mil laut
3. Periaran
pedalaman Indonesia ialah semua perairan yang terletak pada sisi alam dari
garis dasar.
D. Landasan Wawasan Nusantara
1. Landasan
Idiil
Landasan idiil Wawasan Nusantara adalah
Pancasila. Pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara antara lain mensyukuri anugerah konstelasi dan posisi geografi serta
isi dan potensi yang dimiliki oleh wilayah nusantara.
2. Landasan
Konstitusional
Landasan konstitusional Wawasan Nusantara
adalah Undang-Undang Dasar 1945, karena undang-undang dasar itulah yang
merupakan konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
E. Unsur Dasar Wawasan Nusantara
1.
Wadah (Contour)
Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara meliputi seluruh wilayah indonesia yang memiliki sifat serba nusantara
dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya ialah bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Isi
(Content)
Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang
di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945. Isi menyangkut dua hal yang esensial, yakni:
1) Realisasi
aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama, dan perwujudannya, pencapaian
cita-cita dan tujuan nasional.
2) Persatuan
dan kesatuan dalam kebhinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional.
3. Tata
Laku (Conduct)
Tata laku merupakan hasil interaksi antara
wadah dan isi yang terdiri dari tata laku bathiniah dan lahiriah. Tata laku
bathiniah mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa
Indonesia, sedangkan tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan, perbuatan dan
perilaku dari bangsa Indonesia.
F. Arah Pandang Wawasan Nusantara
1.
Arah Pandang ke Dalam
Arah pandang ke dalam mengandung arti
bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi
sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan harus
mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam
kebhinekaan.
2. Arah
Pandang ke Luar
Arah pandang ke luar, mengandung arti
bahwa bangsa Indonesia dalam semua aspek kehidupan internasional harus berusaha
untuk mengamankan kepentingan nasional dalam semua aspek kehidupan baik
politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya
tujuan nasional sesuai yang tertera pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
G.
Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Wawasan
Nusantara
1.
Kedudukan Wawasan
Nusantara
Wawasan Nusantara adalah sebagai Wawasan
Nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh
seluruh rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan
dalam rangka mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, dengan
demikian Wawasan Nusantara dijadikan landasan visional dalam menyelenggarakan
kehidupan nasional.
2. Fungsi
Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara berfungsi sebagai
pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu, dalam menentukan segala
kebijakan, keputusan, tindakan dan perbuatan, baik bagi penyelenggara negara di
tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat/masyarakat Indonesia dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Tujuan
Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan
nasionalisme yang tinggi di segala bidang/aspek kehidupan dari rakyat Indonesia
yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan orang
perorangan kelompok golongan suku bangsa atau daerah.
H.
Implementasi Wawasan Nusantara
1.
Implementasi Wawasan
Nusantara dalam Kehidupan Nasional
Wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia
menjadi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam menghadapi, menyikapi,
menangani berbagai permasalahan menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara.
a. Kehidupan
Bidang Politik
Dalam
kehidupan bidang politik, Wawasan Nusantara diharapkan dapat menciptakan iklim
penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis.
Penyelenggaraan
negara yang sehat dan dinamis berarti membangun sistem kenegaraan yang tertata
dan sejalan sesuai dengan dinamika masyarakat Indonesia, seperti dibentuknya
lembaga-lembaga pemerintahan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945.
b. Kehidupan
Bidang Ekonomi
Implementasi
Wawasan Nusantara dalam kehidupan bidang ekonomi diharapkan akan menciptakan
tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Pemahaman tersebut
mengandung konsekuensi, bahwa pembangunan ekonomi hendaklah bertumpu kepada
kekuatan rakyat dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
c. Kehidupan
Bidang Sosial Budaya
Dalam
kehidupan sosial budaya, implementasi Wawasan Nusantara akan menciptakan skap
batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk
perbedaan atau kebhinekaan sebagai kenyataan hidup di sekitarnya dan sekaligus
sebagai karunia dari Sang Pencipta.
Oleh
karena itu, Bangsa Indonesia diharapkan lebih mampu menciptakan kehidupan
masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan golongan dan
status sosialnya.
d. Kehidupan
Bidang Pertahanan Keamanan
Implementasi
Wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahaan keamanan diharapkan akan
menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Dari
sinilah diharapkan warga negara Indonesia siap menghadapi setiap ancaman yang
membahayakan kehidupan bangsa dan negara.
Kesiapan
warga negara Indonesia sesuai dengan jiwa bela negaranya akan mengantisipasi
setiap ancaman sekecil apapun yang akan membahayakan keselamatan bangsa dan
kedaulatan negara dari manapun datangnya. Tanpa jiwa bela negara, maka
dimungkinkan Bangsa dan Negara Indonesia di masa mendatang akan selalu terpuruk
dan menjadi obyek pengaruh negara lain. Itu menggambarkan bahwa Wawasan
Nusantara akan mengarahkan warga negara Indonesia akan sikap, faham, dan
semangat kebangsaan yang tinggi sebagai jati diri Bangsa Indonesia. Itulah yang
disebut dengan Nasionalisme Indonesia.
