Makalah|Proposal|Semua Ada
selamat datang di situs kumpulan makalah dan tugas

Google adsense

inarticle

Thursday, January 3, 2019

Artikel Pengadaan Pegawai Negeri Sipil


Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah. Pengadaan PNS di Instansi Pemerintah dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam pendayagunaan aparatur Negara. Pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. Setiap Instansi Pemerintah merencanakan pelaksanaan pengadaan PNS. Tata cara pengadaan PNS diatur dalam PP Nomor 98 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 11 tahun 2002 tentang Pengadaan PNS.
Setiap Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama
untuk melamar menjadi PNS tentunya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.
Lowongan formasi PNS diumumkan secara luas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian melalui media massa dan/atau dalam bentuk lain agar dapat memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada Warga Negara Indonesia untuk mengajukan lamaran, dan memberikan lebih banyak kemungkinan bagi instansi untuk memilih calon yang paling cakap dalam melaksanakan tugas yang akan dibebankan kepadanya. Kegiatan ini dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran. Dalam pengumuman tersebut dicantumkan :
1.      Jumlah dan jenis jabatan lowongan;
2.      Syarat jabatan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
3.      Alamat dan tempat lamaran ditujukan; Batas waktu pengajuan lamaran, dan
4.      Lain-lain yang dipandang perlu





1.      Syarat melamar sebagai Pegawai Negeri Sipil
Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah :
a.       Berstatus sebagai Warga Negara Indonesia.
b.      Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
c.       Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
d.      Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
e.       Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri;
f.        Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
g.      Berkelakuan baik;
h.      Sehat jasmani dan rohani;
i.        Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh pemerintah,
j.        Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.
2.      Seleksi
Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan. Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Ujian seleksi bagi pelamar yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Panitia ini terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) pejabat, yaitu seorang ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan seorang anggota. Apabila jumlah anggota panitia lebih dari 3 (tiga) orang, maka jumlahnya harus merupakan bilangan ganjil. Tugas panitia tersebut adalah sebagai berikut :
a.       Menyiapkan bahan ujian;
b.      Menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
c.       Menentukan tempat dan jadwal ujian;
d.      Menyelenggarakan ujian;
e.       Memeriksa dan menentukan hasil ujian.
Sebagai catatan, lembar jawaban ujian diperiksa oleh sekurang-kurangnya 2 (dua)orang anggota. Materi ujian penyaringan ini meliputi test kompetensi dan psikotes. Materi tes kompetensi disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan, sedangkan penyelenggaraan psikotes disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan dan kemampuan instansi masing-masing. Materi tes kompetensi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan, yang antara lain meliputi pengetahuan umum, bahasa Indonesia, kebijakan pemerintah, pengetahuan teknis, dan pengetahuan lainnya. Sedangkan psikotes di lakukan untuk mengetahui kepribadian, minat dan bakat dari pelamar.
Selanjutnya, bagi yang lulus ujian penyaringan akan di tetapkan dan diumumkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Untuk itu, bagi pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan diwajibkan untuk menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3.      Proses Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
Pelamar yang dinyatakan lulus ujian atau seleksi yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tersebut, oleh Pejabat Pembina Kepegawaian disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil atau yang lebih dikenal dengan singkatan NIP. Pelamar yang sudah diberi NIP selanjutnya diangkat sebagai CPNS melalui keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. Pengangkatan ini dilakukan dalam tahun anggaran belanja, dan penetapannya tidak boleh berlaku surut. Namun perlu pula diperhatikan bahwa terdapat kemungkinan adanya pelamar yang secara administratif tidak memenuhi syarat sehingga oleh BKN tidak diberi NIP dan berkasnya dikembalikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan. Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai CPNS tersebut adalah:
a.       Golongan ruang I/a untuk yang memiliki STTB Sekolah Dasar atau setingkat;
b.      Golongan ruang I/c untuk yang memiliki STTB SLTP atau setingkat;
c.       Golongan ruang II/a untuk yang memiliki STTB SLTA atau setingkat;
d.      Golongan ruang II/b untuk yang memiliki STTB Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma III;
e.       Golongan ruang II/c untuk yang memiliki ijazah Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma;
f.        Golongan ruang III/a untuk yang memiliki ijazah Sarjana, atau Diploma IV;
g.      Golongan ruang III/b untuk yang memiliki ijazah Dokter, Apoteker, dan ijazah lainnya yang setara, Magister (S2), atau ijazah Spesialis I; dan
h.      Golongan ruang III/c untuk yang memiliki ijazah Doktor (S3), atau ijazah Spesialis II.
Setiap Calon PNS wajib menjalani masa percobaan. Masa percobaan dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Masa percobaan bagi calon PNS dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Instansi Pemerintah wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada calon PNS selama masa percobaan.