2. Implementasi
Wawasan Nusantara dalam Hubungan antara Negara Indonesia dengan Bangsa-bangsa
Lain di Dunia
a. Perhatian
pada daerah frontier
Ada
beberapa prinsip kebijaksanaan yang dapat dikembangkan dalam mengatasi
munculnya daerah frontier sebagai berikut:
1) Adanya
perbaikan sistem sirkulasi di seluruh wilayah negara, terutama pada
daerah-daerah terpencil dan sepanjang daerah perbatasan negara. Hal tersebut
untuk menghilangkan rasa keterpencilan atau rasa keterasingan sebagai
masyarakat serta meningkatkan efektivitas komunikasi antar golongan masyarakat
dan antar daerah di dalam wilayah Negara Indonesia. Di samping itu, perbaikan
sistem sirkulasi dapat menghilangkan efektivitas pengawasan dan pengendalian
masyarakat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2) Upaya
membangun pusat-pusat pertumbuhan di daerah terpencil atau daerah perbatasan
sesuai dengan potensi daerah tersebut. Pembangunan ini diarahkan untuk
mewujudkan percepatan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pembangunan juga
diharapkan memberi daya tarik baru yang mampu mengalihkan perhatian masyarakat
di daerah perbatasan dari tempat pertumbuhan di negara-negara tetangga.
3) Upaya
mnejalin kerjasama dalam bidang budaya, ekonomi dan politik dengan negara
tetangga yang berbatasan. Kerjasama ini dimaksudkan untuk menumbuhkan
pusat-pusat kehidupan yang tidak merugikan bagi kedaulatan wilayah negara
masing-masing.
b. Implikasi
Hukum Laut Internasional dan Kaitannya dengan Wawasan Nusantara
Hukum
Laut Internasional (HLI) telah mengatur secara internasional hubungan hak,
kewenangan, dan kewajiban negara atas laut. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah daerah Indonesia. Kewajiban negara ini menjadikan Bangsa
Indonesia harus dapat mewujudkan kedaulatan atas wilayah yurisdiksi nasional
yang sebagian besar berupa wilayah perairan atau laut. Upaya Indonesia tersebut
mendapatkan kesepakatan berdasarkan UNCLOS tahun 1982 yang secara legal
mendukung wilayah Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam deklarasi Djuanda
sesuai dengan prinsip Wawasan Nusantara.
c. Pemanfaatan
Ruang Dirgantara
Ruang
dirgantara menurut pemanfaatannya dibagi menjadi dua bagian, yaitu ruang udara
dan ruang antariksa. Ruang udara merupakan ruang yang berada di atas wilayah
suatu negara dengan batas-batas tertentu. Sedangkan ruang antariksa merupakan
ruang bebas yang berada di atas ruang udara.
Upaya
yang dapat dilakukan Negara Indonesia untuk memanfaatkan ruang dirgantara di
masa-masa mendatang dapat menggunakan model sebagai berikut:
1) Pemanfaatan
ruang dirgantara yang selalu dikaitkan dengan kepentingan mempertahankankan
kedaulatan dan keamanan negara.
2) Pengembangan
industri angkutan udara sipil beserta infra-strukturnya yang berdaya saing
global
3) Pengembangan
kekuatan penegak kedaulatan dan penjamin keamanan di ruang udara nasional.
BAB 3
KETAHANAN NASIONAL
A.
Latar
belakang, konsepsi, dan kondisi ketahanan nasional
1.
Latar
belakang
Ketahan nasional merupakan konsepsi yang dirumuskan dan dikembangkan
oleh bangsa Indonesia dalam membina kehidupan nasional untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan. Ketahanan nasional juga bisa diartikan sebagai kondisi
dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, mengandung kemampuan
untuk mengembangkan kekuatan nasional, dan bisa mengatasi hambatan – hambatan
atau pun gangguan.
2.
Landasan
Ketahanan Nasional
a.
Landasan
Idiil yaitu pancasila sebagai dasar falsafah dan ideology Negara.
b.
Landasan
Konstitusional yaitu kondisi ketahanan harus berdasarkan UUD 1945.
c.
Landasan
Visional yaitu ketahanan nasional sebagai wawasan nusantara.
3.
Ketahanan
Nasional sebagai Suatu Kondisi, sebagai Konsepsi dan Model Berpikir
Ketahanan sebagai suatu kondisi yang memberikan gambaran tentang keadaan
agar bangsa dapat mempertahankannya. Sedangkan konsepsi yang dimaksudkan adalah
pemikiran suatu pengaturan dan penyelenggaraan dan model berfikir yaitu
memandang suatu aspek kehidupan.
B.
Pokok
pokok Pikiran tentang Ketahan Nasional
1.
Pendekatan
Asta Gatra Yaitu kehidupan nasional yang melihat 8 gatra yang saling
mempengaruhi. Sebagai insane budaya, manusia menjalin suatu hubungan antara
lain : manusia dengan Tuhan, manusia dengan cita-cita bersama, manusia dengan
kekuasaan, dll. Unsure unsure kekuatan : geografi, sumber alam, kapasitas
industry, kesiapsiagaan militer, penduduk, karakter nasional, semangat
nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintahan.
2.
Pendekatan
Kesejahteraan dan Keamanan
Kedua hal ini sulit dipisahkan maka ini harus diserasikan agar upaya
penciptaan
Kesejahteraan rakyat memerlukan suasana yang aman dan tertib.
3.
Model
Berfikir Komprehensif Integral
Yang berarti menyeluruh, dengan memandang, menyikapi, dan berusaha
menyelesaikan masalah yang timbul dengan memperhatikan keterkaitan yang saling
menyatu.
C.
Sifat
Ketahanan Nasional Indonesia
Nilai-nilai yang terkandung yaitu : madiri, dinamis, wibawa, dan
konsultasi serta kerjasama.
D.
Aspek
Alamiah dalam Ketahanan Nasional
1.
Letak
Geografis
Yang menunjukkan keterkaitan letaknya dengan lingkungan.
2.
Kekayaan
Alam
Merupakan segala sumber potensi alam yang terdapat di bumi, laut, dan
udara yang berada dalam wilayah kekuasaan Negara.
3.
Keadaan
dan Kemampuan Penduduk
Penduduk emiliki suatu kualitas untuk melaksanakan pembangunan.
E.
Aspek
Sosial dalam Ketahanan Nasional
1.
Aspek
Ideologi
Yang dimsksud adalah manusia dalam kehidupannya yang mempunyai satu
gagasan dalam mewujudkan cita-cita danprinsip-prinsip suatu masyarakat.
a.
Ideologi
Dunia
Ada liberalism, komunisme, sosialisme, dan agama.
1.
Ideology
liberal
Yaitu kebebasan seluas-luasnya kepada setiap individu untuk melaksanakan
hak-haknya.
2.
Ideology
Komunis
Masyarakat yang dicita-citakan oleh ideology ini yaitu masyarakat tanpa
kelas atau sama rata sama rasa.
3.
Agama
sebagai Ideology
Kitab suci merupakan sumber hokum utama dalam suatu Negara, karena adanya
Tuhan.
b.
Ideology
Pancasila
Pancasila sebagai gambaran wujud dari cita-cita bangsa Indonesia karena
pancasila mempuanyi suatu garis besar yang mengandung banyak makna didalamnya.
c.
Ketahanan
di Bidang Ideology
Nilai-nilai yang terkandung dalam suatu ideology tertentu merupakan
suatu ketahanan yang akan melawan dengan pemikiran liberal serta harus relevan
dengan system nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia.
2.
Aspek
Politik
a.
Pengertian
Politik
Politik bisa diartikan dengan segala hal yang berkaitan dengan pembuatan,
pelaksanaan, dan kebijakan.
b.
Kehidupan
Politik di Indonesia
Indonesia masih berpegang pada politik luar negeri yaitu bebas aktif
tapi tetap menegakkan prinsip dasar dalam Pembukaan UUD 1945.
c.
Ketahanan
di Bidang Politik
Yang akan terwujud dengan adanya indicator :
1.
Pemerintah
yang memiliki legitimasi yang kuat.
2.
Kebijakan
pemerintah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
3.
Masyarakat
yang memiliki kesadaran politik yang tinggi.
4.
Penegakan
supremasi hokum sebagai pengendali bagi pengajuan tuntutan.
3.
Aspek
Ekonomi
a.
Ekonomi
Secara Umum
Ekonomi adalah segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. Dalam memenuhi
kebutuhan kita harus memproduksi suatu barang dan mendistribusikannya.
b.
Ekonomi
Indonesia
Pengelolaan dan pengembangan ekonomi Indonesia berdasarkan UUD 1945 antar
lain :
1.
Perekonomian
disusun sebagai usaha bersana berdasarkan asas kekeluargaan.
2.
Cabang
yang paling penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah milik
negara.
3.
Bumi
dan air dan kekayaan yang terkandung adalah milik Negara untuk kemakmuran rakyat.
c.
Ketahanan
di Bidang Ekonomi
Ini berkaitan dengan suatu dimensi yang meliputi :
a.
Stabilitas
Ekonomi
b.
Tingkat
integrasi Ekonomi
c.
Ketahanan
system ekonomi terhadap goncangan dari luar system ekonomi
d.
Margin
of safety dari garis kemiskinan dan tingkat pertumbuhan
e.
Keunggulan
kompetitif produk – produk ekonomi nasional
f.