Pengangkatan CPNS menjadi Pegawai Negeri Sipil
Setiap Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan lulus pendidikan dan pelatihan; dan sehat jasmani dan rohani. Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan diangkat menjadi PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan diberhentikan sebagai calon PNS. CPNS yang telah menjalankan masa percobaan selama 1 (satu) tahun diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Pejabat Pembina kepegawaian dalam jabatan dan pangkat tertentu, apabila:
a.       Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
b.      Telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil , dan
c.       Telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.
Syarat penilaian prestasi kerja/DP-3 dinyatakan secara tertulis oleh atasan yang berwenang membuat penilaian prestasi kerja, sedangkan syarat kesehatan jasmani dimaksud oleh Dokter Penguji Tersendiri atau Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, sedangkan untuk Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Sementara itu tanggal mulai berlakunya pengangkatan menjadi PNS tidak boleh berlaku surut. CPNS yang telah diangkat menjadi PNS tersebut kemudian diberikan pangkat tertentu. Pengertian Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar panggajian. Pangkat yang diberikan kepada CPNS tersebut adalah sebagai berikut:
a.       Golongan ruang I/a pangkat Juru Muda;
b.      Golongan ruang I/c pangkat Juru;
c.       Golongan ruang II/a pangkat Pengatur Muda;
d.      Golongan ruang II/b pangkat Pengatur Muda Tk. I;
e.       Golongan ruang II/c pangkat Pengatur;
f.        Golongan ruang III/a pangkat Penata Muda;
g.      Golongan ruang III/b pangkat Penata Muda Tingkat I;
h.      Golongan ruang III/c pangkat Penata.


Prosedur dan pengadaan P3K
Istilah PPPK masih terdengar asing di masyarakat, tetapi telah ada sejak diberlakukan Undang-undang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang tersebut menjelaskan tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Secara singkat, seorang yang bekerja sebagai aparatur negara dibedakan menjadi dua pertama adalah pegawai tetap atau yang dikenal dengan PNS dan pegawai kontrak. Bagaimana dengan pegawai honorer? Istilah tersebut sudah tidak lagi digunakan dan sistem penggunaan pegawai honorer telah dihapus. Pegawai yang bersifat kontrak akan bekerja sesuai dengan masa kerja yang tertera dalam kontrak. Oleh karena itu, mereka tidak akan bekerja sampai pensiun seperti PNS tetapi memiliki peluang untuk memperpanjang kontrak atau mengikuti tes CPNS.