Kemantaban
ekonomi dari segi besarnya ekonomi nasional
g.
Tingkat
integrasi ekonomi nasional dengan ekonomi global
d.
Factor-faktor
yang Mempengaruhi Ketahanan di Bidang Ekonomi
Factor tersebut yaitu :
a.
Bumi
dan sumber alam antara lain : Kemampuan dalam pemanfaatan sepenuhnya, Adanya
bencana, Struktur ekonomi agraris, dan Impor bahan baku.
b.
Tenaga
kerja
c.
Factor
modal
d.
Factor
teknologi
e.
Hubungan
dengan ekonomi luar negeri.
f.
Prasarana
atau infrastruktur
g.
Factor
manajemen
4.
Aspek
Sosial Budaya
Aspek ini merupakan suatu gabungan yang saling berkaitan antar manusia
dan kebudayaan yang timbul.
a.
Struktur
Sosial di Indonesia
Struktur sosial di Indonesia sangat unik karena mempunyai
lapisan-lapisan kelompok sosial dari yang masyarakat miskin sampai gedongan.
b.
Kondisi
Budaya di Indonesia
Kebudayaan di Indonesia sangat beraneka ragam karena adanya berbagai
keyakinan atau suku.
c.
Ketahanan
di Bidang Sosial Budaya
Adanya lapisan masyarakat sehingga membentuk suatu integrasi yang
mantab, walaupun banyak konflik tapi nilai kesatuan masih ada.
5.
Aspek
Pertahanan dan Keamanan
a.
Pokok-pokok
pengertian tentang hankam
Bahwa Indonesia selalu menyelesaikan masalah dengan cara damai.
b.
Postur
kekuatan hankam
Yang mencakup struktur kekuatan, tingkat kemampuan dan gelar kekuatan.
c.
Ketahanan
di bidang hankam
Merupakan
kesiapsiagaan bela Negara yang berisi kemampuan dan ketangguhan yang menjamin
kelangsungan hidup bangsa dankesinambungan dalam pembangunan nasional.
BAB 4
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
A. Pendahuluan
Tujuan nasional bangsa
Indonesia telah ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945. Tujuan nasional tersebut
hanya dapat dicapai dengan usaha pambangunan bangsa dan usaha itu hanya mungkin
dilaksanakan, apabila kondisi politik nasional yang merupakan faktor lingkungan
dari usaha pembangunan berada dalam keadaan stabil, dalam arti sistem
konstitusional dengan efektif, demokrasi tumbuh dengan kuat,hukum berjalan dan
dapat ditegakkan dengan pasti.
Disamping itu tiap - tiap negara
mempunyai suatu perangkat kepentingan nasional yang secara akumulatif berpuncak
pada kepentingan nasional utama. Dalam pembukaan UUD 1945 dapat ditemukan
beberapa kepentingan nasional utama yaitu yang menyangkut kesejahteraan,
keamanan, kecerdasan bangsa dan hubungan internasional.
Kepentingan nasional tersebut dapat
dijabarkan di dalam beberapa kepentingan nasional di tiap – tiap bidang
kehidupan nasional yang selanjutnya dirumuskan menjadi beberpa sasaran
nasional. Sasaran nasional hanya dapat diwujudkan atau dicapai dengan politik
dan strategi nasional.
B. Pengertian Politik dan
Strategi Nasional
1. Politik
Politik (politics) adalah bermacam -
macam dalam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan
tujuan –tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan – tujuan itu.
Pengambilan keputusan (decision making)
mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi
antara beberapa alternatif dan penyususunan skala prioritas dari tujuan –
tujuan yang telah dipilih itu.
Untuk
melaksanakan tujuan – tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan umum (publlic policies) yang menyangkut
pengaturandan pembagian (distribution)
atau alokasi (allocation) dari
sumber–sumber dan resources yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut,
perlu dimiliki kekuatan (power) dan
kewenangan (authority) yang akan
dipakai baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang
mungkin timbul dalam proses tersebut.
Pengertian politik mengandung aspek
– aspek negara (state), kekuatan (power),
pengambilan keputusan (decision making),
kebijaksanaan (policy), dan pembagian
(distribution), atau alokasi (allocation) (Budiarjo,1998:8-13).
a.
Negara
adalah organisasi dalam suatu
wilayah yang mempunyai kekuatan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh
rakyatnya.
b.
Kekuasaan
adalah
kemampuan seseorang/suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku
orang/kelompok lain sesuai dengan keinginan dari perilaku.
Politik adalah semua kegiatan yang
menyangkut masalah merebutkan dan mempertahankan kekuasaan (power struggle). Power struggle ini
mempunyai tujuan yang menyangkut
kepentingan seluluh masyarakat.
c.
Pengambilan Keputusan
Keputusan adalah membuat pilihan di
antara beberapa alternatif. Sedangkan pengambilan keputusan menunjuk pada
proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai.
d.
Kebijaksanan Umum
adalah suatu kumpulan keputusan yang
diambil oleh seorang pelaku atau kelomok politik dalam usaha memilih tujuan – tujuan dan cara – cara
untukmencapai tujuan – tujuan itu.
e.
Pembagian
Pembagian atau alokasi adalah pembagian atau penjatahan
dari nilai nilai dalam masyarakat. Politik adalah membagikan dan mengalokasikan
nilai – nilai secara meningkat.
Dalam buku ini politik diartikan
segala hal yang berkenaan dengan bagaimana kebijakan itu disusun dan bagaimana
kebijakan itu dilaksanakan.
2.Politik
Nasional
Politik nasional adalah azas,
haluan, usaha, kebijaksanaan, dari negara dalam mencapai tujuan nasionalnya
dengan membina dan menggunakan potensi nasional, sumber daya nasional dan
sarana serta prasarana nasional.
Hakikat politik nasional adalah
kebijaksanaan nasional yang menjadi landasan serta arah baik penyusunan konsep
strategi nasional. Kebijaksanaan nasional merupakan manifestasi dan upaya
pencapaian tujuan nasional melalui rumusan pokok kegiatan mencapai tujuan.
Politik nasional dalam perumusannya
dibagi dalam tahap – tahap utama yaitu: jangka panjang jangka menengah dan
jangka pendek. Politik nasional itu meliputi:
a. Politik
dalam negeri, yang diarahkan kepada mengangkat, meeninggikan, dan memelihara
harkat derajat dan potensi rakyat Indonesia yang pernah mengalami kehinan dan
kemelaratan akibat penjajahan menuju sifat – sifat bangsa yang terhormat dan
dapat dibanggakan.
b. Politik
luar negeri yang bersifat bebas aktif anti imperalisme dalam segala bentuk dan
manifestasinya, mengabdi, kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan
rakyat serta diarahkan kepada pembentukan solidaritas antarbangsa terutama
bangsa - bangsa Asia Afrika dan negara –
negara non-aligned.
c. Politik
ekonomi yang bersifat swasembada/swadaya dengan tidak berarti mengisolasi diri,
tetapi diarahkan kepada peningkatan taraf hidup dan daya kreasi rakyat
Indonesia sebesar-besarnya.
d. Politik
pertahanan – keamanan, yang bersifat defentif aktif dan diarahkan kepada
pengamanan serta perlindungan bangsa dan negara serta usaha-usaha nasional dan
penanggulangan segala macam tantangan, ancaman, dan hambatan.
3.Strategi
Srategi berasal dari kata Yunani srategis yang diartikan sebagai the art of the general atau seni dari para
jenderal.
Dalam
perkembangannya sekarang ini, arti strategi telah meluas jauh dari artinya
semula menjadi tanggung jawab dari seorang pimpinan.
4.
Strategi Nasional
Strategi nasional adalah pelaksanaan
dari politik nasional. Bentuk pelaksanaan ini tersusun dalam program nasional
yang bersifat lebih konkrit baik dari segi tempatt, waktu, bidang, biaya maupun
pelaksanaannya. Strategi nasional adalah seni dan ilmu mengembangkan dan
menggunakan kekuatan - kekuatan nasional (IPOLEKSOSBUDHANKAM). Dalam masa damai
maupun perang untuk mendukung pencapaian tujuan yang ditetapkan politik
nasional, maka strategi nasional sebagai rencana dan pelaksanaan harus kenyal
dan dinamis disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kemampuan disamping seni.
C.
Tahap-tahap Pemikiran Strategi Nasional
1.
Telaahan Strategi
adalah suatu kajian terhadap
lingkungan yang akan berpengaruh kepada strategi yang akan ditempuh.dalam
menelaah lingkungan politik nasional ini perlu diperhatikan beberapahal yang
menyangkut:
- Pembidangan
: Politik nasional mencakup sektor-sektor ideologi, politik, ekonomi,
sosial-budaya, dan hankam.
- Sasaran-sasaran
masaing-masing bidang ditentukan sehingga tujuan politik nasional dapat
dicapai.
- Pedoman
nasional yang mencakup
1) Usaha
pembiayaan
2) Pengadaan,
pengembangan, pengarahan sumber-sumber material, tenaga manusia
dan kekuatan inmateriil
3) Pengerahan
usaha dan tindakan diantara sikap umum terhadap pengadaan modal, sikap dalam
hal yang mengenai Hankamrata, memelihara perdamaian dan lain sebagainya dengan
menggunakan prinsip-prinsip prioritasnya
4) Penentuan
periode waktu
d.
Sikap dan pendirian, menggariskan sikap dan pendirian terhadap
masalah-masalah nasional maupun internasional. Oleh karenanya sikap ini
seterusnya menjadi asas yang tidak dapat diabaikan.
e.