Apa itu PPPK?
Mengapa pemerintah mengangkat pegawai kontrak? Ada banyak alasan yang menjadikan pemerintah memutuskan untuk menggunakan jasa pegawai kontrak dengan masa tertentu. Yang pertama adalah ketersediaan tenaga ahli yang terbatas. Untuk menjadi PPPK, seseorang harus memiliki kompetensi atau keahlian tertentu. Faktor kedua adalah keahlian untuk peningkatan organisasi, terutama keahlian lapangan. Oleh karena itu, tenaga yang bersifat kontrak tidak akan dimasukkan adalah kategori tenaga administrasi. Pemerintah berusaha untuk menghapus pengadaan tenaga administrasi dengan meningkatkan kapasitas tenaga ahli.
Pertanyaan yang sering muncul adalah hak-hak dan kewajiban yang diterima oleh seseorang yang menjadi PPPK. Seperti yang telah diketahui, PNS atau aparatur negara lain seperti polisi dan TNI memiliki beberapa hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dipatuhi. Seorang yang yang telah diangkat sebagai ASN atau aparatur sipil negara tidak boleh berpartisipasi aktif dalam politik. Ketentuan ini berlaku ketika ia masih menjadi ASN. Karena masa kerja yang terbatas, pegawai kontrak akan terbebas dari kewajiban tersebut setelah tidak lagi menjadi bagian dari ASN. Hal inilah yang perlu diperhatikan ketika menjadi ASN, meskipun berstatus pegawai kontrak. Secara umum, semua yang berlaku pada PNS juga berlaku untuk pegawai kontrak dan segala hal yang terlarang bagi PNS juga tidak boleh dikerjakan oleh pegawai kontrak.
PPPK berada pada setiap jenjang kepegawaian di pemerintah yaitu pusat, provinsi, dan daerah. Jangka waktu kontrak yang berlaku minimal satu tahun. Pegawai yang berada pada pemerintah pusat akan dikenakan peraturan sama seperti PNS lain di pusat. Hal tersebut juga berlaku pada pegawai kontrak yang berada di provinsi dan daerah. Pengangkatan PPPK membutuhkan proses yang panjang dan mirip dengan seleksi CPNS. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diangkat oleh PPK yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK. Siapakah pejabat PPK? PPK berada pada tingkat pusat, provinsi dan daerah.
PPK pusat adalah pejabat setingkat menteri termasuk jaksa agung, kepala lembaga non kementrian, kepala polisi republik Indonesia, pimpinan kesekretariatan pada kementrian, dan lainnya. PPK bertanggung jawab untuk memutuskan penerimaan atau penolakan pegawai kontrak. Selain itu PPK juga yang menandatangani surat keputusan yang akan berlaku bagi pegawai tersebut. Untuk tingkat provinsi, PPK adalah gubernur sedangkan bupati atau wali kota akan menjadi PPK untuk tingkat daerah. Tugas dan wewenang memiliki kesamaan dengan PPK tingkat pusat.

Proses Pengadaan PPPK
Setelah mengetahui tentang PPPK, hal selanjutnya yang membutuhkan banyak perhatian adalah sistem pengadaan. Secara umum syarat dan ketentuan pengadaan pegawai kontrak sama dengan ASN yang lain. Seseorang dapat mendaftar menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jika memenuhi beberapa persyaratan. Syarat-syarat tersebut diantaranya warga negara Indonesia dan berusia minimal 19 tahun. Batasan maksimal usia yang diperkenankan akan disesuaikan dengan jabatan dan keahlian yang dibutuhkan. Selain itu, syarat lain adalah tidak pernah dipenjara dengan tindak pidana kurungan yang berhubungan dengan jabatan, kejahatan umum, dan sebagainya. Mereka yang pernah masuk penjara meskipun hanya satu hari tidak akan diterima menjadi pegawai pemerintah. Perlu diperhatikan, penjara yang berlaku adalah setelah keputusan akhir pengadilan.
Syarat-syarat lain bagi PPPK adalah tidak pernah diberhentikan dari kepegawaian pemerintah. Seseorang yang pernah menjadi pegawai pemerintah kemudian diberhentikan sebelum masa pensiun tidak diperkenankan mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Calon pelamar juga bukan anggota partai politik aktif atau melakukan aktivitas yang berkaitan dengan politik praktis. Syarat yang paling utama adalah memiliki keahlian, kecakapan, dan ketrampilan yang diperlukan sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Hal tersebut dibuktikan dengan ijazah dari pendidikan formal terakhir. Selanjutnya, mereka harus sehat jasmani dan rohani. Persyaratan lain akan disesuaikan dengan kebutuhan dan jabatan.
Penentuan persyaratan dilakukan setelah adanya proses pengadaan PPPK.  Penentuan jumlah pegawai ditentukan oleh Menteri PAN setelah menerima usulan dari instansi pemerintah. Instansi atau lembaga pemerintah melakukan perhitungan terhadap pekerjaan dan pegawai yang dimiliki. Jika terdapat ketidakseimbangan, mereka segera melakukan perumusan untuk jabatan potensial bagi pegawai baru. Setelah itu, instansi mengajukan usulan untuk seleksi dan penerimaan pegawai baru. Jika usulan telah diputuskan, pengumuman seleksi segera dilakukan dengan melalui media cetak, elektronik, dan internet.
Proses seleksi untuk pegawai kontrak berlaku beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap administrasi untuk memilih calon-calon yang memenuhi kriteria sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Seleksi ini sudah dilakukan secara otomatis sehingga pelamar akan mendapatkan kartu peserta setelah memenuhi seleksi administrasi. Tes berikutnya adalah tes kompetensi dasar dan kompetensi bidang. Untuk kompetensi dasar, materi yang diujikan meliputi wawasan kebangsaan, intelegensia, dan kepribadian. Semua pegawai akan melakukan tes serupa dengan materi yang sama dari kementrian ASN. Tes selanjutnya adalah tes sesuai dengan bidang yang dipilih oleh pelamar. Soal-soal untuk tes ini disusun oleh PPK dan berbeda antara satu dengan lainnya sesuai dengan keahlian dan kecakapan yang harus dipenuhi bagi pegawai kontrak.
Hasil tes tertulis akan menentukan tes wawancara. Beberapa lowongan juga menerapkan seleksi secara administrasi dengan melampirkan sertifikat keahlian tertentu. Hal ini berlaku bagi keahlian atau jabatan yang sangat terbatas dan jarang ditemui. Pengumuman terhadap seleksi dilakukan untuk peserta yang lulus melebihi batas nilai yang telah ditentukan. Pengumuman ini bersifat sementara karena PPK atau Menteri PAN akan memutuskan secara langsung pegawai yang diterima sebagai PPPK.
PPK atau menteri PAN mengumumkan pelamar yang diterima sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bagi pelamar yang lulus, mereka harus melengkapi berkas yang akan digunakan untuk mengisi sistem informasi ASN. Surat pengangkatan pegawai segera diterima dengan tembusan pada BKN. Seperti yang telah disebutkan diatas, masa kerja paling singkat adalah satu tahun dan memiliki peluang untuk diperpanjang. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berbeda dengan PNS sehingga mereka tidak secara otomatis menjadi CPNS. PPPK harus mengikuti setiap proses yang berlaku bagi pengangkatan CPNS jika berkeinginan untuk menjadi PNS secara tetap. Segala tahapan yang telah diuraikan diatas sangat penting untuk diketahui bagi mereka yang ingin mendaftar sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