Pengendalian perencanaan dituangkan dalam strategi nasional, seperti:
1) Sikap Indonesia
terhadap masalah hankam dari Asia Tenggara (Perang Indo-Cina), maupun
perang terbatas/ketegangan yang terjadi di dunia
2) Sikap
politik luar negeri Indonesia bebas aktif terhadapberbagai masalah dunia
3) Sikap
Indonesia terhadap perkembamgan rumah tangga ekonomi nasional dan masalah
peranan ekonomi wilayah Asia Tenggara.
2.
Perkiraan Strategi Nasional
Pada umumnya perkiraan strategi nasional
terdiri dari:
- Mempelajari
lingkungan
- Pengembangan
sasaran alternatif dan secara bertindak
- Analisis
kekutaan
- Batas
waktu penilaian strategis
3. Tingkat Perencanaan
Untuk
mencapai sasaran tersebut perlu disusun rencana dalam bentuk program-program
yang meliputi:
- Perencanaan
jangka panjang
- Perencanaan
jangka menengah
- Perencanaan
jangka pendek
4. Anggaran dan
Pembiayaan
Suatu strategi nasional harus
dikembangkan tanpa mengabaikan strategi anggaran, yaitu implikasi anggaran
dalam hubungannya dengan ekonomi nasional, dan keseluruhan prospek anggaran
serta kebutuhan – kebutuhan yang perlu didahului persiapannya dalam menunjang
program-program nasional.
Umumnya faktor tersedianya biaya dan
tenaga yang menentukan luasnya suatu program nasional untuk dapat tidaknya
dilaksanakan suatu cara bertindak yang dipilih.
5. Data dan
Informasi
Data tidak lain dari bahan-bahan
untuk dapat informasi, atau dengan kata lain mengolah data, mengungkapkan
informasi-informasi tentang faktor-faktor intern dan ekstern yang didapat dari
organisasi, yang dinamis. Faktor – faktor intern adalah faktorproduksi termasuk
waktuyang dikuasai dalam suatu organisasi, sehingga pembuat keputusan dapat
mengetahui keseluruhan kemampuan – kemampuan yang dimilikinya.
Faktor – faktor ekstern adalah semua
tantangan yang dihadapi oleh organisasi.
D.
Politik
Pembangunan Nasional, Manajemen Nasional, dan Implementasi Otonomi Daerah
1. Politik
Pembangunan Nasional
Politik
nasional dewasa ini adalah politik pembangunan. Pelaksanaannya harus melalui
tahapan-tahapan pembangunan. Tahap yang satu harus jelas kaitan dan fungsinya
denagn tahap yang lain, tahap yang satu merupakan lanjutan dan peningkatan
tahap yang sebelumnya, serta tahap yang satu harus dapat menjadi landasan yang
kokoh untuk tahap berikutnya. Tahap pembangunan inilah yang dituangkan ke dalam
program pembangunan tahunan (Propeta) yang tujuannya untuk memperbaiki taraf
hidup lahiriah dan rokhaniah secara utuh dan serasi.
2. Manajemen
Nasional
Sistem
manajemen nasional merupakan suatu perpaduan dari tata nilai, struktur dan
proses, yang merupakan himpunan usaha untuk mencapai kekuatan, daya guna dan
hasil guna sebesar mungkin dalam penggunaan sumber dana dan daya nasional dalam
rangka mewujudkan tujuan nasional.
Proses
penyelenggaraan manajemen nasional:
a. Perumusan
kebijakan (policy formulation)
b. Pelaksanaan
kebijakan (policy implementation)
c. Penilaian
hasil kebijakan (policy evaluation)
Unsur-unsur
pokok simenas dalam bidang ketatanegaraan:
a. Negara
sebagai “organisasi kekuasaan”
b. Bangsa
Indonesia sebagai “pemilik negara”
c. Pemerintah
sebagai “pengelola negara”
d. Masyarakat
sebagai “unsur penunjang dan pemakai”
Unsur
utama simenas secara strukturtural:
a. Tata
Laksana Pemerintahan (TLP)
b. Tata
Administrasi Negara (TAN)
c. Tata
Politik Nasional (TPN)
d. Tata
Kehidupan Masyarakat (TKM)
Pengambilan
keputusan dalam proses simenas dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam TAN dan TLPyang keputusan tersebut
bersifat otoritatif, yaitu keputusan yang mengikat dan harus ditaati oleh semua
pihak. Keputusan yang diambildidasarkan pada masukan (input) yang berasal dari
TKM barupa aspirasi dan diproses sehingga menghasilkan keluaran (output) berupa
kebijakan pemerintah yang otoritatif.
Simenas
menjalankan beberapa fungsi dikelompokkan menjadi input yang meliputi
sosialisasi politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, dan seleksi
kepentingan. Fungsi pengambilan keputusan meliputi fungsi perencanaan,
pengendalian, dan penilaian. Sedangkan fungsi output meliputu fungsi pembuatan
aturan, penerapan aturan, dan fungsi penghakiman atau penyelesaian perselisihan.
3. Otonomi
Daerah
Otonomi
daerah adalah kewenangan otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
sesuai dengan peraturan perundangan. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat
hokum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengurus dan mengatur
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Masalah
otomi daerah diatur dalam UU no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
menggantikan UU no. 22 tahun 1999. Berdasarkan UU tersebut, kewenangan daerah
kabupaten atau kota mencakup kewenangan dalam seluruh bidang-bidang
pemerintahan kecuali kewenangan dalam politik luar negeri, pertahanan keamanan,
peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan di bidang lain seperti
kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional
secara makro, dana perimbangan keuangan, system administrasi negara dan lembaga
perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan SDM, pendayagunaan SDA serta
teknologi canggih yang strategis, konservasi,dan standarisasi nasional.
Kewenangan propinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang
pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota serta kewenangan bidang
tertentu lainnya.
Konsekuensi
pemberian otonomi terutama adalah pembiayaan, karena semua urusan yang telah
diserahkan kepada daerah, pembiayaannya harus didanai pemerintahan yang
bersangkutan. Oleh Karena itu, muncullah UU no. 33 tahun 2004 tentang
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
E.
Perencanaan
Pembangunan Nasional
1. Pengertian
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka
panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan unsure penyelenggara negara
dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Pendekatan sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mencakup politik. teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), bawah-atas (bottom-up).
Perencanaan
pembangunan terdiri dari 4 tahapan, yakni:
a. Penyusunan
rencana
b. Penetapan
rencana
c. Pengendalian
pelaksanaan rencana
d. Evaluasi
pelaksanaan rencana
Tahap
penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu
rencana yang terdiri atas 4 langkah. Pertama, menyiapkan rancangan rencana
pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Kedua,
masing-masing instansi pemerintah menyediakan rancangan rencana kerja dan
berpedoman pada rancangan rencana kerja. Ketiga, melibatkan masyarakat dan
menyelaraskan rencana pembangunan masing-masing jenjang pemerintahan. Keempat,
penyusunan akhir rencana pembangunan.
Tahap
berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum yang mengikat semua
pihak yang melaksanakannya. Pengendalian pelaksanaan rencana dimaksudkan untuk
menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan. Evaluasi pelaksanaan
rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara
sistematis mengumpulkan data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran,
tujuan, dan kinerja pembangunan.
Azas
dan tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah bahwa pembangunan
nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip
kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta
kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Adapun
azas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib
penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas
proposionalitas, azas profesionalitas, dan azas akuntabilitas.
Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional bertujuan untuk:
a. Mendukung
koordinasi antar pelaku pembangunan.
b. Menjamin
teciptanya integrasi, sinkronisai dan sinergi baik antar daerah, antar ruang,
antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah.
c. Menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan.
d. Mengoptimalkan
partisipasi masyarakat.
e. Menjamin
tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan
berkelanjutan.
Ruang lingkup Perencanaan
Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi
pemerintah.
2. Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
RPJP
merupakan rencana pembangunan nasional 20 tahunan. Penyusuna RPJP dilakukan
melalui urutan:
a. Penyiapan
rancangan awal rencana pembangunan.
b. Musyawarah
perencanaan pembangunan.
c. Penyusunan
rencana akhir rancangan rencana pembangunan.
3. Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) atau Renstra
RJPM
adalah dokumen perencanaan Kementrian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
Menteri menyusun rancangan RPJM Nasional dengan menggunakan rancangan rencana
strategis Kementrian/Lembaga (Renstra-KL) dan berpedoman pada RPJP Nasional.
RPJM Nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lambat 3 bulan
setelah presiden dilantik, sedang Renstra-KL ditetapkan dengan Peraturan
Pimpinan Kementrian/Lembaga, setelah disesuaikan dengan RPJM Nasional.
4. Rencana
Pembangunan Tahunan
Rencana Pembangunan Tahunan
Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah adalah dokumen untuk perencanaan
nasional untuk periode 1 tahun.
F.
Implementasi
Politik dan Strategi Nasional
Implementasi
politik dan strategi nasional dalam bidang-bidang pembangunan nasional pada
masa orde baru dituangkan dalam garis-garis besar haluan negara(GBHN), sehingga
GBHN saat itu berfungsi sebagai landasan perncanaan pembangunan nasional.
Ketetapan MPR tentang GBHN menjadi landasan hukum presiden yang di jabarkan
dalam bentuk Rencana Pembangunan lima tahun (Repelita) dengan DPR selanjutnya
bersama pemerintah menyusun APBN.
Dokumen
perencanaan pembangunan pada periode sekarang adalah rencana pembangunan yang
dituangkan dalam peraturan presiden RI No.7 tahun 2005 tentang rencana
pembangunan jangka menengah nasional (RPJM) 2004-2009, yang ditetapkan tanggal
19 januari 2005.