PROPOSAL WIRAUSAHA PEMBIMBITAN IKAN LELE


PROPOSAL WIRAUSAHA
PEMBIMBITAN IKAN LELE

KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum wr.wb Alhamdulillahirobbil’alamin,
Segala puja dan puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat,taufik serta hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru pembimbing mata kuliah KEWIRAUSAHAAN  tentang PROPOSAL USAHA yang saya beri judul ”Budidaya Bibit Ikan Lele”.
Dalam penyusunan proposal usaha ini tentunya tidak lepas dari pihak yang telah membantu kami, kami ucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberi kelancaran pada sproses pembuatan. Kedua orang tua dan kakak saya yang selalu mendukung saya.
Semoga proposal usaha yang telah selesai ini bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.dan apabila dalam penyusunan proposal usaha ini terdapat kesalahan saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan bagi para pembaca.
Wassalamu’alaikum wr.wb
Padang,  Juni 2018

Penulis


BAB I
LATAR BELAKANG
A.    DESKRIPSI PROGRAM
1.      Gambaran Umum Wilayah
Kelurahan Kalumbuk sebagai salah satu sentra budidaya ikan air tawar terutama untuk wilayah Kecamatan Kuranji. Kelurahan Kalumbuk cukup strategis mengingat daerah ini berjarak cukup dekat dan mempunyai potensi yang besar pada bidang peternakan dan perikanan. Keadaan air di wilayah tersebut layak sebagai tempat untuk budidaya ikan air tawar.
2.      Ide Program
Kelurahan Kelumbuk sebagai suatu desa pertanian masih mempunyai lahan yang cukup luas dan cocok untuk budidaya ikan lele. Kelurahan Kelumbuk memiliki letak strategis untuk pemasaran ikan lele hal ini melihat dekatnya jarak dengan ibukota kecamatan dan banyak warga kota Padang menyukai hidangan ikan lele baik itu lele bakar, lele goreng, dan pecel lele. Ikan lele merupakan ikan yang relatif mudah untuk dibudidayakan. Kandungan gizi ikan lele cukup bagus untuk tumbuh kembang otak anak. Harga ikan lele cukup bersaing. Taraf kehidupan masyarakat sekitar masih kurang baik. Hal ini terlihat dari sedikitnya penduduk yang mengenyam pendidikan yang layak. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa di ajukanlah sebuah metode pemberdayaan kelompok ikan Lele.