1.
Visi Pembangunan Nasional
Tahun 2004-2009
a) Terwujutnya
kehidupan mayarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun, dan damai
b) Terwujutnya
masyarakat bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak
asasi manusia
c) Terwujutnya
perekonomian Indonesia yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan
yang layak, serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang
berkelanjutan.
2.
Misi Pembangunan
Nasioanal
a) Mewujutkan
Indonesia yang aman dan damai
b) Mewujutkan
Indonesia yang adil dan demokratis
c) Mewujutkan
Indonesia yang sejahtera.
3.
Strategi Pokok
Pembangunan Nasional
Strategi
pokok pembangunan nasional :
a) Strategi
penataan kembali Indonesia. Strategi ini diarahkan untuk menyelamatkan sisitem
ketatanegaraan RI berdasarkan semangat jiwa, nilai, dan consensus dasar yang
melandasi berdirinya suatu negara kebangsaan RI yang meliputi pancasila,
undang-undang dasar 1945, tetap tegaknya NKRI dan tetap berkembangnya pluralisme
dan keberagaman dengan prinsip-prinsip bhinika tungal ika.
b) Strategi
pembangunan Indonesia. Strategi ini diarahkan untuk membangun Indonesia di
segala bidang yang merupakan wujud dari amanat yang tertera jelas dalam
pembukaan UUD 1945, terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan
landasan pembangunan yang kokoh.
4.
Kaidah Pembanguanan
Berdasarkan
visi, misi dan strategi pembangunan nasioanal, maka disusunlah agenda
pembangunan nasional 2004-2009 yaitu :
a) Menciptakan
Indonesia yang aman dan damai, dengan sasaran pokok:
1. peningkatan
rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat
2. pengembangan
kebudayaan yang berlandasan pada nilai-nilai luhur
3. peningkatan
keamanan, ketertiban, dan penagulanagn keriminaltas
b) Mewujutkan
Indonesia yang adil dan demokratis, dengansasaran pokok :
1. meningkatkan
keadilan dan penegakan hukum yang tercemin dari terciptanya sisitem hukum yang
adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif
2. terjamninnya
keadilan gender bagi peningkatan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan
3. meningkatnya
pelayanan kepada masyrakat dengan menyelenggarakan otonomi daerah dan
pemerintah daerah yang baik
4. meningkatnaya
pelayanan birokrasi kepada masyarakat
5. terlaksananya
pemilu 2009 secara demokrasi, jujur, dan adil, dengan menjaga momentum
konsuldasi demokrasi yang sudah terbentuk berdasarkan hasil pemilu 2004
c) Meningkatkan
kesejateraan rakyat Indonesia dengan sasaran pokok :
1. menurunkannya
jumlah penduduk miskin 8,2% tahun 2009 serta terciptanya lapangan kerja yang
mampu mengurangi pengangguran terbuka 5,1% pada tahun 2009
2. berkurangnya
kesenjangan antar wilayah yang tercermin dari meningkatnya peran pedesaan
sebagai basis perumbuhan ekonomi
3. meningkatkan
kualitas manusia yang secara menyeluruh tercermin dari membaiknya indek
pembanguanan manusia(IPM)
4. membaikan
mutu lingkungan hidup dan pengelolahan sumber daya alam yang mengarah pada
pengarusutan prinsip pembanguanan berkelanjutan
5. membaiki
infra struktur yang ditunjukan oleh meningkatnya kualiata dan kuatitas berbagi
sarana penunjang pembangunan.
5. Kaidah Pelaksanaan
Rencana
pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional 2004-2009 merupakan penjabaran dari
visi, misi dan program hasil pemilu yang dilaksanakan secara langsung 2004.
RPJM nasional merupakan pedoman bagi kementerian atau lembanga dalam menyusun
Rencana Strategis kementria atau lembaga
juga pada pedoman bagi daerah untuk menyusun RPJM daerah.
Untuk
itu ditentukan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
a) Kementerian,
departemen, lembaga pemerintah non pemerintah, pemerintah daerah, serta
masyarakat, termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan
program-progaram dalam RPJM nassional 2004-2009 dengan sebaik-baiknya.
b) Kementerian,
departemen, lembaga pemerintah non pemerintah berkewajiban untuk menyusun
rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program,
dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
c) Pemerintah
daerah berkewajiban menyusun RPJM daerah yang menjabarkan visi, misi, dsn
program kepala daerah.
d) Kementerian,
departemen, lembaga pemerintah non departemen, dan pemerintah daerah
berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJM nasional 2004-2009 dengan
renstra-Kl dan RPJM daerah.
e) Dalam
rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJM nasional 2004-2009,
kementerian perencanaan pembangunan nasional atau badan perencanaan pembangunan
nasional berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJM
nasioanal ini ke dalam renstra KL dan RPJM daerah.