3.      Gagasan Program
Berangkat dari beberapa persoalan dan fakta di lapangan Kelompok Tani Hidup Mulia hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat dengan mengusahakan suatu program pembinaan untuk masyarakat di sekitar Kelurahan Kelumbuk Kecamatan Kuranji, Kota Padang melalui usaha budidaya bibit lele. Program budidaya bibit lele ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menambah gizi masyarakat pada umumnya.
B.     TUJUAN PROGRAM
Tujuan dari program ini adalah untuk memberdayakan masyarakat di Kelurahan Kelumbuk Kecamatan Kuranji melalui program pembinaan dan usaha budidaya bibit Lele.
C.    MANFAAT PROGRAM
Program ini ditekankan untuk dapat memberdayakan buruh tani, meningkatkan pendapatan masyarakat dan untuk mencukupi kebutuhan gizi masyarakat.


BAB II
PROGRAM KERJA
A.    Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Program akan dilaksanakan selama satu tahun terhitung dari bulan Juni 2018-Juni 2019. Program akan dilaksanakan di Kelurahan Kelumbuk Kecamatan Kuranji Kota Padang.
B.     Pelaksanaan
Pelaksanaan program pembinaan tertera pada tabel dibawah ini:
Tabel 1. Jadwal Kegiatan Program
No
Pelaksanaan Kegiatan
Bulan Ke I
1
2
3
4
1
Perencenaan




2
Penyeleksian Bibit Ikan




Panen




3
Promosi dan Pemasaran




4
Pembuatan Laporan Keuangan




5
Evaluasi







BAB IV
RENCANA ANGGARAN BIAYA
Saya akan membuat 4 buah kolam terpal berukuran 3 x 4 x 0.8 meter di belakang rumah saya, dengan kapasitas 100000 ekor ikan lele tiap kolam. Usaha yang akan saya lakukan adalah usaha baru, di perkirakan akan mengahasilkan keuntungan pada 30 hari atau sekitar 1 bulan
1.      Kebutuhan dana = Rp 3.083.000
Sumber dana = Pinjaman
2.      Biaya yang dipperlukan = Rp 3.083.000
Rincian biaya tetap Untuk 1 kolam terpal ukuran 3 x 4 x 0,8 m
No
Nama Barang
Jumlah
Harga Persatuan
Total Harga
1
Terpal 6x8
2
336000
672000
2
Ijuk
10
10000
100000
3
Indukan
20
27000
540000
4
Elbow
4
5000
20000
5
Paku 1 Inchi
2
30000
60000
Total


1392000

Rincian biaya variable untuk produksi selama 1 bulan
No
Nama Barang
Jumlah
Harga Persatuan
Total Harga
1
Pakan Indukan HPV 781-2
90
11000
990000
2
Pakan Bibit Cacing Kaleng
10
25000
250000
3
Pakan Serbuk Bibit
3
17000
51000
4
PF1000
2
200000
400000
Total


1691000

Total modal usaha pertama     = Rp 1.392.000 + Rp 1.691.000
                                                = Rp 3.083.000
C.    Keuangan
Banyaknya volume dalam usaha ini adalah 1 kolam terpal dimana berisi 100000 ekor benih ikan, perkiraan tingkat kematian 50% maka 50000 ekor lele yang dapat di pasarkan, kami pasang harga Rp150/bibit, maka pendapatannya sebesar 150 x 50000 = Rp 7.500.000,
Income
Pendapatan – biaya produksi
Rp 7.500.000 – (150.000 + 1.691.000) = Rp 5.659.000
Dengan pendapatan Rp 5.659.000 selama 1 bulan maka diperkirakan selama lebih kurang 1 bulan total modal usaha pertama sebesar Rp 3.083.000 akan dapat kembali


BAB V
PENUTUP
Demikian usulan Modal Kerja ini kami sampaikan sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat miskin di pedesaan. Program ini diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran di pedesaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Semoga ALLAH meridhoi niat dan ikhtiar kita. Amin

Followers